Watampone, 30 Juli 2026 – Komitmen untuk menghadirkan sarana dan prasarana peradilan yang representatif terus diwujudkan oleh Pengadilan Agama Watampone. Pada Kamis (30/7/2026), Di tengah berlangsungnya pekerjaan konstruksi, lokasi proyek mendapat kunjungan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Ibu Laila Syahidan, S.Ag., M.H., untuk melihat langsung perkembangan pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Watampone.
Kegiatan monitoring tersebut turut didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saiful Bachri, S.H., Konsultan Pengawas, serta Bapak Munawir Mustafa, S.H., M.H. dan Bapak Aldo Maulandika, S.T selaku Tim Pengawas Internal Pengadilan Agama Watampone. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik pekerjaan yang tengah berlangsung, khususnya pada struktur lantai dua yang saat ini memasuki tahap persiapan pengecoran. Selain mengamati perkembangan fisik bangunan, tim juga berdiskusi langsung dengan pihak pelaksana dan konsultan pengawas mengenai progres pekerjaan serta beberapa aspek teknis di lapangan.
Monitoring lapangan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan, karena selain memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga, kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi potensi kendala sejak dini sehingga dapat segera ditindaklanjuti tanpa menghambat target penyelesaian proyek.
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala, Pengadilan Agama Watampone berharap pembangunan gedung baru dapat diselesaikan sesuai target waktu, memenuhi standar mutu konstruksi, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pencari keadilan. Kehadiran gedung baru nantinya diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pelayanan sekaligus mendukung terciptanya pelayanan peradilan yang semakin modern, efektif, dan berkualitas.
Pengadilan Agama Watampone terus berkomitmen mengawal setiap tahapan pembangunan agar terlaksana secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. (Tim Redaksi)