Tim Akuntansi MA Beri Apresiasi Positif Korwil Papua dan Papua Barat
Jayapura | pa-jayapura.go.id
Akurasi Data Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Korwil Papua dan Papua Barat kembali digelar Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Kegiatan yang mengambil tempat di Hotel Travellers-Sentani, Papua dari tanggal 27- 29 Januari 2014 ini diikuti oleh para operator SAKPA dan SIMAK- BMN dari 27 Satuan Kerja Pengadilan yang ada di Wilayah Papua dan Papua Barat dengan menghadirkan Tim Akuntasi Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI serta Tim Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan BPKP Provinsi Papua.
Drs.H.Abu Amar, SH., MH dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa kesesuaian, kesinambungan, dan kecocokan data tentu menjadi prioritas utama digelarnya kegiatan ini yang tentu saja menjadi titik nadir tahun 2013. “ Dengan hasil yang sesuai, sinkron maka status opini wajar tanpa pengecualian dapat dipertahankan sehingga janji untuk peningkatan remunerasi dapat terealisasi,” ungkap Ketua PTA Jayapura.
Spirit dalam menyukseskan kegiatan Semester II Tahun 2013 ini nampak terlihat dari keseriusan pengelola korwil SAKPA dan SIMAK- BMN PTA Jayapura dalam mencocokkan data serta menghimpun data pendukung dari seluruh satker yang mana di Semester II ( tahunan ) ini seluruh satuan kerja diwajibkan untuk mengumpulkan data sebanyak 3 rangkap dari yang biasanya 2 rangkap ( arsip dan lampiran laporan keuangan ).
Hal ini dikarenakan pihak BPKP Provinsi Papua turut menghimpun data pendukung laporan keuangan dari seluruh satuan kerja pada Korwil Papua dan Papua Barat.
Tim Mahkamah Agung RI yang telah memasuki tahun ke-4 dalam mendampingi korwil Papua dan Papua Barat dalam kegiatan Akurasi Data baik semester I maupun semester II ( Tahunan ) memberikan apresiasi positif akan keseriusan korwil dalam penyusunan laporan keuangan. ” Untuk Korwil Papua dan Papua Barat disaat sekarang ini tingkat validitas datanya sudah sangat baik dibandingkan tahun 2010. Kawan- kawan di Papua dan Papua Barat sudah bisa bekerjasama dalam mensukseskan laporan keuangan yang akuntabel sehingga predikat WTP dapat diraih pada tahun 2012 “, ujar tim Mahkamah Agung RI disela-sela perbincangan dengan panitia.
Ungkapan diatas tentu saja menjadi pecutan bagi Korwil Papua dan Papua Barat dalam mempertahankan prestasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian. ( jurdilaga-pajpr )