Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak membuktikan bahwa perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca-perceraian bukan sekadar wacana di atas kertas. Guna memastikan setiap putusan pengadilan memiliki daya eksekusi yang kuat di lapangan, PTA Pontianak resmi menjalin aliansi strategis dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dan enam organisasi kemasyarakatan perempuan lintas akar rumput pada Selasa (17/11/2026) siang.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB ini merupakan puncak dari rangkaian agenda panjang, setelah sebelumnya PTA Pontianak dan Kejati Kalbar mematangkan rumusan teknis melalui Focus Group Discussion (FGD) pada pagi harinya.

Gebrakan pertama ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Ketua PTA Pontianak, Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, S.H., M.H. dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.

Kolaborasi penegak hukum ini menjadi payung pelindung yang sangat krusial. Kehadiran Kejaksaan diharapkan mampu menjadi instrumen penekan yang efektif dalam mengawal eksekusi putusan peradilan agama, khususnya untuk memaksa pihak mantan suami yang abai memenuhi kewajiban nafkah anak dan istri pasca-perceraian, serta mempermudah pelayanan identitas hukum terpadu.

Tidak berhenti di level penegak hukum, PTA Pontianak menyadari pentingnya edukasi dan pendampingan psikologis di tingkat masyarakat bawah. Oleh karena itu, komitmen ini langsung diperkokoh dengan menggandeng enam wadah pergerakan perempuan dan cendekiawan terbesar di Kalimantan Barat.

MoU bersejarah ini ditandatangani secara estafet bersama Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Barat yang membawahi 44 Organisasi Perempuan di Kalimantan Barat, diwakili Elisa Halim, S.H.; Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Kalimantan Barat oleh Yumi Harti, S.Par.; Ikatan Cendekiawan Muslim Perempuan Indonesia (ICMPI) Orwil Kalbar oleh Dra. Hj. Marti A. Majid, M.S.I.; Nasyiatul Aisyiyah Kalbar oleh Eny Rahmiani, S.Pd.; serta Aliansi Perempuan Indonesia (ALPIND) Kalbar dan Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kalbar.

Acara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat pergerakan ini turut diwarnai dengan penyerahan plakat penghargaan kepada masing-masing mitra kerja sama. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyampaian komitmen dari para pimpinan lembaga mitra, Ketua PTA Pontianak, serta perwakilan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang menaruh atensi penuh pada isu perlindungan kelompok rentan ini.

Melalui sinergi “dua arah” ini—ketegasan eksekusi dari Kejati di satu sisi, dan pendampingan akar rumput dari ormas perempuan di sisi lain—PTA Pontianak menargetkan tidak ada lagi celah bagi terabaikannya hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian di seluruh pelosok bumi Khatulistiwa.