PONTIANAK – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Harmonisasi Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dengan Kewenangan Peradilan Agama dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif” di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran pimpinan PTA Pontianak, para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris, serta seluruh Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se-wilayah Kalimantan Barat.

Membuka kegiatan secara resmi, Ketua PTA Pontianak, Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., menegaskan bahwa tantangan utama lembaga peradilan saat ini tidak berhenti pada lahirnya putusan yang berkualitas, melainkan memastikan putusan tersebut dapat dieksekusi secara efektif di tengah masyarakat. Salah satu sorotan utamanya adalah masih lemahnya realisasi pemenuhan hak dan nafkah perempuan serta anak pascaperceraian, ditambah kendala biaya eksekusi yang kerap memberatkan pihak pencari keadilan.

“Diperlukan sistem yang saling terhubung dan terorganisasi dengan baik agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara efektif. Kegiatan ini menjadi landasan penting untuk membangun sinergi konkret antara Peradilan Agama dan Kejaksaan, bahkan kita juga perlu melihat praktik baik di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam dalam mengawal pemenuhan nafkah anak,” ujar Dr. Candra Boy Seroza.

Hadir sebagai narasumber utama, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kalimantan Barat, Faizal Banu, S.H., M.Hum., memaparkan secara komprehensif lima pilar tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN)—meliputi pertimbangan hukum, bantuan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum.

Faizal menjelaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya bergerak di ranah pidana, tetapi juga memiliki kewenangan perdata dan tata usaha negara untuk melindungi kepentingan negara sekaligus kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Ia mencontohkan keberhasilan kolaborasi lintas instansi melalui program isbat nikah terpadu serta inovasi pelayanan identitas hukum Sikawandayat yang membantu masyarakat pedalaman Kalimantan Barat memperoleh legalitas perkawinan dan dokumen kependudukan.

“Penyelesaian persoalan hukum di tengah masyarakat tidak bisa selalu kaku hanya pada aturan formal, tetapi harus melihat kebutuhan sosial dan perlindungan hak masyarakat. Sinergi antara JPN dan Peradilan Agama harus melahirkan terobosan yang terukur dan win-win solution tanpa melampaui batas kewenangan masing-masing,” tegas Faizal.

Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Panitera PTA Pontianak, Hj. Dr. Siti Amanah, S.H., M.H., para Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat menggali berbagai dinamika di lapangan. Pembahasan mencakup batasan kewenangan JPN dalam pengajuan gugatan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, efektivitas denda dalam perkara isbat nikah, mekanisme tindak lanjut pascamediasi yang buntu, hingga berbagi praktik baik pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di kantor Kejaksaan Negeri seperti yang telah berjalan di Kabupaten Sambas.

Sebagai langkah tindak lanjut konkret, PTA Pontianak dan Kejati Kalimantan Barat sepakat untuk segera mematangkan payung kerja sama kelembagaan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada agenda berikutnya. Kolaborasi ini diharapkan menjadi akselerator dalam mengawal perlindungan hak perempuan dan anak serta memastikan hadirnya keadilan yang nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.