logo web

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on . Dilihat: 11921

PTA Surabaya Membuat Putusan Penting Mengenai Mediasi

Jakarta l Badilag.net

Jangan asal-asalan melakukan mediasi, sebab mediasi yang tidak dilakukan secara optimal mengakibatan putusan batal demi hukum.

Itulah pesan tersirat yang disampaikan majelis hakim PTA Surabaya ketika membuat Putusan Nomor 141/Pdt.G/2012/Pta.Sby. Putusan tingkat banding itu membatalkan putusan yang dibuat oleh majelis hakim sebuah PA.

Putusan itu dibuat oleh majelis hakim PTA Surabaya yang diketuai Drs. H. Jaliansyah, S.H.,M.H., dengan anggota Drs.H.Muslih Munawar, SH dan Drs.H.J.Thanthowie Ghanie, SH., MH pada 6 Juni 2012.

Pada mulanya seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya ke PA. Alasannya, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali. Gugatan itu dikabulkan. Pada 6 Maret 2012, dalam putusannya, majelis hakim PA menjatuhkan talak satu ba’in sughro tergugat kepada penggugat.

Ternyata pihak tergugat keberatan terhadap putusan itu. Ia lantas menempuh upaya hukum banding. Ia menuntut agar putusan PA tersebut dibatalkan.

Majelis hakim PTA Surabaya, ketika memeriksa berkas perkara ini, menemukan fakta bahwa penunjukan mediator ditetapkan pada 21 Februari 2012, sedangkan mediasi dilaksanakan hanya sekali yaitu pada tanggal itu juga. Kemudian pada 23 Februari 2012 mediasi tersebut dilaporkan tidak memperoleh kesepakatan.

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 terutama Pasal 14 ayat (1) maupun ayat (2).

Pasal 14 ayat (1) Perma 1/2008 menyatakan bahwa seorang mediator mempunyai kewajiban untuk menyatakan proses mediasi gagal, apabila salah satu pihak ataupun kedua belak pihak yang bersengketa tidak hadir secara berturut-turut dalam dua kali pertemuan mediasi yang jadwalnya sudah disepakati sebelumnya. Proses mediasi juga dinyatakan gagal apabila para pihak telah memberi kuasa kepada kuasa hukum untuk melaksanakan proses mediasi, dan kuasa hukum salah satu pihak maupun kedua belah pihak tidak hadir secara berturut-turut tanpa alasan dalam 2 kali pertemuan mediasi yang jadwalnya sudah disepakati sebelumnya.

Karena itu majelis banding berpendapat majelis hakim PA melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma 1/2008 yang mengharuskan setiap hakim, mediator dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

Majelis banding PTA Surabaya menegaskan, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma 1/2008, tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Akhirnya majelis banding PTA Surabaya menyatakan putusan PA tersebut batal demi hukum, dan PA tersebut diperintahkan untuk memeriksa dan memutus kembali perkara a quo.

Mesti serius

Yang patut dicermati, dalam pertimbangannya, majelis banding juga menegaskan bahwa khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian.

Majelis banding mengataan, sifat kewajiban mendamaikan itu memang tidak berlaku secara umum. Sifat imperatif upaya mendamaikan terutama berlaku dalam sengketa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Dalam kasus perceraian inilah, menurut majelis banding, fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim. Oleh karena itu dalam perkara perceaian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, mediasi harus dilakukan secara optimal.

Mengutip pendapat mantan hakim agung Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” halaman 68, majelis banding menyatakan bahwa setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal maka pemeriksaan dan putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Selain itu, majelis banding juga menyatakan bahwa Mahkamah Agung mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR maupun peraturan perundangan lainnya yang serupa untuk mendamaikan para pihak. Hal itu terbaca dari sejarah terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Empat kemungkinan

Sekadar menyegarkan ingatan, hasil akhir mediasi ternyata bukan hanya berhasil atau gagal. Menurut Diah Sulastri Dewi—Ketua PN Stabat dan anggota Pokja Mediasi MA, ada empat kemungkinan hasil mediasi.

Pertama, mediasi berhasil. Ini terjadi apabila para pihak hadir dalam mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan.

