PA Praya Deklarasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Pembacaan Ikrar Pencanangan Zona Integritas
Praya | PA Praya
Pengadilan Agama Praya Kelas IB, Selasa 26 Februari 2019 melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Bertempat di Pendopo Bupati Lombok Tengah, acara tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Praya. Para saksi dan tamu yang hadir dalam acara tersebut ialah Wakil Ketua PTA NTB, Hakim Tinggi Pengawas PTA NTB, Panitera dan Sekretaris PTA NTB, Ketua Pengadilan Agama Sepulau Lombok, Bupati Lombok Tengah, Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah, Komandan Kodim Lombok Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Praya, Kepala Kementerian Agama dan para tamu undangan lainnya.
Acara dimulai dengan pembukaan, lalu diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan doa yang dipimpin oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. (Hakim PA Praya), yang dilanjutkan sambutan oleh Ketua Tim Pencanangan Zona Integritas PA Praya Hj. Maryani, S.H., M.H. (Hakim PA Praya).
Sebelum pembacaan Ikrar, Ketua Pengadilan Agama Praya Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H. menyampaikan kata-kata Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani pada Pengadilan Agama Praya.
Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Ketua PA Praya
Pembacaan Ikrar dipimpin oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. (Hakim PA Praya) yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Agama Praya. Setelah itu Ketua PA Praya, Bupati Lombok Tengah, Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah, Komandan Kodim Lombok Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Praya, Kepala Kementerian Agama menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Agama Praya.
Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Bupati Lombok Tengah H. Moh. Suhaili FT, S.H. Beliau menyampaikan apresiasinya atas Pencanangan Zona Integritas yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Praya, sehingga apa yang dicanangkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sambutan dan amanat juga disampaikan oleh Wakil Ketua PTA NTB Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H. Beliau menegaskan bahwa momentum ini juga bisa dijadikan niat untuk menjadi Abdi Negara dan ikhtiar untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Beliau juga berpesan agar apa yang telah diikrarkan bukan hanya sekedar seremonial saja, dan harus diwujudkan dalam bentuk profesionalisme dalam mengabdi dan memberikan pelayanan.
Ketua PA Praya bersama Wakil PTA NTB dan Bupati Lombok Tengah serta saksi lainnya
Sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama yaitu:
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.