Sosialisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di Wilayah KPPN Fakfak

Fakfak | PA Fakfak

Pada hari selasa tanggal 9 Juli 2019, bertempat di Aula KPPN Fakfak diadakan sosialisasi kepada Satuan Kerja di wilayah Kerja KPPN Fakfak meliputi Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana dalam hal penggunaan kartu kredit pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 196/PMK.05/2018 Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang mana semua satuan kerja diseluruh Indonesia diwajibkan menggunakan kartu kredit pemerintah dalam pencairan Belanja Operasionalnya yang sering di sebut Uang Persediaan.

Untuk wilayah KPPN Fakfak batas akhir wajib menggunakan KKP tersebut tanggal 19 Juli 2019, untuk itu kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) diharapkan telah mengajukan permohonan KKP ke Bank yang menjadi mitra kerjanya atau tempat Rekening Bendahara di buka.

Pembagian uang persediaan secara umum 60 % berupa Uang Kontan/Cash dan 40% Kartu kredit Pemerintah. apabila satker memiliki UP di bawah 20 juta maka tidak diwajibkan untuk menggunakan KKP.

Belanja Barang yang bisa di gunakan oleh Kartu Kredit Pemerintah ada Belanja Barang Perjalanan Dinas, ATK, Belanja Bahan dengan syarat tempat membeli barang tersebut tersedia mesin EDC (elektronik Data Coupter) kemudian Belanja Modal yang dibawah 50 Juta atau sesuai limit KKP.

Dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan bagi Bendahara PPK dan KPA dapat memaksimalkan realisasi anggaran dan menggunakan Belanja UP dengan KKP sesuai POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) kegiatan diatas diikuti oleh KPA Pengadilan Agama Fakfak (Bpk. Wukir Cahyadi Surya, S.HI) dan Operator SAS sistem Aplikasi Satuan Kerja (Gerzom Yoga Perdana, S.E)