Kedua, mediasi tidak berhasil. Ini terjadi apabila para pihak sudah dipanggil, hadir, dan melakukan mediasi tapi tidak tercapai kesepakatan.

Ketiga, mediasi gagal. Ini terjadi apabila para pihak tidak hadir setelah dipanggil untuk melakukan mediasi atau sebagian pihak hadir namun sebagian lainnya tidak hadir.

Keempat, mediasi tidak layak. Ini terjadi apabila ada pihak lain yang terkait dengan sengketa namun tidak dilibatkan dalam mediasi. Mediasi tidak layak kalau kurang pihak. Biasanya ini terlihat dari proses jawab-menjawab.

(hermansyah)

Tulisan terkait:

Ketua PN Stabat: Sengketa Hati Bukan Persoalan Sepele

Keberhasilan Mediasi, Jawa Timur dan Bangka Belitung Terbanyak

Berbahaya Bila Mediator Tidak Pernah Belajar Mediasi

.
Comments  
# Masrinedi-PA Painan 2013-04-04 16:27
Semoga kejadian tersebut di atas tidak akan terjadi lagi dan kita harapkan para mediator bersungguh-sung guh dalam memediasi para pihak secara maksimal dan optimal. Aamiin !
Reply | Reply with quote | Quote
# Hardinal PTA Jypura 2013-04-04 16:57
Benar, mediasi dilakukan adalah untuk memenuhi ketentuan hukum formal. Tapi tidak untuk dilaksanakan "secara formalitas", karena bersifat imperatif; harus dilakukan secara optimal dan maksimal.
Reply | Reply with quote | Quote
# Zulkifli S/KMS Lsk. 2013-04-04 17:30
Secara yuridis/prosedu ral, majelis hakim PTA Surabaya yang diketuai bapak Drs. H. Jaliansyah, S.H.,M.H., dengan anggota bapak Drs.H.Muslih Munawar, SH dan bapak Drs.H.J.Thantho wie Ghanie, SH., MH betul atau mungkin betul. Tetapi apakah dengan mempertahankan ikatan perkawinan yang salah satu pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan ikatan itu, ada manfaatnya atau justru sebaliknya hanya memperpanjang penderitaan satu pihak khususnya istri. Istri tidak akan menggugat cerai dari suaminya kalau ia bahagia. Biasanya, istri yang menggugat cerai adalah istri yang sudah sangat menderita. Kalau pun seandainya putusan cerai itu salah dan suami/istri menyesal telah cerai, toh mereka masih bisa nikah lagi, alias masih ada jalan keluar dan itu dari inisiatif mereka sendiri, bukan ikatan perkawinan yang dipaksakan. Prosedural atau substansial. Pak Mohon maaf!
Reply | Reply with quote | Quote
# andi muliany hasyim 2013-04-04 18:07
Tentang mediasi dengan empat hal yang diperoleh diantaranya (1) Sepakat, (2) tidak tercapai kesepakatan/ tidak berhasil, (3) gagal dan (4) tidak layak dimediasi, dan hal tersebut saya pernah membaca bahwa mediasi berhasil meskipun perceraian tetap diproses karena hal yang berkaitan dengan perceraian (assesoris) dapat di sepakati, yang menjadi pertanyaan : (1) Apakah pembebanan secara exoffio dapat dibahas pada saat mediasi, (2) bagaimana jika terjadi tuntutan balik ( Rekonpensi ) tentu saat mediasi belum dibahas karena hal tersebut diajukan/ muncul di pengadilan setelah mediasi atau saat Tergugat/Termoh on mengajukan jawaban.
Reply | Reply with quote | Quote
# H.Tamim HM PA Bajawa 2013-04-04 18:13
Saya secara pribadi sangat sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTA Surabaya tersebut, tetapi yang menjadi persoalan bagi saya Apakah mediator dan Majelis Hakim yang menangnai perkara tersebut sudah ada sertifikat mediatornya atau belum, ini juga harus dikaji sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap pasal2 dalam perma tersebut.
Reply | Reply with quote | Quote
