logo web

Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on . Dilihat: 11962

Sekretaris MA: Sudah Bukan Saatnya Kita Bermain-main

Yogyakarta | pta-yogyakarta.go.id

Perubahan yang cepat menjadi penekanan Sekretaris Mahkamah Agung yang selalu digaungkan dalam setiap kesempatan pembinaan. Hal tersebut beliau tegaskan kembali dalam kegiatan pembinaan pada empat lingkungan peradilan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mulailah dari diri sendiri sebelum mempengaruhi orang lain. Semangat tersebut beliau sampaikan kembali di tengah keprihatinan mengenai sorotan publik terhadap lembaga Mahkamah Agung menyusul masih ditemukannya oknum pegawai pengadilan yang masih melanggar disiplin dan nilai-nilai moral serta tidak mengindahkan profesionalisme dalam bekerja.

"Mari kita jaga lembaga ini. Sudah bukan saatnya bermain-main di masa ini," tegas Sekretaris MA, Nurhadi, SH., MH saat memberikan pembinaan di Aula Pengadilan Tinggi Yogyakarta, 27 Juni 2013.

Acara dihadiri ketua-ketua pengadilan, hakim, pejabat kesekretariatan dan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan seluruh pengadilan tingkat pertama dari lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, serta Pengadilan Militer (Dilmil) II-11 Yogyakarta.

Kegiatan pembinaan Sekretaris MA di lingkungan empat peradilan di Yogyakarta juga dihadiri Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, dan Dirjen Badilmiltun, beserta pejabat-pejabat eselon II Mahkamah Agung.

Hal pertama yang disampaikan Sekretaris MA adalah keberhasilan MA dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan oleh BPK beberapa hari sebelumnya (24/06) sebagai keberhasilan bersama antara pusat dan satker-satker di daerah.

Ketua PTA Yogyakarta Mansur Nasir (kanan) mendampingi Dirjen Badilag Purwosusilo

Capaian MA yang 'meloncat' dari opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dalam waktu singkat ini menyusul capaian penyerapan anggaran MA yang menurutnya tertinggi dari seluruh kementerian dan lembaga dengan satker yang besar,

"Juga capaian kita di tahun 2012 yang mungkin belum banyak diketahui adalah bahwa MA telah keluar dari status pengawasan BPK dan BPKP, sementara masih ada 30 lembaga dan kementerian yang masih dalam pengawasan BPK dan BPKP," Nurhadi menuturkan.

Nurhadi menyampaikan betapa di awal upayanya tersebut mengalami kendala yang tidak sedikit, mengingat banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan dalam penataan aset dan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung beserta satker-satker peradilan di bawahnya.

Sejak pertama menjadi Sekretaris MA, ia mengakui mengelola infrastruktur tidaklah mudah, karena sebelumnya terkendala pelaporan dari satker yang tersebar dan belum tentu update. "Kuncinya adalah pemanfaatan tehnologi informasi," ujarnya.

Ia memaparkan pemanfaatan aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) yang dikembangkan MA saat ini terinspirasi dari kinerja pelaporan keuangan Korwil Jawa Barat yang lebih dahulu mengintegrasikan pelaporan keuangan dan aset di daerahnya tersebut.

"Hasilnya, jika sebelumnya dalam pelaporan Korwil Jawa Barat selalu berada di urutan nomor dua paling bawah dalam waktu singkat berada nomor dua paling atas," ujarnya.

Nurhadi juga memaparkan perkembangan tehnologi informasi yang digunakan dalam dalam lingkup kepaniteraan, yaitu aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Informasi (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) di lingkungan peradilan umum dan Siadpa Plus di peradilan agama.

Dari berbagai capaian yang dinilai luar biasa,  Sekretaris MA menyoroti capaian MA dalam hal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sebagai capaian yang paling rendah, yaitu 51,7. Meski bukan nilai yang buruk, namun ia mengharapkan nilai tersebut juga dapat lebih meningkat.

Evaluasi LAKIP oleh Kepala BUA

Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Dr. Drs. H. Aco Nur, MH., tidak segan-segan memaparkan secara terbuka kinerja pelaporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja di lingkungan satker-satker pengadilan di wilayah Yogyakarta.

Aco Nur mengingatkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun MA sebagai pertanggungjawaban kepada publik terhadap sejauh mana pelaksanaan tugas pokok MA. Menurutnya tidak semua lembaga menyusun LAKIP setiap tahunnya. Hal tersebut menurutnya merupakan cerminan good will pemerintah dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik.

