PA Nanga Pinoh Mendapatkan Penawaran Hibah Tanah Dari Pemkab Melawi

Nanga Pinoh | pa-nangapinoh.go.id

Rabu pagi tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB delegasi Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang terdiri dari Plh. Ketua Ludiansyah, S.H.I., M.S.I., Zaki Yamani, S.H., Sekretaris serta Kasubbag Umum dan Keuangan melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Melawi. Rombongan diterima langsung oleh Kabag pemerintahan Pemkab Melawi Drs. M. Yamin serta perwakilan dari Dinas PUPR beserta BPN/ATR.

Adapun maksud dari kunjungan ini adalah untuk meninjau lokasi tanah yang akan dihibahkan oleh Pemkab. Melawi pada Pengadilan Agama Nanga Pinoh, sebagaimana hasil dari koordinasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelumnya. Bertempat di ruang kerjanya Kabag Pemerintahan Pemkab Melawi menerangkan secara detail tanah yg akan di tinjau berikut dengan lokasi nya.

Berlokasi di area perkantoran KM 7 Nanga Pinoh, rombongan Pengadilan Agama Nanga Pinoh didampingi oleh Kabag Pemerintahan, Dinas PUPR beserta BPN/ATR melakukan peninjauan. Ada dua pilihan lokasi tanah yang ditawarkan oleh Pemkab Melawi.

Disela-sela peninjauan, rombongan di hampiri oleh Sekretaris Daerah kabupaten melawi. Pada kesempatan ini beliau memberi arahan tentang perencanaan tata kota kedepannya. Selain itu beliau juga  berharap Pengadilan Agama Nanga Pinoh bisa secepatnya memutuskan memilih salah satu tanah yang di tawarkan tersebut, agar proses balik nama sertifikat antara Pemda Melawi dengan Pengadilan Agama Nanga Pinoh bisa langsung diproses serta menjadi prioritas.

Pemerintah Kabupaten Melawi juga berharap dengan terjadinya proses hibah ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh bisa segera mendapatkan anggaran untuk membangun kantor yang baru, yang berarti dapat mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Melawi.

Selanjutnya data dan dokumentasi yang didapatkan dari peninjauan kedua lokasi tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan, untuk dapat diputuskan secepatnya tawaran yang telah diberikan oleh Pemkab Melawi. Tentunya dengan memperhatikan luas tanah yang sesuai dengan prototype yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung, akses lokasi yang mudah di jangkau masyarakat pencari keadilan, serta kontur tanah yang baik. (one_bim)