# Mahzumi PA Fakfak 2013-04-05 06:02
Supaya tidak lagi terjadi hal yang demikian, maka selayaknya hakim-hakim mediator harusnya sudah dilatih dan bersertifikat mediator supaya lebih profesional
Reply | Reply with quote | Quote
# Pa. Yadi. PTA, Ambon 2013-04-05 06:14
Saya pikir upaya mediasi yg dilakukan pengadilan terhadap suatu masalah seyogyanya ditangani dgn serius sesuai amanat perma no. 1 thn 2008. Aturan sdh jls tinggal sejauh mana aturan itu dipelajari dan dijalankan.Impl ementasinya dilapangan hrs sesuai dgn yg diamnanatkan jgn sampai bertolak belakang. Akhirnya terjadi seperti masalah tsb diatas.
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M. PA.Denpasar 2013-04-05 07:13
Alhamdulillah, sebuah pelajaran yang bisa dipetik: berhati-hatilah dalam menggunakan BAHASA, harus Pakai BAHASA HUKUM; beda antara Mediasi GAGAL, Mediasi TIDAK BERHASIL dan Mediasi TIDAK LAYAK.
Reply | Reply with quote | Quote
# thamrin habib,pta.jambi. 2013-04-05 08:43
Yang di harapkan urgensi dari pelaksanaan Mediasi itu tercapai, jangan pelaksanaannya asal-asalan saja, baru satu kali dilaksanan sudah di katakan gagal atau tidak berhasil usahakan semaksimalnya baru seorang mediator mengambil sikap karena hal ini adalah masalah hati nurani yang tak bisa dipaksakan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Cholidul Azhar PTA Makassar 2013-04-05 08:54
Dengan diangkatnya kasus Putusan no. 141/Pdt.G/2012/ PTA.Sby., bagi para hakim sebelum menulis komentar terhadap Putun tersebut, supaya diperhatikan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim huruf C.3.2, jangan sampai terjebak ikut mengomentari Putusan tersebut, karena bisa termasuk melanggar Kode etik/PPH.
Reply | Reply with quote | Quote
# Dalih Effendy, PA. Krw. 2013-04-05 09:46
" USUL KE PAK DIRJEN "
Masih banyak sekali hakim tingkat pertama yang belum mengikuti pelatihan Mediasi dari Badilag, saya mengusulkan agar setiap PA berdasarkan senioritas diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan mediasi minila setiap PA ada 2 orang hakim yang telah mengikuti pelatihan ini sehingga tahun 2015 semua hakim PA tingkat pertama sudah mengikuti program pelatihan ini. bagi yang sudah melakukan pelatihan mediasi diberikan bimbingan juga agar bisa melakukan pelatihan DDFTK di kantornya msing-masing sehingga prosedur mediasi sesuai PERMA nomor 1 Tahun 2008 serempak dapat diterapkan secara maksimal. Syukran.
Reply | Reply with quote | Quote
# dodi / Tabanan 2013-04-09 07:41
saya sangat setuju sekali dengan usulan pak Dalih Efendi. karena kalau mau jujur mayoritas hakim melakukan mediasi pake cara dan metode sendiri-sendiri akibat dari tidak adanya pelatihan mediasi. pelatihan mediasi menjadi penting karena PERMA No. 1 tahun 2008 menghendaki bahwa setiap perkara perdata harus dimediasikan terlebih dahulu, bagaimana dapat memberikan mediasi dengan maksimal apabila sang mediator pun belum dilatih untuk itu..?
Reply | Reply with quote | Quote
# RS.MS.Aceh 2013-04-05 10:01
DIHARAPKAN UNTUK TERLAKSANANYA MEDIASI YANG BENAR KIRANYA AGAR DIADAKAN PELATIHAN ATAU DIKLAT MEDIATOR BAGI PARA HAKIM YANG SUDAH MENGIKUTI PELATIHAN DIBERI SARTIPIKAT SEHINGGA MEDIASI YANG DILAKUKAN AKAN BERJALAN DENGAN BAIK BUKAN SEKEDAR MEMENUHI FORMALITAS SAJA.
Reply | Reply with quote | Quote
