KPA Bangkinang Terima Kunjungan Dari Federasi Serikat PEKKA
Bangkinang | www.pa-bangkinang.go.id
Bertempat di ruangan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Rombongan Federasi Serikat PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) melakukan agenda kunjungan silaturahmi dengan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang YM Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag. Kunjungan tersebut disambut dengan baik oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkinang di ruang kerjanya, pada Selasa pagi tanggal 13 Desember 2022.
Federasi Serikat PEKKA adalah organisasi yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Berdiri sejak tahun 2009 Federasi PEKKA saat ini bekerja di 27 provinsi, 96 kabupaten/kota dan 41.429 anggota PEKKA terorganisir.
Adapun kunjungan Federasi Serikat PEKKA ke Pengadilan Agama Bangkinang terkait dengan akan dilakukannya Program Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australisa dalam Program INKLUSI. Pada tahun 2022 ini Program INKLUSI akan memperluas jangkauan wilayah PEKKA di 7 kabupaten/kota. Dimana salah satu wilayahnya yaitu di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Program INKLUSI merupakan program kemitraan yang diluncurkan sebagai bentuk dukungan lanjutan Pemerintah Australia kepada Indonesia dalam memajukan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak - hak disabilitas dan inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Program ini merupakan program delapan tahun (2020-2028) yang akan berkontribusi pada kemakmuran Indonesia dengan mendukung tujuan pembangunan tidak ada satupun yang tertinggal serta lebih banyak orang yang termarjinalkan berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik Indonesia.
Hasil langsung yang diharapkan dari Program INKLUSIF adalah meningkatnya akses bagi masyarakat marjinal di Indonesia terhadap layanan dasar, perlindungan sosial dan perlindungan dari kekerasan (pembangunan di bidang sosial budaya); kewarganegaraan dan partisipasi yang inklusif (pembangunan di bidang politik); dan pemulihan ekonomi dan mata pencaharian (pembangunan di bidang ekonomi). Adapun hasil sistemik yang diharapkan adalah menguatnya kolaborasi antara pemangku kepentingan (pemerintah, OMS, dan aktor kunci lainnya) untuk mempengaruhi perubahan sistemik dalam proses kebijakan pemerintah Indonesia, enabling environment untuk OMS, serta norma - norma sosial dan diskursus politik.
PEKKA merupakan salah satu dari 8 (delapan) mitra CSO yang terpilih dalam pelaksanaan Program INKLUSI tersebut. Mitra CSO yang lain adalah Aisyiyah, SIGAB, Kemitraan, Kapal Perempuan, Migrant Care, BaktTI, dan PKBI. Dengan kunjungan ke Pengadilan Agama Bangkinang ini, Federasi Serikat PEKKA mengharapkan dukungan, kerja sama, dan keterlibatan aktif Pengadilan Agama sebagai salah satu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kampar untuk bersama - sama bersinergi melaksanakan Program INKLUSI agar program ini dapat mendukung pencapaian target - target pembangunan daerah, bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dan berkelanjutan.
Adanya Program INKLUSI ini tentu sangat didukung oleh Pengadilan Agama Bangkinang karena sama - sama mempunyai tujuan agar lebih banyak orang yang termarjinalkan berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan. Tujuan program ini juga sejalan dengan diajukannya Pengadilan Agama Bangkinang sebagai salah satu pilot project Pengadilan Inklusif pada tahun ini. Diharapkan dengan terjalinnya kerjasama antara Federasi Serikat PEKKA dengan Pengadilan Agama Bangkinang dapat mensukseskan Program INKLUSI dengan sebaik - baiknya. (ES/TimITPaBkn)