Lahat, 12 November 2026 – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. hadiri kegiatan Pembinaan bagi aparatur Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang, serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Acara yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan ini digelar di Pendopo Bupati Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan aparatur peradilan, termasuk Ketua PTA Palembang YM Drs. Nur Khazim, M.H., Wakil Ketua PTA Palembang YM Drs. Nuheri, S.H., M.H., para Hakim Tinggi, Panitera, serta Sekretaris PTA Palembang. Turut hadir seluruh Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dari satuan kerja Pengadilan Agama se-wilayah Sumatera Selatan. Sinergi lintas sektoral terlihat dari kehadiran Bupati Kabupaten Lahat, Bursah Zarnubi, S.E., Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Empat Lawang, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lahat.
Apresiasi Sinergi dan Fasilitas Daerah
Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Badilag menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya Bupati Bursah Zarnubi, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan, termasuk penggunaan Pendopo Bupati sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, dukungan ini merupakan wujud nyata sinergi strategis antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan.
"Keramahan dan dukungan yang diberikan merupakan wujud nyata sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama. Sinergi ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan strategis dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Muchlis di hadapan para peserta.
Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara Pemda dan Pengadilan Agama sangat krusial untuk menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini terutama dalam penyelesaian perkara yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti perkara perkawinan, waris, dan ekonomi syariah.
Fokus Pembinaan: Integritas dan Layanan Prima
Mengusung tema "Menuju Aparatur Peradilan Agama yang Profesional, Berintegritas dan Berkelas Dunia," materi pembinaan malam itu berfokus pada penguatan nilai-nilai integritas dan kejujuran. Mengutip pesan dari Ketua Mahkamah Agung RI, Muchlis menekankan bahwa tidak ada lagi layanan transaksional.
"Sanksi bagi pelaku layanan transaksional hanya ada dua saja, yakni berupa pilihan penjara atau diberhentikan ," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya implementasi Zona Integritas (ZI). Ia mengingatkan bahwa sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hanyalah selembar kertas jika tidak diiringi dengan implementasi nyata dalam pelayanan. Plt. Dirjen Badilag menegaskan larangan keras terhadap praktik pelayanan transaksional dan penggunaan jabatan untuk kepentingan komersial.
Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini ditutup dengan pantun dari Plt. Dirjen, mengajak seluruh peserta untuk merefleksikan diri dan memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah sebagai aparatur peradilan agama.
"Melalui forum ini, kita dapat memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kompetensi. Mari kita jadikan malam ini sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat integritas," pungkasnya.