# deni PA Makale 2013-04-05 12:57
:-) banyak hal yang perlu dilihat dalam kasus tersebut dalam proses mediasi.ukuran keberhasilan mediasi bukan pada satu,dua,tiga atau berapapun jumlahnya.namun yang lebih penting,mediato r yang ditunjuk "mahir" dan "mampu" membaca dan menggali kepentingan para pihak yang bersengketa meskipun hanya satu kali pelaksanaannya. jadi pelatihan mediasi itu penting, tapi "people skill" yang dimiliki mediator juga jauh lebih penting.maka laporan mediasi dalam sengketa perkawinan (khusus perceraian) tidak cukup hanya terbatas pada 4 instrumen laporan seperti di atas,tapi data2 pelaksanaan proses mediasi tersebut juga dilampirkan sehingga majelis bisa menilai apakah mediasi telah dilaksanakan secara maksimal atau belum.. :-)
Reply | Reply with quote | Quote
# sarwohadi 2013-04-05 13:35
hakim PA hrs serius mediasi apalagi pkr perceraian kalo berhasil subhanalloh gede pahalanya.kalo gk serius kebangeten itu sy dukung PTA Sby putusannya dinyatakan batal demi hukum pas.
Reply | Reply with quote | Quote
# Muh. Irfan Husaeni/PA Pelaihari 2013-04-05 14:24
Kasihan Majelis Hakim tingkat pertama kalau disuruh mengulang memeriksa lagi, saya yakin hasilnya sama.
Majelis Hakim tingkat pertama menurut saya tidak salah, karena sifatnya pasif menunggu laporan hasil mediasi.
Yang menentukan mediasi 1 kali 2 kali 3 kali kan Mediator.
"Apakah ketika Mediator melaporkan hasil mediasi gagal, Majelis Hakim boleh memerintahkan Mediator untuk memediasi 1 atau 2 kali lagi?
Mohon jawaban Bapak/Ibu dengan dasar hukumnya,
Reply | Reply with quote | Quote
# Subhan / PA Tanjung Selor 2013-04-08 10:07
saya khawatir, kesalahan berawal dari pembuatan putusan dalam duduk perkaranya yang menggunakan istilah mediasi GAGAL / TIDAK BERHASIL, padahal pada pertimbangan hukumnya ternyata PA telah betul menggunakan istilah TIDAK BERHASIL, sementara hakim tingkat banding lebih fokus pada istilah GAGAL... bukan pada TIDAK BERHASIL... sesungguhnya GAGAL dengan TIDAK BERHASIL berbeda... mari kita telaah kembali PERMA Nomor 1 Thn 2008.
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-04-05 15:20
barangkali akibat belum dapat pelatihan mediasi oleh sebab itu badilag atau pta harus segera menggadakan pelatihan mediasi..
Reply | Reply with quote | Quote
# Mazharuddin_Arga makmur 2013-04-05 15:46
kalau sdh dinyatakan Batal.., ya sdh BATAL lah perkara itu...Buat apa lagi Diperintahkan utk diperiksa, khan sdh diperiksa..., yg bermasalah kan hanya pra pemeriksaannya, yaitu Mediasi. kalau sdh dinyatakan Batal.., ya sdh BATAL lah perkara itu...Buat apa lagi Diperintahkan utk diperiksa, khan sdh diperiksa..., yg bermasalah kan hanya pra pemeriksaannya, yaitu Mediasi.
Reply | Reply with quote | Quote
# dodi / Tabanan 2013-04-08 13:13
saya sepakat dengan pak Mazharudin, kalau memang sudah dinyatakan batal kenapa pula harus dilaksanakan pemeriksaan ulang, karena putusan yang dinyatakan batal itu sudah merupakan putusan akhir.
Reply | Reply with quote | Quote
# Burnalis Burhan PA Bengkalis 2013-04-06 10:30
sy ingin sekali ikut pelatihan mediasi, pdhal sdh beberapa kali sy bermohon lewat bapak Hamik Agung Ym. Abdul Manan sewaktu beliau melakukan bimtek di tempat kami, sy ingin sekali mendapatkan ilmu tentang mediasi tersebut, to walaupun demikian sy sdh banyak pula melakukan mediasi ini dengan berhasil, alhamdulillah mereka baik dan kumpul kembali dalam rumah tanah tangga mereka, walaupun sy blm pnh mengikuti pelatihan n blm bersertifikat.. ..... mdh2an utk masa yang akan datang sy diikutkan......
