Teladan dari Badan Pengawasan
Jakarta l Badilag.net
Langkah yang ditempuh Badan Pengawasan Mahkamah Agung tergolong inovatif dan karena itu layak diteladani. Sejak Senin (25/5/2015), melalui situs resminya, Bawas mempublikasikan jadwal program kerjanya sepanjang tahun anggaran 2015 secara rinci.
Dengan publikasi itu, maka jadwal program kerja Bawas tidak hanya diketahui pejabat dan pegawai Bawas, tapi juga dapat diketahui aparatur peradilan di pusat dan daerah, serta masyarakat luas.
Dari dokumen dua halaman itu dapat diketahui, tahun ini badan yang dipimpin Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. itu mempunyai 89 program kerja. Rinciannya, Januari (13 program kerja), Februari (7), Maret (8), April (7), Mei (6), Juni (5), Juli (7), Agustus (7), September (9), Oktober (9), November (7) dan Desember (4).
Pada Juni ini, program kerja Bawas terdiri dari pemeriksaan kasus, reviu RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga), penyusunan RKA-K/L 2016 pagu indikatif, audit kinerja wilayah III dan IV, dan evaluasi jabatan.
Dari publikasi itu diketahui pula, program kerja yang paling rutin dilakukan Bawas tiap bulan adalah pemeriksaan kasus dan pemeriksaan pengaduan.
Di samping itu, Bawas juga melakukan pelbagai evaluasi, mulai dari evaluasi SOP, evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), evaluasi jabatan, hingga evaluasi struktur organisasi.
Upaya Bawas mempublikasikan program kerjanya selama setahun secara rinci itu menunjukkan bahwa Bawas konsisten untuk transparan dan akuntabel.
Sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua MA Nomor 1-144/SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tergolong informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
Langkah yang ditempuh Bawas itu juga semakin mempertegas posisi Bawas sebagai Koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di MA.
Selaku koordinator, Bawas memang dituntut untuk memberi teladan dalam berbagai segi, agar pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan badan peradilan di bawahnya dapat berjalan sesuai koridor yang ada.
Hingga kini, MA terus menggencarkan PMPRB yang meniscayakan adanya berbagai perubahan, mulai dari perubahan cara berpikir, tatalaksana hingga pelayanan publik.
Sekilas Bawas
Bawas merupakan unit kerja yang bertugas melakukan pengawasan internal di MA dan badan peradilan di bawahnya yang jumlahnya tidak kurang dari 800 satker. Secara struktural, Bawas berada di bawah Sekretariat MA.
Organisasi Bawas terdiri dari lima unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, dan Inspektorat Wilayah IV.
Sebagaimana unit kerja eselon I lainnya di MA, Sekretariat Bawas membawahi Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Umum dan kelompok kerja fungsional.
Inspektorat Wilayah I hingga IV mengemban tugas yang sama, yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan, serta melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan teknis peradilan, administrasi peradilan, dan administrasi umum.
Perbedaan keempat Inspektorat Wilayah itu ialah wilayah kerja mereka. Wilayah kerja Inspektorat Wilayah I meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.
Wilayah kerja Inspektorat Wilayah II meliputi Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi yang ada di MA), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.
Wilayah kerja Inspektorat Wilayah III Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
Dan, Wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
[hermansyah]