
Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Sri Hartati, S.H.I., M.H. menerima Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan bagi 30 pengadilan berprestasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya pada Selasa, 6 Mei 2025 di Balairung Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Pematangsiantar menjadi salah satu dari 24 unit kerja meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, serta para Ketua Pengadilan yang menerima penghargaan. Hadir pula yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Wakil Menteri PANRB dan beberapa pejabat dari Kementerian PANRB.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada para pimpinan dan aparatur dari unit kerja yang menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasinya. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Pembangunan zona integritas merupakan pilar utama dalam reformasi birokrasi. Keberhasilan meraih WBK membuktikan kuatnya komitmen internal dalam menjunjung integritas. Integritas hakim dan aparatur pengadilan adalah aspek mendasar untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung,” ujar beliau.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu instansi yang konsisten membangun Zona Integritas WBK/WBBM. Beliau juga berkesempatan memberikan paparan tentang Reformasi Birokrasi.
30 Pengadilan yang menerima penghargaan terdiri atas 24 pengadilan meriah predikat wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), 5 pengadilan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, dan 1 Pengadilan meriah penghargaan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima. Acara ini menjadi momen penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan.
Tim IT PA Pematangsiantar