Purbalingga – Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang, Dr. Naffi, S.Ag., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama (PA) Purbalingga Kelas 1A pada hari ini. Kedatangan Sekretaris PTA Semarang beserta rombongan jajarannya disambut hangat oleh Ketua PA Purbalingga Kelas 1A, Nurhema, S.Ag., M.Ag., didampingi Wakil Ketua Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I., Panitera Drs. Fauzan, Sekretaris Rizal Zaenal Abidin, S.H., M.M., serta seluruh pegawai PA Purbalingga.
Agenda utama kunjungan ini difokuskan pada peninjauan dan pengecekan langsung kelayakan fisik gedung kantor PA Purbalingga Kelas 1A. Hasil peninjauan ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan mendasar bagi pihak PTA Semarang dalam menentukan tindak lanjut atas usulan pembangunan gedung baru bagi PA Purbalingga.
Selain melakukan pengecekan sarana dan prasarana gedung, Dr. Naffi, S.Ag., M.H. juga memberikan arahan serta pembinaan kepada seluruh aparatur PA Purbalingga. Beliau menegaskan bahwa gedung yang ada saat ini harus tetap dimaksimalkan pemanfaatannya dan dirawat dengan baik. Meskipun usulan pembangunan gedung baru tetap diajukan, beliau mengingatkan bahwa proses mekanisme usulan gedung baru saat ini harus sampai ke Presiden, sehingga tidak bisa instan seperti sebelumnya.
Selanjutnya, dalam arahan pembinaannya, beliau juga menekankan pentingnya penguatan beberapa aspek krusial tata kelola peradilan, di antaranya:
- Tata Laksana: Pembenahan alur kerja operasional untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
- Standar Operasional Prosedur (SOP): Kedisiplinan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sesuai acuan baku.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Peningkatan kualitas pelaporan dan keterukuran kinerja organisasi.
- Zona Integritas (ZI): Komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan peradilan yang bebas dari korupsi serta memberikan pelayanan yang bersih dan melayani.
Melalui peninjauan kelayakan gedung dan kegiatan pembinaan ini, diharapkan PA Purbalingga Kelas 1A dapat terus meningkatkan kualitas performa kerja, tata kelola administrasi, serta kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.