Tahun Ini, Mutasi Pimpinan PTA Bisa Dilakukan Tiga Kali
Duet pimpinan peradilan agama, Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dalam sebuah acara.
Jakarta l Badilag.net
Di tahun 2014 ini, mutasi pimpinan PTA bisa diselenggarakan Badilag tiga kali. Ini karena Ketua PTA yang purnabhakti pada tahun ini mencapai 11 orang.
Purnabhaktinya para Ketua PTA itu otomatis akan mengakibatkan kekosongan jabatan. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, jabatan yang kosong itu mesti diisi dengan cara promosi dan mutasi.
Hal itu disampaikan Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/4/2014).
Dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2014, empat dari 11 orang Ketua PTA sudah resmi purnabhakti.
Mereka adalah Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H. (Ketua PTA Banten), Drs. H. Muzani Zahri, SH., M.H. (Ketua PTA Jambi), Dr. H. M. Hasan H. Muhammad, S.H., M.H. (PTA Manado), dan Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.Hum (Ketua PTA Samarinda).
“Tujuh orang lainnya akan purnabhakti secara bertahap, termasuk di antaranya beberapa orang Ketua PTA di pulau Jawa,” ungkap Dirjen Badilag.
Dirjen Badilag belum dapat memastikan, kapan mutasi pimpinan PTA akan dilakukan lagi. Dirjen Badilag hanya memastikan bahwa pengisian jabatan yang lowong itu melalui mekanisme yang lebih ketat, dengan melibatkan seluruh pimpinan MA, melalui rapat pimpinan MA.
Pada tahap awal, Badilag menyusun nama-nama Ketua PTA, Wakil Ketua PTA dan hakim tinggi yang diproyeksikan akan dimutasi, beserta jabatan yang akan diduduki.
Daftar nama dan jabatan itu lantas diserahkan Badilag kepada Ketua Kamar Agama MA Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Berikutnya, dokumen itu dibahas Ketua Kamar Agama bersama para hakim agung di Kamar Agama.
Hasil pembahasan itu kemudian dibawa ke rapat pimpinan MA. Rapim itu dipimpin langsung oleh Ketua MA Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Peserta rapim terdiri atas dua Wakil Ketua MA, seluruh Ketua Kamar MA, Sekretaris MA, Kepala Badan Pengawasan MA dan Dirjen Badilag.
Pada rapim itulah daftar nama yang disusun Badilag dan telah dibahas para hakim agung di Kamar Agama itu dibahas ulang.
Pada tahap akhir, rapim MA keputusan. Hasilnya lantas dikirim ke Badilag, lalu Badilag mengumumkannya secara terbuka melalui Badilag.net.
[hermansyah]
.