Yuk, Melihat Simulasi Pelayanan Isbat Nikah Terpadu
Jakarta l Badilag.net
Bersama istrinya, seorang tunanetra menghadap petugas pendaftaran pelayanan isbat nikah terpadu.
“Kami ingin perkawinan kami disahkan dan dicatatkan, Pak. Kami juga ingin memperoleh akta kelahiran anak kami,” kata si suami.
Mendengar itu, sang petugas kemudian mengecek dokumen-dokumen yang dibawa pasangan suami-istri itu.
“Waduh, dokumen-dokumennya kurang lengkap,” kata sang petugas.
“Terus, bagaimana solusinya, Pak?” kata si istri.
“Begini,” kata petugas pendaftaran, “Bapak dan ibu silakan ambil lagi dokumen-dokumen yang kurang. Nanti kembali lagi ke sini.”
“Kami keberatan, Pak,” kata si suami, “Rumah kami jauh. Kami nggak punya biaya. Apa tidak ada keringanan, Pak, untuk kami?”
“Tidak bisa, Pak,” kata sang petugas, “Aturannya memang begitu.”
Diliputi kekecewaan, pasangan suami-istri itu lantas bangkit dari kursinya. Mereka balik ke rumah dengan kesal karena harapan mereka pupus untuk dapat dilayani dalam isbat nikah terpadu, padahal mereka sudah menghabiskan biaya transportasi, waktu dan energi yang tidak sedikit.
Itu bukan kisah nyata. Itu adalah salah satu adegan dalam simulasi layanan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di ruang rapat Dieng, Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (20/2/2014). Penyelenggara simulasi itu adalah Pusat Kajian Perlindungan Anak (Puskapa) dari Universitas Indonesia.
Para pemeran dalam simulasi itu sebagian besar berstatus mahasiswa UI, kecuali untuk peran penyandang disabilitas. Mereka berbagi peran, mulai dari pasangan suami-istri, camat, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala KUA, hingga Ketua PA.
Total ada tujuh scene simulasi, yang secara umum menggambarkan sosialisasi, pra-pelaksanaan, saat pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan pelayanan isbat nikah terpadu.
Tiap-tiap simulasi itu menggambarkan aneka permasalahan yang mungkin muncul di lapangan. Apa yang tergambar di simulasi itu kemudian didiskusikan, untuk dicarikan jalan keluar.
Dipandu oleh pihak Puskapa, para peserta diskusi berasal dari perwakilan Ditjen Badilag MA, Ditjen Bimas Islam Kemenag, dan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Di samping itu, peserta diskusi juga berasal dari PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dan AIPJ (Australia-Indonesia Partnership for Justice).
Penasehat senior AIPJ, Wahyu Widiana, mengatakan bahwa simulasi ini diperlukan dalam rangka penyusunan SOP (standard operating procedure) pelayanan isbat nikah terpadu.
“Kita di sini sedang menyusun SOP-nya. Draftnya sudah ada. Sekarang kita matangkan. Dalam waktu dekat akan disahkan dan dipakai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan isbat nikah terpadu,” kata mantan Dirjen Badilag itu.
Pelayanan isbat nikah terpadu sudah berlangsung sejak tahun lalu di beberapa wilayah. Agar hasilnya maksimal, Ditjen Badilag dan Ditjen Bimas Islam sudah membuat nota kesepahaman. Pedoman pelayanan isbat nikah terpadu juga sudah disusun.
Ke depan, SOP yang kini masih dimatangkan itu akan jadi panduan yang lebih teknis pada tahap sosialisasi, pra-pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan pelayanan isbat nikah terpadu.
[hermansyah]
Berita terkait:
Workshop SOP Pelayanan Terpadu
.