Poto bersama Wakil Ketua PTA Jambi beserta rombongan dengan warga PA Sungai Penuh

Sungai Penuh | PA Sungai Penuh

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Sudirman, S.H., M.H, memimpin tim monitoring dan evaluasi PTA Jambi di PA Sungai Penuh.

Dalam ekspos yang digelar, Selasa (08/10/2019) sore, Wakil Ketua PTA Jambi menyampaikan beberapa poin penting kepada seluruh aparatur di PA Sungai Penuh.

Ada pernyataan menarik yang disampaikan WKPTA Jambi dalam ekspos tersebut, bahwa pengawasan yang paling melekat itu adalah pengawasan malaikat.

Saat ini kata WKPTA Jambi pengawasan malaikat itu banyak yang sudah mengabaikan, sehingga banyak yang tidak bekerja maksimal dan mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur peradilan.

“Pengawasan itu jangan dikira hanya pengawasan melekat, tapi ada pengawasan Malaikat. Kalau kita menyadari maka kita pasti akan bekerja maksimal,” ujarnya.

Selain itu WKPTA Jambi ini menegaskan agar warga PA Sungai Penuh untuk menjaga integritas, kode etik dan perilaku.

Tidak hanya itu saja, terkait monitoring dan evaluasi mantan Wakil Ketua PTA Maluku Utara ini memberikan warning agar temuan pada monitoring dan evaluasi kali ini tidak lagi menjadi temuan pada monitoring dan evaluasi mendatang.

Pungutan liar menjadi salah satu fokus perhatian mantan hakim yustisial pada badan pengawas Mahkamah Agung RI ini.

Menurutnya, tidak boleh sama sekali ada celah sedikitpun untuk melakukan pungutan liar di pengadilan agama.

“Pungli jangan coba-coba, jangan ada celah untuk hal itu,” tukasnya.

Terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pengadilan, ia menegaskan agar semua aparatur Pengadilan Agama Sungai Penuh bekerja sepenuh hati.

“Bekerjalah sepenuh hati. Ini adalah sawah dan ladang kita, jadi harus bekerja maksimal,” tegasnya.

Terakhir, Wakil Ketua PTA Jambi menyampaikan bahwa pola pikir dan budaya kerja sebagai aparatur peradilan harus dirubah menuju arah yang lebih baik.

“Harus dirubah jika masih ada yang berpikir kita harus dilayani, karena kita ini adalah pelayan publik, 8 area perubahan itu salah satunya adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik, harus memberikan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian peningkatan akuntabilitas kinerja,” imbuhnya.

“Tidak kalah penting pola pikir menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi harus diperhatikan dan dilaksanakan,” ujarnya didampingi Hakim Tinggi PTA Jambi, Drs, H. Zaenal Hakim, S.H dan Ketua PA Sungai Penuh, Ikhsanuddin, S.H. (Jurdilagapaspn)