Aco Nur mengingatkan bahwa blue print reformasi birokrasi MA yang harus dilaksanakan seluruh satker merupakan pengejawantahan visi dan misi Mahkamah Agung. Ia menyampaikan bahwa Misi MA adalah menjaga kemandirian peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi, Aco Nur mengingatkan agar laporan tersebut selain dikirimkan ke Mahkamah Agung juga agar ditampilkan dalam website satker masing-masing.

Ia juga menghimbau peran aktif pimpinan untuk terus memantau kinerja di lingkungannya masing-masing sehingga kordinasi antara pusat dan daerah dapat terjaga.

Remunerasi Harus Diimbangi Peningkatan Kinerja

Terkait kesejahteraan pegawai non-hakim yang hingga kini masih hanya memperoleh tunjangan kinerja sebesar 70 persen, Nurhadi meyakinkan bahwa ada saatnya kerja keras akan memperoleh hasil. Namun mantan Kepala Biro Hukum dan Humas MA tersebut mengingatkan kembali agar dalam pencapaian tujuan tetap harus diimbangi peningkatan kinerja dalam segala hal.

Mengenai remunerasi ini Nurhadi menyampaikan bahwa konsep baru remunerasi bagi pegawai non-hakim pegawai telah ditandatangani oleh Ketua MA sejak tanggal 28 Februari 2013. Konsep ini menurutnya mengacu kembali dalam hal posisi MA sebagai salah satu pilot project kementerian/lembaga (K/L) pelaksana reformasi birokrasi sehingga standarnya menyesuaikan dengan K/L pilot project yang lain.

Tindak lanjutnya, Nurhadi menyampaikan bahwa konsep tersebut telah disetujui kementerian dan badan terkait. "Implementasinya di lingkungan MA adalah adanya kendala dari segi teknis pendanaan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini. Namun akhir tahun ini akan kita perjuangkan di APBN 2014," ujarnya.

"Hal yang tidak dituntut selama ini juga telah kita perjuangkan dan nyata berhasil," Nurhadi menambahkan. Ia mencontohkan penyamaan tunjangan panitera pengadilan tingkat banding yang sebelumnya dibedakan berdasarkan kelas-kelas pengadilan tingkat banding.

Nurhadi juga menekankan peningkatan infrastruktur yang digiatkan Mahkamah Agung saat ini harus dibarengi dengan peningkatan mental SDM, Menurutnya, kuncinya mulai dari memproteksi diri sendiri terhadap hal-hal yang tidak baik dimulai dari hal-hal yang kecil.

"Tolong, hal-hal yang menciderai kewibawaan instansi, mulai dari hal-hal yang yang kecil hingga moral yang menjadi substansi terhadap rambu-rambu di pengadilan harus kita hindari," tegasnya. (/Jauhari)

.
Comments  
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-07-17 13:18
Puasa artinya "imsak" menahan diri dari makan, minum dan jima' di siang hari dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Semoga dengan hikmah Syahru Ramadhan ini, kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Swt. untuk "imsak" menahan diri dari godaan2 syetan yang akan dapat merendahkan harga diri dan martabat pengadilan karena "desakan perut" yang tak kunjung datang!

Keluarga Besar PA Nunukan mengucapkan:
"Selamat menunaikan puasa, mohon maaf lahir batin!"
Reply | Reply with quote | Quote
# haris 2013-07-18 12:24
sebelum kita melangkah ke peningktan remunerasi, maka terlebih dahulu kita bereskan struktur organisasi kita yg belum jelas, segera kita realisasikan pemisahan panitera dengan sekretaris agar persoalan itu tidak jadi ganjalan lembaga lain untuk mendapatkan remunerasi, maka semua kelemahan/kekur angan organisasi kita harus kita selesaikan dengan segera. tidak usah ada yg mempertahankan status quo,krn akan mengorbankan seluruh pegawai pengadilan indonesia.biark an saja panitera terpisah dengan sekretaris krn dgn itu akan meringankan beban panitera. kerja kurang kan tambah enak, ngapain kita cari kerjaan ? ya ga, ya gak
Reply | Reply with quote | Quote
# Admin PTA Yogyakarta 2013-07-19 17:50
Restrukturisasi organisasi peradilan di bawah MA juga turut dibahas Sekretaris MA secara panjang lebar. Topik mengenai hal tersebut tentu menarik, namun luput kami sampaikan. Untuk itu kami mohon maaf.

