Temui Dirjen Badilag, Ketua PTA dan Ketua PA se-Jakarta Bahas Berbagai Hal Penting
Jakarta l Badilag.net
Pimpinan PTA dan PA sewilayah DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan Ditjen Badilag di ruang rapat Badilag, Kamis (9/1/2014).
Dalam pertemuan ini Ketua PTA Jakarta Dr. H. Khalilurrahman, S.H., M.H. didampingi Panitera/Sekretaris PTA Jakarta Rachmadi Suhamka, S.H., dan Wakil Sekretaris PTA Jakarta Drs. H. Arifin Samsurijal, S.H.
Ada pula Ketua PA Jakarta Pusat Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H., Ketua PA Jakarta Selatan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Ketua PA Jakarta Utara Drs. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H., Wakil Ketua PA Jakarta Timur Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum dan Ketua PA Jakarta Barat Drs. Abd. Hakim, MHI
Sementara itu, Dirjen Badilag Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H. didampingi Kabag Perencanaan dan Keuangan Drs. H. Azhari, S.H., M.H. dan Kabag Umum Arief Gunawansyah, S.H., M.H.
Khalilurrahman mengatakan, pihaknya tidak punya agenda khusus dalam pertemuan ini. “Kami hanya ingin mengucapkan selamat tahun baru sekaligus ingin berkenalan dengan para pejabat baru di Badilag,” tuturnya.
Sebagian besar Ketua PA di wilayah DKI Jakarta yang sekarang menjabat memang belum lama dilantik, tepatnya pada 6 September 2013. Begitu juga dengan tiga pejabat eselon II Badilag yang baru dilantik pada 21 November 2013.
Meski tidak ada agenda khusus, pertemuan ini dimanfaatkan pimpinan PTA dan PA-PA sewilayah DKI Jakarta untuk membahas sejumlah hal penting, di antaranya pembentukan PA Kepulauan Seribu, pembangunan gedung PTA Jakarta, pengisian jabatan yang lowong, penanganan perkara, dan program bantuan hukum.
Khalilurrahman menjelaskan, PA Kepulauan Seribu diperlukan untuk mempermudah masyarakat mengakses PA. Selama ini, pencari keadilan asal Kepulauan Seribu dilayani oleh PA Jakarta Utara dengan layanan sidang keliling.
Saat ini, gedung-gedung PA di wilayah DKI Jakarta secara umum cukup representatif. Sebagian sudah jadi, sebagian masih dibangun dan sebagian baru saja dioperasionalkan. Justru gedung PTA Jakarta yang masih diliputi tanda tanya.
Gedung yang dipakai PTA Jakarta, ungkap Khalilurrahman, adalah gedung pinjaman dari Pemprov DKI Jakarta. Ke depan pihaknya ingin agar PTA Jakarta punya gedung sendiri. “Kalau susah mencari tanah, kita perlu mengupayakan agar gedung yang sekarang dapat dihibahkan oleh Pemprov,” tuturnya.
Soal pengisian jabatan yang lowong di PTA dan PA-PA di wilayah DKI Jakarta, Khalilurrahman berharap agar pimpinan MA betul-betul selektif karena Jakarta adalah barometer di tingkat nasional. Ia mencontohkan pengisian jabatan Wakil Panitera PTA Jakarta. Saat ini posisi tersebut lowong setelah Drs. Achmad Djufrie, S.H., M.H. dilantik menjadi Panitera/Sekretaris PTA Makassar.
“Ada orang yang dulu baik, tapi ketika ditempatkan di Jakarta jadi buruk. Atau sebaliknya, ada orang yang dulu buruk, tapi ketika ditempatkan di Jakarta jadi baik,” ungkapnya.
Mengenai penanganan perkara, Khalilurrahman mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2013 PTA Jakarta berhasil memutus 99,4 persen perkara yang ada. Dari 172 perkara yang harus diselesaikan, PTA Jakarta dapat menyelesaikan 171 perkara. Satu perkara lainnya adalah perkara yang diputus dengan Putusan Sela, yang hingga hari terakhir 2013 masih berada di PA pengaju.
Dan mengenai program bantuan hukum berupa prodeo, sidang keliling dan posbakum, PTA Jakarta meminta petunjuk lebih lanjut dari Badilag, terutama mengenai posbakum, karena sepanjang tahun 2013 anggaran posbakum sempat terhenti dan sekarang ada lagi.
Harus disiplin dan hati-hati
Karena berada di ibu kota negara, menurut Dirjen Badilag, PTA dan PA-PA sewilayah DKI Jakarta harus jadi contoh, termasuk dalam hal disiplin kerja.
“Jangan sampai ada yang tidak masuk tanpa keterangan, apalagi pada hari kejepit,” tuturnya. Pimpinan MA sedang menggencarkan sidak, sebagaimana pada akhir tahun lalu dilakukan Sekretaris MA di pengadilan-pengadilan di wilayah Jawa Timur.
Soal pembangunan gedung, Dirjen Badilag mewanti-wanti agar dilakukan dengan hati-hati dan sesuai ketentuan yang ada. “Anggaran untuk pembangunan ada di BUA, tapi kalau ada apa-apa, tetap saja yang kena Ditjen,” tandasnya.
Dirjen Badilag setuju, pembentukan PA Kepulauan Seribu dan pembangunan gedung PTA Jakarta perlu dibahas lebih lanjut. Namun ia menegaskan, Badilag tidak punya kewenangan penuh untuk itu. Karena itu pembahasan masalah ini perlu melibatkan pihak-pihak terkait.
Mengenai pengisian jabatan yang lowong, menurut Dirjen Badilag, pimpinan MA pasti mempertimbangkan berbagai aspek agar orang-orang yang terpilih itu bisa memberi kontribusi yang maksimal buat peradilan agama di wilayah DKI Jakarta.
Dirjen Badilag memberi apresiasi positif terhadap kinerja PTA Jakarta dalam menangani perkara selama tahun 2013. Meski begitu, Dirjen Badilag mengingatkan, yang tidak kalah penting adalah penanganan perkara di PA. “Jangan sampai sisa perkara dari tahun ke tahun terus meningkat,” tuturnya.
Soal program bantuan hukum, Dirjen Badilag mengungkapkan, dalam waktu dekat revisi SEMA 10/2010 akan diteken oleh Ketua MA. Badilag juga akan mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan PTA seluruh Indonesia untuk membahas layanan prodeo, sidang keliling dan posbakum.
Khusus untuk PA-PA di wilayah DKI Jakarta, Dirjen Badilag berharap agar tahun ini juga menyelenggarakan pelayanan terpadu, bekerjasama dengan KUA dan Disdukcapil. “Harus ada minimal satu PA,” ia menegaskan.
[hermansyah]
.