KPA PA Bangkinang Ikuti Kegiatan FGD Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Monitoring Implementasi SAKTI
Bangkinang | www.pa-bangkinang.go.id
Kamis (09/02/2023), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadilan Agama Bangkinang, Darsono, S.Pd.I., M.A., beserta Kasubbag Umum dan Keuangan Fatma Ridha, S.H.I., dan Verifikator Keuangan, Syarifah Maryana, S.E.I., selaku Operator SAKTI, mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Monitoring Implementasi SAKTI yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru. Pertemuan ini dilaksanakan di Aula Kantor KPPN Pekanbaru dan dihadiri oleh beberapa satuan kerja yang mendapatkan jadwal pada tanggal 09 Februari 2023 pada sesi 1.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan belanja Kementerian yang lebih berkualitas, lebih baik dan sesuai dengan tata kelola yang baik serta monitoring pelaksanaan Sistim SAKTI pada satuan kerja. Kegiatan ini diawali dengan sambutan dan arahan oleh Bapak Arif Khuzaini selaku Kepala KPPN Pekanbaru, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa untuk mendapatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang bagus maka satuan kerja harus mempunyai sinergi yang kuat dari staf dan pejabatnya. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa IKPA adalah sebagai alat kontrol oleh Kementerian Keuangan dalam melakukan pengawasan pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja. Tujuan dari kegiatan adalah diharapkan semua satker memahami indikator penilaian IKPA dan berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan anggarannya sehingga nilai IKPA-nya maksimal dan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ibu Elsa selaku pejabat fungsional pada KPPN Pekanbaru, yang menjelaskan 8 Indikator penilaian IKPA yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output. Hasil monitoring dan evaluasi KPPN Pekanbaru terkait penilaian IKPA tahun 2022, dari 8 indikator tersebut rata-rata satker yang nilainya jelek ada pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Pengelolaan UP/TUP. Saran kepada seluruh satker untuk tahun 2023 ini agar mencermati kembali target rencana penarikan dana untuk tiap triwulannya, jangan sampai terlalu tinggi deviasi antara target dan realisasinya. Sebagai informasi, Revisi halaman III DIPA untuk triwulan 1 ini masih dibuka sampai dengan tanggal 14 Februari 2023.
Terkait indikator Pengelolaan UP dan TUP, Ibu Elsa berpesan bahwa keterlambatan dalam pengajuan GU dan PTUP akan menyebabkan nilai pengelolaan UP dan TUP jelek karena dianggap kurang tepat dalam mengelola UPnya. Satker sebaiknya melakukan minimal GU 1 kali 1 bulan supaya nilainya 100, mengajukan GU jangan pada batas akhir GU dikarenakan jika diproses di jam 12.00 maka tanggal pencairannya pada esok harinya. Ada beberapa poin pada saat penilaian pengelolaan UP dan TUP yaitu keterlambatan penyampaian GU, persentase GU dibandingkan hari kalender lebih kecil maka nilainya kurang dan setoran TUP.
Tips lain yang disampaikan beliau di antaranya terkait Penyerapan Anggaran diharapkan ada pada setiap bulannya supaya nilai penyerapan tetap 100, jangan sampai penyerapan anggaran malah menumpuk pada pada triwulan 4 yang menyebabkan nilai penyerapan anggaran menjadi kurang dari 100. Untuk indikator Belanja Kontraktual, beliau menyampaikan agar satker jangan terlambat melaporkan data kontraknya kepada KPPN, maksimal 5 hari setelah penandatanganan kontrak. Selain itu agar belanja kontraktual yang nilainya kurang dari 200 juta harus dilaksanakan di triwulan 1 karena jika dilaksanakan di luar triwulan 1 maka nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual akan rendah.
Kemudian acara dilanjutkan dengan melakukan evaluasi IKPA 2022 pada masing-masing satuan kerja, di mana dilakukan diskusi terkait kendala yang dialami oleh satuan kerja dan diberikan masukan atau solusi terkait kendala yang dihadapi oleh satuan kerja. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh satker semakin paham dan kinerja pelaksanaan anggarannya semakin meningkat sehingga nilai IKPA di tahun 2023 ini juga meningkat.
Pada kesempatan ini tidak lupa Pengadilan Agama Bangkinang juga melakukan aktivasi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada aplikasi SAKTI. Pengaktivasian ini dilakukan karena adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Agama Bangkinang.(ES/TimITPaBkn)