Disampaikan bahwa pemisahan kesekretariatan dan kepaniteraan insya Allah menjadi keniscayaan mengingat kesulitan pengusulan kenaikan kelas pengadilan juga terhambat karena kendala belum adanya pemisahan fungsi kedua hal tersebut. Dalam hal ini, MA bahkan telah sampai kepada rancangan fungsi jabatan-jabatan baru di kesekretariatan dalam rangka optimalisasi profesionalisme SDM peradilan, termasuk dalam hal standar usia pensiun yang tidak berbeda dengan yang telah diterapkan di kepaniteraan. Tentu saja banyaknya pejabat kesekretariatan pengadilan yang mendaftar ujian CPP menjadi keprihatinan Bapak Sek-MA.

Sesuai tema 'revolusi' yang dipegang beliau, insya Allah hal tersebut tidak lama lagi akan terwujud.
Reply | Reply with quote | Quote
# IdrisLatif PTA Jambi 2013-07-18 14:11
semua upaya perbaikan akan terus berlangsung dan akan terus di perbaikisebagai mana harapan dari kita semua, memang perlu kerja keras, mental , integritas, namun smua itu juga harus sejalan dengan harapan yang masih stagnan di angka 70%, sekecil apapun untuk mencapai wtp adalah kerja keras di tingkat pelaksana, tingkat mintoring, dan kebijakan, kini terjadi dua jurang yang jauh, maka semua itu kita berharap akan ada rasionalisasi atau batas jurang pemisah itu tidak terlalu jauh, karena tidak akan melahirkan suasana kebathinan yang tenang, semoga usaha tekad bersama ini dan terima kasih kami kepada bapak sekretaris yang telah berjuang untuk kebaikan semua, dan itu juga akan kita dukung dengan bukti kita bekerja oenuh dengan integritas moral yang kuat, akuntabiltas, frofesional, dan intelektual, semoga wujud untuk tahun 2014 berjalan sesuai harapan;
Reply | Reply with quote | Quote
# nelsondongoran PA.Psp 2013-07-18 14:59
Eselonisasi jabatan di Pengadilan tingkat pertama mulai dari Panitera/Sekret aris perlu diperjungkan juga pak masa pansek nya sama dengan lurah eselonnya bagaimana dengan yang dibawahnya pak
Reply | Reply with quote | Quote
# Suliastri Papua 2013-07-18 19:18
Dengan kerja keras Mahkamah Agung RI mendapat peredikat WTP (Wajar Tampa Pengecualian) kami Jajaran KEPANITERAAN dan KESEKRETARIATAN empat lingkungan peradilan seluruh indonesia hanya menunggu geberakan perubahan hidup yang DIPERJUANGKAN dan di PELOPORI BPK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI SEMOGA DRAF Usulan Remunirasi Tahun 2014 Yang telah ditandatangani oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kami do'a kan...keterwuju dnya bukan saja diukur dari Laporan pencapaian target 100 % tetapi STRUKTUR ORGANISASI tentang pemisahan antara PANITERA DAN SEKRETARIS harus segera diselesaikan jangan digantung....ap abila hal ini tidak dilaksanakan maka untuk mencapai REMUNIRASI 100 % akan menjadi sia-sia belaka....
Reply | Reply with quote | Quote
# Merah Putih Koteka Papua 2013-07-19 04:07
Yml Ketua Mahkamah Agung RI
Yml Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Yth.Bpk Sekretaris Mahkamah Agung RI
Yth.Bpk Dirjen Badilag. Dirjen Badilum dan Bapk Dirjen Miltun.

Kami selaku anak bangsa yang berada pada empat lingkungan Peradilan di Wilayah Tanah Papua dan bekerja dipelosok pegunungan dengan sulitnya transportasi (hanya menggunnakan Pesawat Udara) akibat terisolirnya daerah hidup diantara hamparan pegunungan dan hutan rimba belantara diselimuti dengan berbagai penderitaan baik dari sisi kebutuhan sandang pangan yg sangat mahal belum lagi dari sisi keselamatan keamanan jiwa serta tingginya biaya operasional keluarga khususnya biaya kesehatan.... berdasarkan pertimbangan tersebut harapan kami Merah Putih Koteka Papua mengusulkan Pimpinan MA-RI :