Reply | Reply with quote | Quote
# H.BARMULA PTA AMBON 2013-04-08 06:09
Untuk mediasi ini sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, prosudure pasti yg menangani perkara sdh tahu, tp perlu ada ketegasan dari atas kalau Mediasi hanyx satu kali itu kurang ideal seharusnya 3X agar tuntas. jangan hanya asal2an, bintek sdh pernah ikut untuk Mediasi tp lupa perlu digosok trusssssssssss.
Reply | Reply with quote | Quote
# Tubagus ,PA Painan 2013-04-08 08:17
sy spndpt dgn kwn yg mengatakan kalo sdh batal demi hkm knp hrs di periksa ulang?kalo sdh batal demi hkm, ya batal aja,kan msh ada upaya hkm,pndpt sy sderhananya bgini,yg dmksd batal demi hkm jka ada slh 1 hkm acara terlewati, misalnya kesimpulan trlewat/tdk ada musy mjls maka itu jls Putusan Batal Demi Hkm.masa Perma disamakan dgn hkm acara..
Reply | Reply with quote | Quote
# a rahmat - pta smd 2013-04-08 08:23
Ada 2 hal yang saya beda dengan majlis hakim pta sby tsb :
- Pasal 14 (1) tidak mewajibkan pertemuan mediasi itu 2 kali, tetapi dalam hal pihak tidak hadir, maka baru bisa dinyatakan gagal jika sudah dipanggil 2 kali berturut turut;
- Mediasi di tingkat PA bukan tidak dilakukan, tetapi dianggap ada yang kurang tepat, dan yang kurang itu harus diperbaiki oleh hakim tinggi, karenanya bukan dibatalkan tetapi cukup agar PA melakukan mediasi dengan benar, sebab kalau dibatalkan berarti harus diulang semua pemeriksaan dan itu pemborosan, kekhilafan hakim justru ditimpakan kepada pihak yang harus menanggung, disinilah saya beda dalam melayani para pihak.
Reply | Reply with quote | Quote
# A.R.Kamea PTA Kdi 2013-04-08 09:38
Kami anggap sangat penting dan sangat tepat PUTUSAN PENTING PTA SURAYA ttg MEDIASI diangkat disaat ada kesan bhw MEDIASI mulai layu sebelum berkembang contohnya dlm Buku II Edisi Revisi Th 2010 poin 6 halaman 30 deisebutkan " Majelis Hakim yg memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi..." namun dalam rumusan hasil Diskusi Komisi II Bidang Peradilan Agama pada Rakernas MA-RI di Manado Bagian A. Hukum Formil poin 14 disebutkan "Dalam kasus perceraian, sebelum memerintahkan para pihak untuk mediasi Hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu". Menurut kami ini langkah mundur kembali. SEBAB LATAR BELAKANG lahirnya acara/proses mediasi adalah utk lbh memberdayakan Pasal 130 HIR/154 RBg, sehingga Perma 1 Th.2008 sebagai penjabaran dari 2 pasal di atas harus dipatuhi oleh semua hakim/majelis, (bukan malah mempertentangka n) sebab masih banyak yg berpendapat Perma 1 Th. 2008 tdk lbh kuat dari Psl 130 HIR/154 RBG sehingga menganggap sepele/tdk penting Perma ttg MEDIASI padahal sekali lagi Perma 1/2008 adalah pelaksanaan dari Pasal 130 HIR/ 154 RBg. yang harus diamankan. OK?
Reply | Reply with quote | Quote
# daswir tanjung 2013-04-08 09:54
Memang seharusnya demikian, banyak terjadi di daerah ( Pengadilan Agama ) banyak sekali pelaksanaan Mediasi dilakukan secara asal- asalan, tidaak memenuhi syarat formal mediasi, contoh Penetapan Mediator oleh Ketua Majelis tgl 23 Januari 2013, laporan hasil mediasi oleh Mediator kepada Majelis tanggal 23 Januari 2013, yang menyatakan mediasi gagal, contoh seperti banyak terjadi di PA,seharusnya setiap mediasi tidak dilaksanakan dengan benar, maka Majelis Hakim padaa tingkat banding harus dinyatakan putusan tingkat pertama batal demi hukum.

bagaimana cara agar Majelis tingkat pertama betul - betul menjalankan mediasi dengan baik dan bertanggung jawab, tidak seperti sekarang, seharusnya MA memberikan ketgasan kalau perlu memberikan teguran kepada PA yang tidak melaksanakan dengan baik, cara yang terbaik bagi para Ketua atau Hakim senior yang dipromosikan untuk menduduki jabatan wajib melalui pemeriksaan terhadap Berkas dari pernah disidangkan ybs.termasuk untuk diangkat Hakim tinggi.agar ada perubahan dalam tugas.
Reply | Reply with quote | Quote
# imam 2013-04-09 15:37
yang dinilai tidak maksimal dalam mengusahakan perdamaian dalam perkara tersebut kan mediator, bukan hakimnya. Hakim sudah melaksanakan perintah perma 1 tahun 2008, sudah menunda perkara dan menunuk mediator, tapi mengapa hakim yang dipandang sebagai yang melanggar ketentuan pasal 2 Perma 1 tahun 2008 ya?
Reply | Reply with quote | Quote
# HakimPA 2013-04-19 07:33
maksimal atau tidak, itu kan penilaian Bapak saja...
Reply | Reply with quote | Quote
# bakhtiar, pa.muara enim 2013-04-08 12:36
tulisan diatas menurut saya kurang lengkap,yang jadi pertanyaan apa alasan putusan banding menganggap mediasi dilakukan tidak sungguh2?.. apa karena mediasi satu kali?... atau ada alasan lain?...kalau karena mediasi hanya satu kali, dianggap tidak sungguh2, menurut sy kurang tepat. Ttp kalau pembanding melakukan banding karena minta mediasi dilakukan sekali lagi, tetapi hakim mediator tidak mengabulkan maka bisa diindikasikan majelis hakim/hakim mediator tidak sungguh dalam upaya mediasi.
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-04-08 12:52
Yang penting bisa mengambil hikmah pelajaran dari kasus ini.
Untuk Hakim : Agar berhati-hati dan optimal sungguh2 mengupayakan mediasi.
Untuk Badilag : Perbanyak pelatihan mediasi untuk para hakim!
Reply | Reply with quote | Quote
# arek sby 2013-04-08 14:22
Barangkali putusan No. 141/Pdt.G/2012/ PTA.Sby tersebut perlu DICERMATIdan DITELAAH ULANG. Dalam tulisan tsb ada 2 (dua) issu, (1) Mediasi, dan (2) Jenis Putusan PTA. Masalah jenis putusan PTA tsb mungkin kejadiannya sebelum RAKERNAS DI MENADO TAHUN 2012, sebab Hasil Rakernas Bidang Yustisial point 10 yang pada pokoknya dinyatakan "APABILA HAKIM BANDING BERPENDAPAT PERLU PEMERIKSAAN ULANG, MAKA TIDAK DIPUTUS DENGAN PUTUSAN AKHIR, MELAINMKAN DIPUTUS DENGAN PUTUSAN SELA". Demikian .........;
Reply | Reply with quote | Quote
# mulyadi.z pta bengkulu 2013-04-08 14:35
Saya setuju putusan PA ybs batal demi hukum. Akan tetapi bgmn jika PA ybs diperintahkan memeriksa dan memutus kembali perkara tersebut? Apakah sebaiknya putusan hanya cukup "batal demi hukum saja". Mari didiskusikan kembali.
Reply | Reply with quote | Quote
