PONTIANAK ( 08/10/2026)– Menjaga benteng integritas agar tidak tergelincir dalam praktik penyalahgunaan wewenang menjadi harga mati bagi aparatur peradilan. Komitmen inilah yang ditegaskan kembali oleh jajaran Pimpinan dan Seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak saat mengikuti Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh PTA Mataram bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Rangkaian acara diawali dengan laporan dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Wakil Ketua PTA Mataram. Beliau menekankan bahwa sosialisasi kolaboratif ini merupakan langkah concret untuk membentengi seluruh jajaran peradilan agama dari bahaya korupsi dan penyuapan.

Pesan tajam turut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) dalam sambutannya. Beliau menginstruksikan seluruh satuan kerja untuk memperkuat Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Aparatur peradilan harus tegas menolak segala bentuk korupsi. Penyalahgunaan wewenang merupakan pelanggaran berat terhadap undang-undang dan tidak ada ruang toleransi untuk itu,” tegas Plt. Dirjen Badilag.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang sekaligus mengingatkan pentingnya sistem pengawasan internal dan kepatuhan penuh terhadap standar SMAP di seluruh lini badan peradilan.


Pada sesi materi, dua narasumber ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan strategi pencegahan korupsi secara komprehensif:
1. Ibnu Basuki Widodo (Pimpinan KPK), yang memaparkan materi mengenai penguatan integritas, arah kebijakan, dan mitigasi risiko korupsi pada lembaga publik.
2. Dion Hardika Sumarto (Legal & Anti-Corruption Professional / Community Participation & Integrity Specialist KPK), yang memberikan pembekalan teknis mengenai peran serta masyarakat dan komitmen pencegahan gratifikasi.


Keikutsertaan PTA Pontianak dalam kegiatan yang digelar PTA Mataram ini menegaskan kesiapan penuh jajaran peradilan agama untuk terus merawat budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel demi menghadirkan pelayanan publik yang tepercaya.