logo web

Dipublikasikan oleh Abdul Rahman pada on . Dilihat: 649

Menarik Perhatian, Ini Beberapa Materi Yang Paling Banyak Didiskusikan Peserta FGD Ekonomi Syariah

Gorontalo | badilag.mahkamahagung.go.id (6/4/2018)

Empat pengadilan agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (PA Gorontalo, PA Limboto, PA Tilamuta dan PA Marisa), saling melengkapi memberikan pandangan terkait tema diskusi “Implementasi Small Claim Court dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.”

Selain dari unsur internal pengadilan agama, diundang pula para pihak yang berperkara dalam gugatan ekonomi syariah di PA Gorontalo dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Gorontalo.

Dari beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi, ada beberapa diantaranya yang menarik, antara lain:

  1. Sertifikasi hakim ekonomi syariah. Agar proses seleksinya didesain lebih mudah diakses bagi para hakim yang berada di daerah yang jauh dari PTA. Sebab, jika seleksi yang diselenggarakan di PTA, sementara PA berada jauh sekali, maka perlu waktu, tenaga, dan dana yang cukup banyak untuk mengikuti tes tersebut.
  2. Perlunya sosialisasi kepada aparatur peradilan agama (tidak hanya hakim) terkait SCC Ekonomi Syariah. Sebab, dalam praktiknya, para pencari informasi bertanya ke meja informasi dan oleh karena itu perlu dibekali informasi melalui sosialisasi.
  3. Perlu sosialisasi mengenai penyelesaian ekonomi syariah baik secara sederhana maupun biasa kepada masyarakat umum.
  4. Dalam Perma 14 Tahun 2016 mengharapkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemberian informasi dan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus untuk membangun infrastruktur terkait jaringan internet dalam rangka memberikan pelayanan berupa gugatan online, pemanggilan online, pembayaran online, dan sebagainya.
  5. Pembatasan domisili Penggugat dan Tergugat dalam satu wilayah yursdiksi dalam gugatan sederhana, perlu ditinjau ulang, sebab faktanya di suatu kota A tidak terdapat bank syariah, sehingga nasabah harus ke kota B untuk transaksi syariah. Dengan demikian, antara nasabah yang tinggal di kota A dan bank syariah yang berada di kota B, jika ada sengketa tidak dapat diselesaikan secara sederhana. Padahal jarak antara kota A dan kota B sangat dekat sekali.
  6. Perlu petunjuk teknis mengenai batasan waktu pemeriksaan permulaan hakim tunggal dalam menentukan perkara apakah masuk kategori sederhana atau biasa.
  7. Perlu petunjuk teknis mengenai keabsahan pendaftaran gugatan dan pemanggilan secara online atau melalui teknologi informasi, terutama terkait batas minimal pemanggilan sebelum persidangan, batasan keabsahan pemanggilan melalui email apakah dihitung sejak mengirimkan email atau sejak ada balasan dari para pihak, dan sebagainya.

Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Lokasi Kantor