PTA Medan Jalin Kerjasama Dengan UIN-SU
Dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia bagi Hakim dan aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Medan, pada hari Rabu (29/07/2020) di ruang tunggu Ketua PTA. Medan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) dan Pengadilan Tinggi Agama Medan mengadakan perjanjian kerjasama berupa nota kesepahaman penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
Nota kesepahaman langsung ditandatangani oleh Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Dr. Zulham, M.Hum, selaku Pihak Pertama, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. selaku Pihak Kedua.
Sebelum nota kesepahaman dilakukan, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU menyampaikan beberapa point penting terkait berbagai fasilitas dan kemudahan yang diperoleh akibat adanya nota kesepahaman ini, diantaranya waktu perkuliahan yang flexibel, dilakukan menyesuaikan waktu mahasiswa yang tidak mengganggu jam kerja, kemudian dimasa pandemi covid-19 ini, perkuliahan dilakukan secara daring, sehingga tidak mengganggu perkuliahan. “Kita sudah memiliki pengalaman dengan PTA. Medan dalam hal kerjasama dalam berbagai bidang, selama ini tidak ada kendala, dan besar harapan kami program ini dapat terlaksana dengan baik”, ujarnya.
Sementara itu Ketua PTA. Medan menyambut baik kerjasama ini, mengingat masih adanya hakim dan pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2 namun tidak memiliki kesempatan dikarenakan terkendala waktu dan jarak yang tidak memungkinkan untuk menempuh pendidikan tersebut. “Kami berharap adanya kemudahan bagi hakim/pegawai dalam melaksanakan perkuliahan, namun tidak mengurangi mutu dan kualitas perkuliahan dan juga selesai pada waktunya”, ujarnya.
Menurut Ketua, upaya peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur peradilan agama se-Sumatera Utara merupakan keniscayaan, dan ini merupakan perogram PTA. Medan setiap tahun anggaran. “Kami akan segera buat surat edaran kepada satker PA. se-Sumatera Utara bagi yang belum S-2 untuk mengikuti perkuliahan S-2 di UIN”, tukasnya.
Namun ada hal yang menurut Ketua PTA. Medan, perlu diperhatikan terkait pelaksanaan perkuliahan kelas jauh dan beliau mempertanyakan hal tersebut kepada Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA. Medan terkait regulasi dan kebijakan kelas jauh khususnya di lingkungan Mahkamah Agung.
Menjawab hal tersebut Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA. Medan, Muhammad Nasri, S.H., M.M. mengungkapkan informasi yang berkembang saat ini, dengan adanya perkuliahan sistem daring memunculkan rencana kebijakan pemerintah untuk menghapus rencana perkuliahan kelas jauh. “Pengalaman kita pada waktu mengajukan permohonan pencantuman gelar tenaga teknis ke Badilag yang memiliki ijazah namun terkendala aturan kelas jauh, dapat disetujui setelah diajukan ke BKN dengan melampirkan MOU antara perguruan tinggi dengan satker”, pungkasnya.
Hadir pada kesempatan tersebut, sebagian civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian serta Kabag Umum dan Keuangan PTA. Medan. Pertemuan berlangsung hangat, karena masing-masing sudah banyak mengenal satu sama lain. Usai pertemuan dilakukan foto bersama. (nas).