WhatsApp Image 2026 11 108 at 14.21.21

Batam, 18 November 2026 – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., melaksanakan pembinaan kepada aparatur Pengadilan Agama Batam dan seluruh satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau. Kegiatan ini berlangsung di sela-sela peninjauan Seleksi Calon Hakim (Cakim) dari PNS Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama di bawahnya.

Bertempat di Aula Pengadilan Agama Batam, pembinaan dihadiri secara luring oleh aparatur PA Batam, sementara satuan kerja lainnya di wilayah PTA Kepulauan Riau mengikuti secara daring melalui platform Zoom. Turut mendampingi Plt. Dirjen Badilag dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua PTA Kepulauan Riau, Drs. M. Rasyid, S.H., M.H., serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Batam, Firdaus, S.H.I., M.H.

Kepemimpinan Berintegritas dan Profesional

Mengawali pembinaannya, Plt. Dirjen Badilag menyampaikan pesan YM Ketua Mahkamah Agung RI mengenai kepemimpinan yang berintegritas. Ditegaskan bahwa kepemimpinan harus dibangun atas kompetensi dan integritas. "Integritas tanpa kompetensi akan kehilangan daya, sedangkan kompetensi tanpa integritas akan kehilangan arah," ujar Plt. Dirjen Badilag mengutip pesan Ketua MA. Kepemimpinan yang transformatif dinilai sebagai kepemimpinan yang memiliki visi, keberanian untuk berubah, dan kemampuan menggerakkan orang lain untuk bersama-sama bertransformasi menuju arah yang lebih baik.

Dalam konteks menjaga integritas dan kejujuran, Plt. Dirjen Badilag menegaskan bahwa harga diri Pengadilan Agama hanya terletak pada nilai integritas dan kejujuran. "Jika dua nilai itu hilang, maka maujuduhu ka adamihi — keberadaannya seperti tidak ada. Orang menghargai kita bukan karena jabatan atau materi, tetapi karena kita memiliki integritas," tegasnya.

WhatsApp Image 2026 kk11 18 at 07.53.41

Zona Integritas: Sertifikat Hanya Kertas, Implementasi adalah Nilai

Plt. Dirjen Badilag juga menekankan pentingnya implementasi Zona Integritas. "Sertifikat hanyalah kertas, implementasi adalah nilai yang sesungguhnya. Percuma dinding kantor kita penuh piagam WBK, tapi masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan pelayanan yang tidak transparan, masih ada oknum yang mencoba-coba mempermainkan kewenangan, pegawai tidak disiplin, sidang telat, atau putusan dibuat asal-asalan. Implementasi nilai-nilai WBK harus terasa dalam setiap tarikan napas pelayanan kita," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Dirjen Badilag turut menyosialisasikan terbitnya Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, yang menjadi acuan bagi seluruh aparatur peradilan agama dalam menjalankan tugas.

Larangan Penggunaan Jabatan Hakim untuk Kepentingan Komersial

Plt. Dirjen Badilag menyoroti penegasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terkait larangan bagi hakim menggunakan wibawa dan jabatannya untuk kepentingan komersial dalam kegiatan bimbingan belajar, seminar, dan lokakarya yang berkaitan dengan seleksi calon hakim maupun calon pegawai negeri sipil. Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Jabatan Hakim untuk Kepentingan Komersial dalam Seleksi Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

"Kami ingatkan, hakim harus berhati-hati. Banyak kampus atau lembaga lain yang menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan berbayar untuk persiapan tes Calon Hakim. Selama bersifat komersial, maka hakim tidak boleh terlibat. Larangan ini juga tidak sebatas pada bimbingan tes calon hakim, namun bagi aktivitas lainnya yang bersifat komersial," tegas Plt. Dirjen Badilag.

WhatsApp Image 2026 11 18 at 14.21.21

Menyikapi Laporan Masyarakat dan Perkembangan Regulasi bagi Peradilan Agama

Plt. Dirjen Badilag memaparkan sejumlah laporan yang masuk ke Badilag melalui WA Pengaduan. Selain itu, Plt. Dirjen Badilag menyoroti dua fenomena yang harus diantisipasi. 

Terkait perkembangan regulasi, Plt. Dirjen Badilag menyampaikan bahwa MA telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dalam Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga. Karena PERMA tersebut belum mengatur sengketa Bank Syariah, MA telah membentuk Pokja Pedoman Penyelesaian Perkara Bank Syariah dan Proses Likuidasi, Pascalikuidasi, dan Penjaminan Simpanan. Saat ini proses penyusunan PERMA terkait masih digarap oleh tim. Para hakim PA diharapkan mempersiapkan kemampuan teknis yudisial terkait penanganan sengketa tersebut.

Tertib Administrasi dan Kinerja e-Court

Dalam hal tertib administrasi, Plt. Dirjen Badilag menekankan tiga hal. Pertama, unggah dan TTE putusan di e-Court: segera unggah putusan setelah diucapkan, TTE sesuai tenggat yang ditentukan, dan pastikan tuntas tanpa alasan dan tanpa penundaan. Kedua, kepatuhan pengisian SIPP: data harus akurat dan lengkap, periksa kelengkapan setiap tahapan perkara, dan jangan tunda pembaruan data. Ketiga, integritas penggunaan akun SIPP: akun melekat pada jabatan bukan pribadi, dilarang meminjamkan akun tanpa tanggung jawab, dan tidak ada manipulasi data dalam bentuk apa pun.

WhatsApp Image 2026 11 18 at 14.21.22

Data kinerja wilayah PTA Kepulauan Riau turut disampaikan. Pada periode Januari–Oktober 2026, pemanfaatan e-Court berdasarkan rasio jumlah perkara masuk menunjukkan PA Tanjung Pinang (979 perkara, 100%), PA Batam (2.397 perkara, 100%), PA Tj. Balai Karimun (620 perkara, 100%), PA Natuna (259 perkara, 100%), PA Dabo Singkep (217 perkara, 100%), dan PA Tarempo (159 perkara, 100%) — seluruhnya mencapai 100% tanpa perkara non e-Court.

Pembinaan ini diharapkan semakin memperkuat integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan aparatur Peradilan Agama di wilayah Kepulauan Riau dalam mewujudkan aparatur peradilan agama yang profesional, berintegritas, dan berkelas dunia.