1. Tunjangan Kemahalan yang diberlakukan kepada Hakim di Papua dapat juga dibayarkan bagi pegawai peradilan yang sama2 bekerja di Tanah Papua.
2. Merasionalisasi kan gaji hakim dan pegawai agar tidak terkesan perbedaan yang menyolok (bagaikan bumi dan langit)
3. Untuk mencapai perubahan Atas Remunirasi MA-RI dan empat lingkungan peradilan Segera Dilakukan perubahan Pemisahan Panitera dan Sekretaris
4. Meningkatkan Pengawasan yang ketat kepada Aparatur Penegak Hukum (Hakim) agar wibawah Peradilan Lebih Baik
5.Reformasi Birokarsi dan tranparansi ditingkat banding dan pertama perlu ditingkatkan terkait dengan Pengadaan barang dan Jasa

Harapan tersebut merupakan termasuk dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung RI Untuk itu kami berharap di Tahun Anggaran 2014 hal-hal tersebut diatas dapat diwujudkan keberhasilan. Dengan harapan kata kunci" sudah bukan saatnya kita bermain-main".. .!!!
Reply | Reply with quote | Quote
# Koteka Papua 2 2014-01-02 12:13
Yml Ketua Mahkamah Agung RI
Yml Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
Yth.Bpk Sekretaris Mahkamah Agung RI
Yth.Bpk Dirjen Badilag. Dirjen Badilum dan Bapk Dirjen Miltun.

