PA Parigi Mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
Parigi │ http://pa-parigi.go.id
Kamis, 14 Maret 2019. PA Parigi mendeklarasikan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Deklarasi tersebut dihadiri Bupati Parigi Moutong yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dr Agus S Hadi, Kapolres Parigi Moutong, Perwira Penghubung 1306 Donggala, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Kejaksaan Negeri Parigi, Kepala Kantor Kementrian Agama dan kepala kantor badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong, Bank Syariah Mandiri Cabang Parigi, serta Sekretaris PA Palu, Hakim, Panitera/ Sekretaris PA Donggala, Ketua dan Sekretaris PA Poso.
Ketua Pengadilan Agama Parigi (Ulfah, S.Ag, M.H.) dalam sambutannya mengatakan, sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah agung RI. Nomor: 3539/DJA/HM.00/XII/2018 tanggal 18 desember 2018 tentang Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Peradilan Agama. Mengikrarkan diri sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi. Hal itu dimulai dengan upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
Kata Ulfah, untuk mendapatkan predikat WBBM, syarat yang harus dipenuhi sebuah instansi ialah harus melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik. Saat ini, Pengadilan Agama Parigi telah menyatakan komitmennya dan mengucapkan ikrar melaksanakan pembangunan Zona Integritas “Hal ini dimaksudkan agar terwujud perubahan sistematis dan konsisten dalam mekanisme kerja, dan pola pikir yang baik di setiap unit kerja,“ujarnya
Dalam sambutan Bupati Parigi Moutong yang dibacakan oleh Asisten II beliau menyatakan bahwa mendukung penuh langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Parigi membangun zona integritas (WBK) dan (WBBM) dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama Parigi yang telah memprakarsai kegiatan ini.
Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat dan professional. Namun, katanya terkadang kendala yang dihadapi muncul di permukaan diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan “Pemerintah Daerah mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Parigi dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengikrarkan diri sebagai lembaga yang berkomitmen mencegah terjadinya korupsi disertai dengan upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Bupati berharap apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Parigi itu dapat menjadi Pilot Project untuk unit kerja lainnya sehingga hal hal yang dapat berpotensi terjadinya korupsi mendapat pencegahan dini “Predikat sebagai WBK dan WBBM ini merupakan output dari upaya pencegahan korusi yang dilaksanakan secara kongkrit dalam lingkup zona integritas,”ujarnya. (Idhan IT)