Sungai Raya, Kalimantan Barat – Pengadilan Agama Sungai Raya melaksanakan kegiatan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik bersama para stakeholder sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan pada Jumat, 13 November 2026. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi dan penyempurnaan prosedur layanan agar tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pada tahun ini, agenda reviu SOP Pelayanan Publik difokuskan pada dua inovasi unggulan yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya, yaitu PTSP Online dan Pemenuhan Hak dan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian. Kedua inovasi tersebut merupakan bentuk transformasi layanan yang tidak hanya mengedepankan kemudahan akses, tetapi juga memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah stakeholder strategis, yakni perwakilan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kubu Raya dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kubu Raya. Kehadiran para mitra ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dalam penyempurnaan SOP serta memperkuat sinergi pelaksanaan inovasi layanan publik.

Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya, Erpan, S.H., M.H., menegaskan bahwa reviu SOP merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas pelayanan tetap berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat.

“Reviu SOP Pelayanan Publik ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mudah diakses, serta selaras dengan prinsip pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Erpan.

Lebih lanjut, Erpan menjelaskan bahwa fokus pembahasan pada PTSP Online dan pemenuhan hak serta nafkah istri dan anak pasca perceraian menunjukkan perhatian Pengadilan Agama Sungai Raya terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan kelompok rentan.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya, Rabiatul Adawiah, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa keterlibatan stakeholder dalam penyusunan dan penyempurnaan SOP menjadi unsur penting dalam menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

“Masukan dari stakeholder sangat kami perlukan karena mereka merupakan mitra yang turut mendukung keberhasilan inovasi layanan. Dengan adanya kolaborasi ini, SOP yang dihasilkan diharapkan semakin aplikatif, efektif, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sungai Raya,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Area 6 Zona Integritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H., menekankan bahwa reviu SOP juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun budaya pelayanan prima di lingkungan pengadilan.

“SOP tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga instrumen untuk memastikan setiap layanan diberikan secara konsisten dan berkualitas. Melalui reviu ini, kami berupaya menghadirkan standar pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ujar Marlisa.

Melalui kegiatan reviu SOP Pelayanan Publik ini, Pengadilan Agama Sungai Raya berharap inovasi PTSP Online dan program Pemenuhan Hak dan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian dapat berjalan semakin optimal. Selain itu, sinergi dengan berbagai stakeholder diharapkan terus terjalin guna mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang modern, profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.(Hl)