Kalau semua pegawai di MA-RI dan 4 Lingkungan Badan Peradilan menuntut Tubjangan yg sama seperti para Hakim MA-RIm maka Hakim tidak ada bedanya dengan PNS yg lain, PP 93 Tahun 2013 saja belum terlaksana dengan baik malah mau yg macam2x lagi, diaman letak kemuliaan seorang Hakim y berbeda dengan yg lain. coba kalau disebut "Yang Mulia Juru Sita", tra mungkin toh. Macam2x saja, Sejak dahulu Hakim terpasung independensinya , dari kewenangan memutus perkara 'hingga' kesejahteraanny a, dimana letak Jabatan Hakim yang sesungguhnya itu yg harus diperjelas, Pejabat Negara atau Pejabat Negara tapi tunjangan da fasilitas sama dengan Pegawai Daerah. Selalu saja Hakim yg dipersalahkan oleh masyarakat tetapi tidak sedikit PNS di MA-RI yg 'bermain' tetapi tidak terpublikasikan (mungkin karna aktor kali yeee???), yg jelas jangan salahkan bila di seluruh Indonesia masih ada Hakim yg 'bermain' dibelakang layar karena klasifikasi antara PNS dan Pejabat Negaranya tidak jelas, Contoh : MAsih ada Golongan Ruang/Kepangkat an IIIa dst.....padahal dalam PPnya saja sudah beda. Bagaimana tih..Indonesia Negara Hukum atau bukan sih....Peratura nnya saja sudah ada namun tidak pernah ada pelaksanaannya, Cape deh !
Reply | Reply with quote | Quote
# Taharuddin PA.Pkl.Kerinci Riau 2013-07-19 07:02
Insya Allah, Amin.
Reply | Reply with quote | Quote
# Taharuddin PA.Pkl.Kerinci Riau 2013-07-19 07:08
Mari kita bekerja dengan penuh keikhlasan dan sabar, akan mendatangkan berkah,kita jaga kewibaan dan harkat martabat lembaga yg kita cintai ini ( MA )moga perjuangan kita bersama insya Allah akan tercapai, Amin.
Reply | Reply with quote | Quote
# Mahzumi, PA Fakfak 2013-07-19 07:11
Apa yang disampaikan oleh pak Sekretaris MA itu betul, mari kita mulai yang terkecil dari diri kita sendiri, dan mari bekerja dengan tulus ikhlas tanpa mengenal lelah, insyaallah kesejahteraan dan lainnya akan datang dengan sendirinya
Reply | Reply with quote | Quote
# Nursal- PA. Sawahlunto 2013-07-19 07:30
semoga dalam waktu dekat remunerasi 100 persen dapat diberikan ... amn
Reply | Reply with quote | Quote
# s.yanto.tn.PTA-Kendari 2013-07-19 07:49
Bunuh satu unt menyelamatkan seribu. Kira2 kata-kata itu yg paling tepat unt orang-orang yg masih mau bermain-main di lembaga kita. Mudah2an kalau itu kita lakukan masa yad akan hilang lenyap keinginan orang2 yg ingin bermain-main. Karena mereka itu kadang hanya coba-coba, siapa tahu tdk terungkap, akhirnya mereka ulangi lagi percobaan pertama berhasil. Kalau sudah terbukti pelanggaranya lebih baik di-cut/pecat saja unt menyelamatkan yg lain daripada kita memelihara musang berbulu domba. Berat/ringan kesalahannya langsung di-cut. Walaupun mungkin kelihatannya kurang manusiawi tapi bisa menjadi shock terapi bagi yg lainnya.
Reply | Reply with quote | Quote
# Asrofi, PA Gresik 2013-07-19 08:01
Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbuat disiplin baik dalam masalah ibadah maupun lainnya padahal bekerja dikantor khususnya Pengadilan Agama juga termasuk ibadah oleh karena itu mari kita tegakkan displin disegala hal supaya kita termasuk orang yang berakhlaq mulia
Reply | Reply with quote | Quote
# warga peradilan 2013-07-19 08:14
Pegawai dan panitera pengadilan juga manusia... sama dengan hakim, harga barang tidak beda antara hakim dan pegawai, anehnya hakim ada tunjangan kemahalan, udah gaji besar tambah lagi.... tambah lagi dan lagi...., apa lagi ya..., tidak aneh.. karena Pengurus IPASPI Pusat dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung adalah hakim ...
Reply | Reply with quote | Quote
# HAM HSB,MH PA Sidikalang 2013-07-19 08:22
Keberhasilan selalu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, semoga dengan tekad dan kesungguhan pak Sekjen dapat membuahkan hasil yang gemilang, kita didaerah selalu mendukung dan mensupport kearah yang lebih baik. Lebih-lebih remonirasi non hakim kita berharap dengan kinerja yang sudah dibuktikan dapatlah kiranya remon itu minimAL 100 0/0 atau dengan peningkatan yang lebih besar lagi, Amin Ya Robbal'alamin
Reply | Reply with quote | Quote
# mwiaty@pta pdg 2013-07-19 08:37
Alhamdulillah MA telah berhasil meraih opini WTP dr BPK ( 24-6 ) + capaian penyerapan anggaran MA tertinggi dari seluruh K/L dengan satuan kerja yg besar dan hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu telah keluar dari status pengawasan BPK dan BPKP INSYAALLAH kesejahteran pegawai non hakim 100 persen AMIN :zzz
Reply | Reply with quote | Quote
# A.M.Salampessy PTA Ambon 2013-07-19 09:13
Apa yg disampaikan Bpk NURHADI,SH,MH Sekretaris MA tepat sekali sekarang bukan saatnya kita Bermain main lagi perlu Peningkatan kinerja dlm segala hal dan menghindari diri dari melakukan hal hal yg tercela ini kita harus mulai dari diri sendiri Insya Allah semua usaha kita pasti berhasil dlm waktu yg tidak lama Amien
