PTA Medan adalah salah satu unit kerja yang diusulkan MA ke Kemenpan dan Reformasi Birokrasi untuk meraih WBK tahun 2021 setelah dinyatakan lolos dari Tim Penilai Internal (TPI) Badan Pengawasan MA. Selanjutnya, setiap unit kerja yang diusulkan meraih WBK/WBBM diharuskan membuat vidio profil dan slide presentasi serta daftar responden survey internal maupun eksternal.

Bawas yang semula adalah tim penilai internal, tetapi setelah menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih WBK/WBBM ditunjuk untuk mengawal dan memberikan asistensi serta melakukan evaluasi terhadap vidio profil dan slide presentasi serta daftar  responden survey internal maupun eksternal. Atas hasil evaluasi dari evaluator tersebut, diminta unit kerja calon peraih WBK/WBBM untuk menindaklanjutinya.

PTA Medan sendiri banyak menerima saran perbaikan maupun penyempurnaan atas vidio profil dan slide presentasi serta daftar  responden survey internal maupun eksternal dari evaluator. “Daftar calon responden survey eksternal sebagian besar aparatur peradilan tingkat pertama, karena customer based belum teridentifikasi, seharusnya dilengkapi variasi penerima layanan utama maupun pendukung misalnya koordinasi dengan Pemda, Dukcapil, KUA, Kemenag, advokat, media massa, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum,” demikian antara lain hasil evaluasi dari evaluator.

Atas hasil evaluasi dari evaluator tersebut, PTA Medan segera mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat untuk menindaklanjuti hasil evaluator di atas. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat pimpinan pada hari Senin (13/09) yang dihadiri Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan, Wakil Ketua H. Abdullah dan koordinator masing-masing area pembangunan zona integritas serta tim IT.

“Kita harus segera melengkapi kekurangan maupun melakukan perbaikan atas vidio profil dan slide presentasi serta daftar responden survey internal maupun eksternal sebagaimana saran dari evaluator,” ungkap H. Abd. Hamid Pulungan.

“Paling lambat esok hari sudah selesai, kita harus bekerja keras untuk mengerjakannya dan koordinator masing-masing area memonitor supaya tuntas semuanya,” pesan H. Abd. Hamid Pulungan.

Sementara itu, Wakil Ketua H. Abdullah menjelaskan kekurangan maupun perbaikan yang harus dilengkapi kepada koordinator area dan meminta supaya diselesaikan dalam waktu secepatnya. Disebutkan H. Abdullah, waktu yang diberikan evaluator sangat terbatas, oleh sebab itu, tambahnya lagi, segera dikerjakan dengan berkoordinasi bagian IT.

“Saya minta koordinator area untuk memonitor perbaikan tersebut dan saya akan memantau bagaimana pelaksanaannya supaya diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tandas H. Abdullah selaku Ketua pembangunan zona integritas.

Rapat yang digelar setelah apel Senin pagi tersebut berlangsung dengan lancar dan koordinator area menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan dan melengkapi atas kekurangan vidio profil dan slide presentasi serta daftar responden survey internal maupun eksternal sebagaimana yang disampaikan evaluator dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. (ahp)