Di Hadapan Aparat Birokrasi Lombok Timur, Ketua PTA NTB Uraikan Filosofi Melayani

Lombok Timur ǀ pa.selong.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH., M.Hum. menghadiri dan menyaksikan pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama (PA) Selong bersama 5 instansi di Lombok Timur, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepolisian Resor (Polres) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (19/2/2019).

Bertempat di Pendopo Bupati Lombok Timur, Ketua PTA NTB didaulat menyampaikan pidato di hadapan aparat birokrasi dari 6 instansi tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Drs. HM. Sukiman Azmy, MM. dan Ketua PA Selong, Drs. H. Gunawan, MH., atas terselenggaranya pencanangan pembangunan zona integritas, Ketua PTA menguraikan filosofi melayani yang perlu dipahami oleh aparat birokrasi.

“Mengapa institusi kita perlu mencanangkan zona integritas? Apa sesungguhnya zona integritas itu?” tanya Ketua PTA NTB yang juga Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Ketua PTA lalu menjelaskan jawaban dari pertanyaan itu. Menurutnya, karena institusi seperti pemerintah kabupaten, pengadilan, kepolisian dan kejaksaan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita ini adalah bagian dari NKRI, yang NKRI ini didirikan dan diselenggarakan oleh dan untuk rakyat. Indonesia dulu tidak ada. Indonesia ada itu karena diadakan. Siapa yang mengadakan? Rakyat. Setelah rakyat mendirikan negara, siapa yang menyelenggarakan? Rakyat. Tujuannya untuk siapa? Untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dalam mendirikan negara, sambung Ketua PTA, rakyat melalui pemimpin-pemimpinnya ketika itu merumuskan apa yang menjadi pegangan dalam menyelenggarakan negara. Dan tujuan negara itu dirumuskan dalam UUD Negara Tahun 1945, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila itu, selain sebagai dasar negara, juga sebagai tujuan negara.

Ditambahkannya, bahwa setiap institusi memiliki fungsi masing-masing. Namun tujuannya tetap dalam kerangka besar demi mewujudkan keadilan sosial. Negara, yang terdiri dari berbagai institusi, pada hakikatnya adalah instrumen rakyat untuk mencapai tujuan mereka, yaitu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Mengapa kita harus melayani yang terbaik kepada rakyat? Karena dalam teorinya mereka itulah the owner of the state. Kita ini sebenarnya pengurus negara yang dipercayai oleh mereka. Oleh karena itu, kalau kita dalam melayani itu tidak baik, maka bertentangan dengan akad, akad pada saat dipilih atau diangkat sebagai aparatur negara, itu tidak amanah, kita bisa disebut berkhianat. Kita tidak ingin menjadi pengkhianat bangsa, kita tidak ingin menjadi pengkhianat kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Karena itu, kita membangun birokrasi yang bersih dari korupsi dan bersih melayani,” paparnya.

Mantan Ketua PA Purwodadi itu menerangkan bahwa di balik setiap budaya ada nilai dan paradigma di dalamnya. Nilai substantif di balik budaya kerja adalah pelayanan terbaik (excelent service), yang dalam paradigma Islam disebut ihsan. Seseorang yang ihsan, tidak pernah berpikir dalam benaknya untuk mendapatkan imbalan yang setimpal dari yang apa yang telah dilakukan.

“Lagi pula kalau mau jujur, sebenarnya aparatur negara sudah sangat banyak mendapat imbalan. Kita punya baju bagus karena gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan berasal dari mereka yang setiap pagi memanggul kayu, menjualnya di pasar, sebagiannya untuk membayar retribusi, membayar pajak, lalu dikumpulkan bendahara negara untuk menggaji kita. Apa tidak malu tidak melayani mereka dengan baik. Kalau dalam melayani rakyat, aparatur negara masih mengharapkan imbalan yang banyak dari mereka, itu namanya pemeras,” tandasnya.

Lebih dari itu, masih menurut Ketua PTA, pelayanan birokrasi sesungguhnya pelaksanaan amanat dari rakyat, pelayanan birokrasi juga merupakan dimensi sosial dari ibadah, yang disebut khilafah karena khalifah itu tugasnya memakmurkan bumi ini, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

“Pelayanan birokrasi juga wujud khidmah kepada sesama. Kepada Allah kita beribadah, kepada sesama berkhidmah. Nilai tertinggi dari khidmah adalah ihsan, yang ruhnya adalah ikhlas. Bekerja tanpa keikhlasan ibarat mayat hidup. Tidak ada gunanya dan tidak akan mempengaruhi timbangan kebajikan di Hari Pembalasan kelak,” pungkas doktor ilmu hukum lulusan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang itu. (ahru)