Reply | Reply with quote | Quote
# pta.lampung 2013-07-19 09:44
ya begitula nasip non Hakim.... :eek:
Reply | Reply with quote | Quote
# lampung 2013-07-19 09:38
ya tunggu aja nasip....???
Reply | Reply with quote | Quote
# lampung 2013-07-19 09:40
tunggu aja nasib....??
Reply | Reply with quote | Quote
# PTA.LAMPUNG 2013-07-19 09:42
YA BEGITULA NASIB NON HAKIM..?? :oops:
Reply | Reply with quote | Quote
# jhoni.firmansyah@gmail.com 2013-07-19 09:47
YA BEGITULA NASIB NON HAKIM,,,SELALU2 ..?
Reply | Reply with quote | Quote
# rafly_sha@yahoo.com 2013-07-19 09:50
YA BEGITULA NASIB NON HAKIM,,,,SELALU -SELALU DI KECILKAN,,,,
Reply | Reply with quote | Quote
# RS.MS.Aceh 2013-07-19 10:11
Sukses dan selamat kita ucapkan buat Bapak Nurhadi,SH.MH. yang telah berhasil memperjuanganka n dari WDP, dapat berubah drastis jadi WTP. selamat semoga ditahun depat dapat dipertahankan WTP. nya
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Yunus 2013-07-21 07:31
Bagus sekali ide Pak.Sekma, hanya saya sarankan kalau berbicara jangan monopoli, karena info dari bawa juga perlu, sebab itu kalau ada acara y.a.d mestinya waktunya dibagi; 50% untuk Sekma dan anggotanya, dan 50% untuk plur sehingga ada umpan balik....semoga seluruh ide beliau tercapai,amin
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-07-21 08:54
Kuncinya adalah KEMAMPUAN MENGENDALIKAN DIRI SEPANJANG WAKTU alias BERPUASA ....... dan itulah si muttaqiin, semoga!
Reply | Reply with quote | Quote
# A.M.Salampessy PTA Ambon 2013-07-22 06:36
Mari kita benahi mulai dari diri kita masing masing InsyaAllah pasti akan datang dlm waktu yg tdk lama Amien
Reply | Reply with quote | Quote
# LA HATI- PTA MALUT 2013-07-23 01:43
Salut pemaparan Bapak Sekma bukan saatnya lagi2 bermain main, insya allah kami yang non Hakim pasti berusaha maksimal untuk menjaga dan meningkatkan itu, walaupun kami belum setara antara hakim dan non hakim cuman yang menjadi pertanyaan mengapa dan mengapa setelah diberlakukan pp 94/2012 gaji gede malah tunjangan kemahalan akan dibayarkan lagi beliau sebagai panutan molor seribu langkah kebelakang mungkin karena
1. tanpa absensi yang jelas
2. tanpa potongan apapun
3. bahkan isi dari pp 94/2012 semuanya harus terpenuhi gairah gerja menurun
Reply | Reply with quote | Quote
# ISRA BADILAG 2013-07-24 08:41
Syukuri apa yang sudah ada dan jangan main main dan mempermainkan aturan aturan mulai dari diri sendiri disertai kerja keras apa yg menjadi tanggungjawab seorang pegawai diseluruh lapisan dilingkuangan MARI semoga dapat ditambah kesejahteraanny a.
Reply | Reply with quote | Quote
# pitirramli/Wapan PA.Jambi 2013-07-26 14:04
Yang jelas perbedaan dan jurang pemisah yang dalam ini, jangan biarkan menganga terlalu lama,sebab kalau terlalu akan berbahaya kepada kenerja para non hakim
Reply | Reply with quote | Quote
# Muh. Baedawi PA Nunukan 2013-07-29 12:06
semoga bisa lebih sukses di masa yang akan datang, yang dimulai dari diri pribadi masing-masing tanpa menyalahkan dan mengkambing hitamkan yang lain..
Reply | Reply with quote | Quote
# imam mahdi, PA jember 2013-08-01 09:44
:lol: januari 2014 menjadi harapan baru bagi non hakim..semoga sukses naik 400 % dari yang sekarang.... :sad:
Reply | Reply with quote | Quote
# imam mahdi, PA jember 2013-08-01 09:47
:lol: tahun depan tahun harapan..tahun keceriaan bagi non hakim,,,viva...
Reply | Reply with quote | Quote
# # imam mahdi PA jember 2013-08-01 09:53
:lol: tahun 2014 tahun angan2 bagi non hakim... semoga betul menjadi kenyataan.. amin
Reply | Reply with quote | Quote
# H. Ambo Asse/HATI Banjarmasin 2013-08-03 22:17
Ada kata-kata orang zuhud yang dapat dihayati sebagai nasihat kehidupan dunia akhirat yang menyatakan "Ya Allah aku tahu bahwa rezekiku tidak akan diambil orang, oleh karena itu aku bekerja dengan tenang, ya Allah aku tahu bahwa amalku tidak akan dibuatkan orang, oleh karena itu aku beribadah tanpa menghartapkan orang, Ya Allah aku tahu engkau selalu melihatku, oleh karena itu aku malu engkau melihatku berbuat curang untuk itu aku menkjaga diri dari segala yang engkeau pandang tidak baik. Menghayati bait pertama, mungkin kita mengeluh kenapa, kenapa dan kenapa masih 70 [persen gaji non hakim ? hakinya sudah pada berlimpah, yakinlah gaji hakim itu memang untuknya dan bukan rezeki orang yang diambilnya, sabarlah kawan, saatnya nanti rezeki itu datang, amin.
Reply | Reply with quote | Quote
# WARGA PENGADILAN 2013-12-12 08:55
IPASPI PUSAT PENGURURNYA HAKIM YA...... YA PAYAH YANG DAERAH TER......
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage