PTA Mataram Gelar Upacara Bendera Peringati Hari Jadi MA ke-68
Mataram | pta-mataram.go.id
“Sejak sepuluh tahun terakhir, Mahkamah Agung telah berusa keras untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik melalui perbaikan terhadap semua lini lembaga peradilan”, ungkap KPTA Mataram, Drs. H. A. Karim A. Razak, SH., MH. selaku Inspektur Upacara membacakan Pidato Ketua Mahkamah Agung dalam rangka Peringatan ke-68 Hari Jadi Mahkamah Agung (19/8/2013).
Upacara pengibaran bendera yang berlangsung khidmat pada pukul 07.30 WITA di halaman Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram ini diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi, pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Mataram serta dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Lebih lanjut KPTA Mataram yang membacakan Pidato Ketua Mahakamah Agung menyampaikan bahwa keberadaan cetak biru untuk pembaruan peradilan, sebagai wujud dari kesatuan perencanaan dan komitmen langkah pembaruan ke depan merupakan wujud keseriusan pimpinan Mahkamah Agung untuk memastikan arah ke depan pengembangan lembaga peradilan.
Tahun 2013 ditandai dengan capaian-capaian yang membanggakan, Badan Pemeriksa Keuangan akhirnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Mahkamah Agung, setelah dua tahun berturut-turut memberikan peringkat Wajar dengan Pengecualian dan Disclaimer pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu tahun 2013 ini juga ditandai dengan ikhtiar-ikhtiar strategis untuk mewujudkan peradilan yang agung melalui upaya modernisasi proses kerja. Sistem Pelacakan Perkara (Case Tracking System) yang dipergunakan untuk Peradilan Umum sudah kita luncurkan akhir tahun 2012 lalu di Denpasar, dan telah say a gariskan, bahwa sebelum tahun 2013 berakhir, CTS haruslah sudah beroperasi di seluruh pengadilan tingkat pertama.
Saat ini saya pantau masih 23 Pengadilan Negeri yang belum berhubung datanya ke sistem pangkalan data CTS induk yang ada di Gedung Mahkamah Agung. Sistem pelacakan perkara yang sejenis juga sudah diberlakukan di Peradilan Agama di seluruh Indonesia, atau yang kita kenal dengan SIADPA, sedangkan sistem pelacakan perkara untuk peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Miltun) sedang diproses dan diharapkan dalam waktu yang tidak alma juga dapat diaplikasikan.
Mengakhiri amanatnya, yang dibacakan oleh KPTA Mataram, Ketua Mahkamah Agung berharap dan berpesan untuk terus berbakti dan mengabdi yang terbaik pada bangsa dan negara. Meningkatkan kualitas moral, mental dan perilaku serta pengetahuan dan keterampilan senagai aparat peradilan yang profesional dan berintegritas. Menjunjung tinggi kode etik dan perilaku, karena kita semua adalah harapan masyarakat, bangsa dan negara dan dengan tekat yang kuat kita akan bisa bersama-sama mencapai apa yang kita cita-citakan. (TW)