Usai Rakerda PA Muara Labuh Gelar Rakor

Muara Labuh | pa-muaralabuh.go.id

Rombongan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh resmi menghadiri acara Rakerda yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin sampai dengan hari Rabu pada tanggal 25 Maret sampai dengan 27 Maret 2013.

Seusai pulangnya rombongan Ketua PA Muara Labuh dari pelaksanaan Rakerda, Ketua langsung menggelar Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 untuk menyampaikan hasil Rakerda kepada seluruh Hakim dan Pegawai PA Muara Labuh dengan harapan hasil Rakerda ini dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin.

Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bapak Drs. H. Mahruddin Andry, MH., selaku Ketua PA Muara Labuh. Beberapa point penting yang mesti disikapi dan ditindaklanjuti dengan segera adalah melakukan Rencanaan Penggunaan Uang (RPU) DIPA PA Muara Labuh semaksimal mungkin dengan melakukan evaluasi serta revisi terhadap anggaran yang kemungkinan tidak dapat dipergunakan secara maksimal.

Beliau memberikan penekanan bahwa Mahkamah Agung sedang berjuang untuk mendapat penilaian positip dalam penggunaan anggaran dan berusaha untuk meningkatkan predikat penilaian dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya sejak tahun 2008, masih belum memuaskan jika Mahkamah Agung belum mendapatkan penilaian pengelolaan anggaran dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini dapat dimaklumi karena Mahkamah Agung telah berupaya untuk meningkatkan anggaran setiap tahunnya secara maksimal demi terpenuhinya kebutuhan operasional lembaga secara keseluruhan, akan tetapi akan menjadi sia-sia jika anggaran yang telah diberikan oleh Negara melalui DIPA, ternyata tidak dapat diserap semaksimal mungkin karena kesalahan Satker dalam pengelolaan.

Ketidak mampuan lembaga dalam menyerap anggaran semaksimal mungkin berimplikasi terhadap tersendatnya laju perekonomian Negara secara nasional, mulai dari kurangnya pemasukan negara dari sektor pajak, non pajak dan tersendatnya lapangan kerja yang baru bagi masyarakat secara nasional.

Oleh karena itu jika Mahkamah Agung ingin mencapai predikat WTP dalam pengelolaan anggaran, tidak ada jalan lain selain seluruh Satker mengevaluasi anggaran dan merevisi anggaran DIPA dan menyesuaikannya dengan kebutuhan satker masing-masing.

Selanjutnya Ketua PA Muara Labuh menyampaikan bahwa SDM PA Muara Labuh harus siap dalam menyambut pemisahan antara sub bagian Kepaniteraan dengan Kesekretariatan. Semua pejabat di Kepaiteraan dan kesekretarian harus siap menerima pemisahan ini yang diagendakan akan berjalan secara nasional pada bulan Mei 2013.

Pimpinan serta anggota Baperjakat PA Muara Labuh akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pejabat-pejabat yang layak dipromosikan atau dipertahankan dimasing-masing sub bagian tersebut, jika pemisahan ini terjadi nantinya. Antisipasi ini diperlukan sehingga roda organisasi diharapkan tidak tersendat, mengingat selama ini terjadi rangkap jabatan dimasing-masing sub bagian dimaksud.

Masih banyak petunjuk-petunjuk penting yang disampaikan oleh Ketua PA Muara Labuh yang mesti disikapi sesegera mungkin, yang kesemuanya telah dicatat oleh masing-masing pejabat dan akan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh aparatur dapat menjalankan tugas sehari-hari, dan sudah seharusnya berpegang kepada ajaran agama yang menyebutkan “hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”. Lebih lanjut ditegaskan motto tersebut harus selalu diingat dan dilaksanakan agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. (By. Febry)