“Kami di Badilag sedang merancang ulang sistem informasi dan administrasi perkara yang dikenal dengan SIADPA. Tujuan kami kesini untuk mempelajari penggunaan open source di Pemkot yang Bapak Pimpin,” kata Direktur Binadmin, Hasbi Hasan, kepada Walikota Pekalongan.
“Kami sedang memikirkan penggunaan open source sebagai software alternatif dalam pengembangan SIADPA kedepan,” tambah Hasbi.
Dalam sambutannya, Walikota Pekalongan mengatakan penggunaan aplikasi open source di Pekalongan dilatarbelakangi kenyataan bahwa pada tahun 2007 di awal ia menjabat, 97% aplikasi dan software yang digunakan di kantornya adalah bajakan. Sementara ia bersikeras ingin agar apapun yg digunakan dan dikerjakan Pemkot, termasuk aplikasi dan sistem informasi, harus legal dan halal.
Tahun 2007, ada sekitar 220 PC di lingkungan Pemkot Pekalongan. Jika harus beli software yang legal, menurut Walikota, maka Pemkot harus merogoh kocek sekitar dua milyar rupiah. Walikota pun berpikir mencari software yang gratis, tak berbayar.
“Kemudian kita mengenal open source itu. Ditambah juga memang ada Peraturan Kementerian PAN Nomor 1/2009 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bermigrasi menggunakan sistem terbuka ini,” ujar Walikota Pekalongan, dr. H. M. Basyir Ahmad.
“Selanjutnya saya panggil semua SKPD di Pemkot Pekalongan. Kita kick off penggunaan open source pada tahun 2008. Tahun 2011 kita mulai settled. Tanggal 31 Desember 2011 kita deklarasi penggunaan open source di semua PC dan aplikasi. Jadi sejak 2012, kita sudah jalan,” kata Walikota penuh semangat.
“Sekarang kita sudah memindahkan semua sistem aplikasi kita ke open source. Windows kita hapus. Kalau saya cek masih ada pegawai yang tetap pakai windows, saya jewer,” imbuh Basyir Ahmad sambil tersenyum.
Tim SIADPA Badilag dipimpin Direktur Binadmin serius menyimak paparan tim IT Diskominfo Pemkot Pekalongan.
Mudah, Murah dan Merdeka
Open source adalah perangkat lunak (software) yang source code-nya terbuka (tidak dikunci) dan tersedia secara publik. Siapapun bisa melihat, memodifikasi dan meningkatkan source code tersebut sesuai kebutuhan pengguna. ‘Lawan’ dari open source adalah closed source atau proprietary software, seperti Microsoft Windows.
Bedanya dengan closed source (seperti Microsoft Windows), selain source code-nya yang bisa dimodifikasi sesuka hati, open source juga tidak berbayar.
“Open source ini gampang dipelajari dan digunakan. Juga tidak mahal. Bandingkan jika kita harus beli, katakanlah Microsoft Windows, untuk setiap PC yang ada di kantor kita. Kita bisa melakukan penghematan anggaran yang luar biasa,” ujar Walikota Basyir Ahmad.
“Open source itu mudah, murah dan bisa membuat kita merdeka karena semuanya bisa menjadi milik anak bangsa,” tambahnya lagi.
Usai beramah tamah dengan Walikota, tim SIADPA Badilag kemudian melakukan diskusi intensif dengan tim IT Diskominfo Pemkot Pekalongan. Berbagai sistem aplikasi diekspos pembuatan dan penggunaannya.
Proses migrasi secara besar-besaran ke open source juga dipelajari, termasuk tantangan dan hambatannya. Bahkan Kasie Statistik Ditbinadmin Badilag, Tohir, S.H., M.H., sampai penasaran mewawancarai pegawai paling senior di Diskominfo Pemkot Pekalongan yang sudah mahir menggunakan open source dalam pekerjaan sehari-harinya.
Banner besar yang terpampang di pintu masuk kantor Diskominfo Pekalongan ini menunjukkan keseriusan migrasi ke open source.
“Badilag berencana untuk menggunakan open source ini. Dan salah satu yang akan dijadikan percontohan adalah PA Pekalongan dan PA Batang. Jika berkenan, kami mohon bantuan Pemkot Pekalongan untuk memberikan pendampingan,” pinta Tohir kepada Walikota.
“Ya, kita siap dan senang sekali. Bahkan jika MA (Badilag) meminta orang kita untuk memberikan pelatihan di Jakarta, kita siap,” pungkas Walikota.
(Achmad Cholil)