Selasa, 20 Februari 2024 Ketua PA Tangerang, Suryadi, menghadiri secara langsung Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024 di Plennary Hall, Jakarta Convention Center.
Pada kegiatan tersebut, Suryadi ikut serta dalam barisan Ketua dan Kepala Pengadilan dari 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan menggunakan toga hakim ketua berwarna hijau. Selain para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024 dihadiri Presiden RI, para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Pimpinan dan delegasi Mahkamah Agung dari negara sahabat, yakni Ketua Dewan Peradilan Agung Negara Kuwait, Ketua Mahkamah Agung Negara Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Negara Singapura, Wakil Ketua Mahkamah Agung Negara Qatar, Deputi Chief Judge Federal Circuit and Family Court of Australia, Wakil Ketua Pertama Mahkamah Agung Federasi Rusia, delegasi dari Mahkamah Agung Australia, China dan Sudan, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, para Duta Besar negara sahabat, perwakilan lembaga internasional dan mitra pembaruan Mahkamah Agung, para pimpinan Mahkamah Agung dan para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim AdHoc, para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding, para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi dan Ketua Umum Dharmayukti Karini dan undangan lainnya secara luring. Sidang Pleno Istimewa Mahkamah Agung juga disiarkan secara daring melalui kanal Youtube Mahkamah Agung.
Sidang Pleno Istimewa Mahkamah Agung dengan Agenda Tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2023, bertema Integritas Kuat Peradilan Bermartabat. Kegiatan tersebut dibuka dan dipimpin Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Dalam laporannya, Syarifuddin menyampaikan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir dirinya menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Hal ini karena masa jabatan dirinya sebagai Ketua Mahkamah Agung akan berakhir pada bulan November 2024. Syarifuddin menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak tahun 2020 bertepatan dengan munculnya pandemi Covid 19.
Menurut Syarifuddin, kemunculan pandemi mendorong percepatan terwujudnya sistem peradilan elektronik bagi semua jenis perkara dan semua tingkat peradilan. Jika merujuk pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, sistem peradilan elektronik baru akan dikembangkan pada fase lima tahunan ke tiga, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Namun faktanya, pada tahun 2022, sistem peradilan elektronik sudah dapat diimplementasikan bagi semua perkara dan semua tingkat peradilan. Disamping itu, Mahkamah Agung juga menjadi pelopor bagi penerapan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibangun oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yang dikembangkan oleh putra-putri terbaik Mahkamah Agung. Aplikasi e-BERPADU berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh institusi penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga proses penanganan perkara pidana dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien.
Lebih lanjut, Syarifuddin menyampaikan langkah-langkah kebijakan yang sudah dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, Syarifuddin juga melaporkan gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, daftar prestasi yang diraih Mahkamah Agung selama tahun 2023 dan data terkait dengan kinerja pengawasan dan penegakkan disiplin aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Dalam acara tersebut, Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang terus bekerja keras membenahi diri, melakukan reformasi untuk menjadi bagian penting bagi penguatan rule of law dan good governance. Joko Widodo mengatakan bahwa masyarakat memiliki harapan yang tinggi pada lembaga pengadilan, semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya. Di tengah-tengah tantangan ini, menurut Joko Widodo, integritas menjadi pilar utama bagi seluruh hakim di Indonesia, juga seluruh panitera, ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pegawai Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung pasti akan menjadi rujukan dan tauladan bagi para hakim di seluruh Indonesia dan menjadi harapan keadilan bagi masyarakat.
“Saya sangat berharap reformasi sistem hukum ini menjadi bagian penting bagi kemajuan bangsa kita Indonesia, sekali lagi, memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan good governance, menyelamatkan aset negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama lapis bawah dan membawa Indonesia naik menjadi negara berpenghasilan tinggi, “ ucap Joko Widodo.
Sidang Pleno Istimewa Mahkamah Agung dengan Agenda Tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2023 diakhiri dengan sesi foto dan santap siang bersama.