PA Banjarbaru Gelar Rapat Koordinasi Triwulan I 2014

Banjarbaru | pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id

 

Pada tahun anggaran 2014 ini, beberapa program telah dicanangkan, mencakup pembenahan di bidang administrasi perkara (teknis yustisial) dan administrasi umum. Untuk mengawal program tersebut, PA Banjarbaru mengadakan rapat koordinasi triwulan I untuk tahun anggaran 2014 yang sedang berjalan.

Dipimpin langsung oleh Panitera/Sekretaris PA Banjarbaru, Drs. Ah. Murtadha, rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh seluruh unsur/unit, mulai dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dan para staf. Pada awal rapat, Panitera/Sekretaris memaparkan beberapa agenda rapat yang akan dibahas bersama, yaitu:

1. Anggaran dan kuota perkara prodeo TA 2014;
2. Biaya proses;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Standar Operasional Prosedur;
5. Alur Surat Masuk;
6. Permasalahan Surat Kuasa;
7. Jam kerja dan seragam dinas;

Mengawali rapat koordinasi kali ini, Ketua PA Banjarbaru memberikan pengarahan umum kepada seluruh peserta rapat. Pada awal pengarahannya, Ketua memaparkan bahwa rapat koordniasi ini merupakan rapat yang akan membahas setiap permasalahan secara umum. Untuk pelaksanaan dan teknis dari setiap butir kesepakatan yang dicapai nantinya akan dibahas dalam rapat pada masing-masing unit yang akan dievaluasi hasilnya oleh pimpinan.

Lebih lanjut, Ketua menyoroti permasalahan SKP yang saat ini maish dibahas oleh petinggi di Badilag. SKP, ditambahkannya, merupakan instrumen yang akan memudahkan pimpinan dalam menilai kinerja bawahan dan pelaksanaan program-program institusi secara keseluruhan. Ketua mengharapkan ke depan agar setiap unsur dapat bekerja dengan lebih baik dalam mewujudkan visi dan misi institusi.

Setelah Ketua memberikan pengarahan, Wakil Ketua juga memberikan sedikit pengarahan yang lebih bersifat operasional. Wakil ketua mengkritisi beberapa hal yang sifatnya teknis, seperti DIR yang belum diupdate, pembenahan DUK, dan revisi papan struktur organisasi.

Selain itu, wakil ketua juga menyoroti papan daftar mediator yang belum diperbarui agar sesuai dengan formasi hakim mediator yang ada. Lebih lanjut, wakil ketua menyarankan agar IT mendapat perhatian lebih, terutama mekanisme kerjanya yang perlu ditata ulang agar lebih efisien dan efektif dalam membantu para hakim, panitera, dan jurusita dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemajuan suatu institusi, menurutnya, sangat ditentukan salah satunya oleh kemajuan IT.

Penataan mekanisme kerja bagian IT dapat dimulai dengan pemecahan mekanisme kerja menjadi tiga unit yang saling bersinergi. Tiga unit dimaksud adalah editor, anonimisasi putusan, dan uploader putusan dan data-data lainnya. Ketiga unit ini saling bekerja sama dalam menginput content ke dalam website dan SIADPA.

Koordinasi ketiganya diperlukan untuk meminimalisir kesalahan yang ada, sehingga setiap data atau dokumen yang diunggah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun ilmiah.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan membahas satu per satu agenda rapat yang telah dipaparkan oleh pimpinan rapat sebelumnya. Seluruh butir kesepakatan dalam rapat tersebut dicatat dan akan dievaluasi lagi dalam rapat pleno pada masing-masing unit untuk kemudian dilaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Setelah pembahasan agenda rapat yang cukup lama, sesi selanjutnya adalah tanya jawab peserta rapat dengan pimpinan PA Banjarbaru. Dalam sesi tanya jawab ini terdapat beberapa permasalahan teknis yang ditanyakan oleh peserta rapat, mulai dari permasalahan dalam persidangan, infrastruktur kantor, manajemen kantor, dan sebagainya.

Setelah seluruh sesi selesai, Ketua memberikan pengarahan akhir dengan mengemukakan harapannya agar semua kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, rapat ditutup oleh Panitera/Sekretaris. (mna).