
Jombang, 17 November 2026.
Bertempat Media Center Pengadilan Agama Jombang Kelas IA di depan para hakim dan Pegawai ASN PA Jombang, beserta Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi yang sedang magang di PA Jombang diselenggarakan Launching Buku dengan judul "Smart Contract, Smart Dispute". Buku ini dikarang oleh 2 penulis yakni Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. dan Dr. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. Acara dimulai pukul 10.00 WIB dengan langsung diberikan pembukaan oleh Ketua Pengadilan Agama Jombang.

Dalam prolognya disampaikan bahwa "Di ambang revolusi hukum terbesar Indonesia, siapkah kita menavigasi aturan main yang baru? Lahirnya UU No. 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menandai pergeseran paradigma hukum paling radikal dalam sejarah modern bangsa. Demi meletakkan Indonesia di episentrum ekonomi global, enklave yurisdiksi baru ini mengadopsi kekhususan hukum yang revolusioner antara lain pemberlakuan sistem common law, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi pengadilan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap teknologi masa depan.
Buku Smart Contract, Smart Dispute: Strategi Hukum Pebisnis Masa Kini Dari Teluk Persia Untuk Indonesia, hadir sebagai panduan paling otoritatif saat ini. Ditulis secara kolaboratif oleh Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. () bersama (Hakim/Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas IA), Buku ini menyoroti Dubai International Financial Centre (DIFC) di Teluk Persia, Uni Emirat Arab (UEA) sebagai kiblat baru penegakan hukum digital di dunia. Mengapa harus Dubai? Mengapa bukan yurisdiksi tradisional lain yang biasa kita pelajari? Jawabannya terletak pada keberanian dan progresivitas mereka, termasuk regulator dalam menjinakkan ambigitas teknologi lewat kepastian hukum yang sangat maju.
DIFC Dubai berdiri sejak tahun 2004 melalui amandemen konstitusi UEA, telah berhasil membangun sebuah oase hukum unik, dengan menerapkan sistem Common Law berbahasa Inggris dalam negara berpenduduk mayoritas muslim berbahasa Arab dengan sistem Civil Law. Lebih dari sekadar teori, DIFC melangkah sangat jauh dengan mendirikan Digital Economy Court (DEC) - sebuah pengadilan khusus ekonomi digital terdepan yang dirancang spesifik untuk mengadili sengketa aset kripto, blockchain, hingga kecerdasan buatan. Bagi pebisnis Indonesia yang operasinya melintasi batas-batas geografis (borderless), mempelajari bagaimana pengadilan DIFC dalam menyelesaikan sengketa bernilai miliaran Dollar Amerika adalah sebuah keharusan mutlak jika ingin selamat di pasar global.
Salah satu edukasi hukum terpenting yang dihadirkan oleh Pengadilan DIFC adalah pentingnya merancang klausul penyelesaian sengketa (dispute resolution clause) yang taktis sejak awal. Dalam ekosistem digital, Anda tidak bisa lagi sekadar menuliskan klausul "sengketa akan diselesaikan di pengadilan setempat" secara asal. Pengadilan DIFC mengajarkan kita bagaimana menyinkronkan hukum nasional dengan yurisdiksi digital internasional, memastikan bahwa jika terjadi perselisihan algoritma, ada forum pengadilan yang benar-benar paham teknologi dan mampu memutus perkara dalam hitungan hari, bukan tahun.

Bercermin dari ragam studi kasus yang telah ditangani Pengadilan DIFC, dan untuk membantu Anda menavigasi rimba baru ini, buku ini menyediakan panduan praktis berupa Checklist hukum Pebisnis masa kini, meliputi daftar periksa legalitas instan yang dirancang agar setiap keputusan bisnis digital Anda memiliki jaring pengaman hukum yang kuat. Kami membedah langkah-langkah kritis mulai dari audit validitas kode kontrak, mitigasi risiko siber, pemetaan yurisdiksi, hingga strategi eksekusi putusan internasional. Dengan membaca buku ini, Anda tidak hanya belajar berinovasi, tetapi juga belajar bagaimana melindungi inovasi tersebut secara legal.
Buku ini dirancang sebagai kompas wajib bagi:
- Regulator & Pengambil Kebijakan: Refleksi teoretis empiris dalam merumuskan arsitektur regulasi turunan PFII agar tangguh menghadapi disrupsi digital.
• Praktisi & Corporate Lawyers: Peta navigasi taktis untuk menguasai penalaran hukum common law, strategi beracara dalam bahasa Inggris, serta mitigasi risiko litigasi dari kode digital yang kompleks, khususnya Bab VI (Pasal 38 s.d. 45 UU 6/2026) yang mengatur Pengadilan PFII antara lain berwenang menangani sengketa financial syariah/prinsip syariah (antara lain Pasal 39, jo. Pasal 5 UU 6/2026).
• Pengusaha Global & Founders: Panduan kepastian hukum untuk memanfaatkan proteksi yurisdiksi khusus PFII demi mengamankan investasi dan ekspansi bisnis lintas batas.
Ketika batas antara kode pemrograman, putusan pengadilan, dan hukum tata negara melebur, buku ini adalah senjata utama Anda untuk memimpin di era baru hukum dan ekonomi internasional. "Sebuah manifesto hukum visioner yang memadukan kebijakan menara regulasi dan kearifan meja hijau serta jembatan mutlak menuju era baru common law Indonesia." (arasy)