# Ambo Asse, HATI Banjarmasin 2013-04-08 23:49
Sebaiknya Hakim Tinggi Surabaya menempuh jalan bijak, dengan menjatuhkan putusan sela, memerintahkan kepada PA. untuk melakukan Mediasi yang benar dan sungguh2 menurut Hakim Tinggi Surabaya, karena pernyataan Hakim PA.gagal bukan diukur kepada beberapa kalinya dimediasi, tapi apabila nyata kedua belah pihak oleh mediator berkesimpulan gagal ya Gagallah, kemudian bagaimana bisa ada perintah memeriksa ulang perkara tersebut sedangkan sudah diperiksa ? dan apa konsekuensinya kalau Hakim PA. tidak mentaati perintah itu dan aPA MUNGHKIN Pa. memutus perkara yang amarnya berbeda dalam satu nomor perkara yang sama, janganlah hakim ti nggi emosi mengadili perkara, kesalahan atau kekeliruan hakim menjadi kerugian pihak, boleh jadi kedua belah pihak itu tidak kleberatan atas cara mediasi itu dan telah puas untuk bercerai, oke ini juga pendapat saya yang trelatif benar, tapi kalau aku yang tepan jatuhkan PUTUSAN SELA. Hakim Tinggi nantinya yang memutus, trims
Reply | Reply with quote | Quote
# MASALAN BAINON 2013-04-09 10:56
"Majelis hakim PTA Surabaya, ketika memeriksa berkas perkara ini, menemukan fakta bahwa penunjukan mediator ditetapkan pada 21 Februari 2012, sedangkan mediasi dilaksanakan hanya sekali yaitu pada tanggal itu juga. Kemudian pada 23 Februari 2012 mediasi tersebut dilaporkan tidak memperoleh kesepakatan.Ber dasarkan fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 terutama Pasal 14 ayat (1) maupun ayat (2)"
KALAU HANYA BERDASARKAN KETERANGAN DI ATAS LANTAS MAJELIS TK.BANDING MEMBATALKAN PUTUSAN TK.I, MENURUT SAYA KURANG PAS, KARENA APAKAH SALAH SECARA HUKUM BILA MEDIATOR MELAKSANAKAN MEDIASI PADA HARI DAN TANGGAL YANG SAMA DENGAN PENUNJUKAN MEDIATOR? BUKANKAH PADA PASAL 13 AYAT (3) PERMA.01 THN 2008 SUDAH DITEGASKAN BAHWA PROSES MEDIASI BERLANGSUNG PALING LAMA 40 HARI KERJA SEJAK MEDIATOR DIPILIH OLEH PARA PIHAK ATAU DITUNJUK OLEH KETUA MAJELIS..? kecuali bila salah satu pihak tidak hadir lantas pada hari itu juga mediasi dinyatakan gagal..maka putusan PTA tsb sdh PAS,krn memang menyalahi pasal 14 ayat (1). tapi kalau keduanya hadir dan dilaksanakan mediasi ternyata tidak sepakat damai atau TIDAK BERHASIL, maka menurut sy tidak ada yg salah disitu secara formil namun secara etika saja yang kurang pas krn hanya terkesan tidak bersungguh2 meskipun sdh bersungguh2 dlm mendamaikan kedua pihak dlm ruang mediasi, tp perlu diingat bahwa MEDIASI DLM PERKARA PERCERAIAN ADALAH MASALAH HATI YANG TERSAKITI,JADI MEMANG TIDAK MUDAH UNTUK MELULUHKAN HATI ORG YANG TERSAKITI DLM RUMAH TANGGA,PENGALAM AN SY SDH SERING,PARA PIHAK MENANGIS2 SY NASEHATI DLM UPAYA DAMAI.NAMUN KATA AKHIRNYA DR SALAH SATU PIHAK YG TERSAKITI: "SAYA SDH MAAFKAN PAK..TAPI DEMI ALLOH,SY TIDAK MAU LAGU UTK MENERUSKAN RUMAH TANGGA SAYA DENGAN DIA"(mohon maaf ini hanya apresiasi pendapat saya)(MASALAN BAINON - Hakim PA.Manna) :-)
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Kahfi PA. Klaten 2013-04-09 11:12
Memang sangat perlu untuk sosialisasi dan unifikasi teknis mediasi yang selama ini berjalan di PA, karena terkadang mengingat dengan banya knya perkara mediasi yang dilakukan sering bersifat summir, terutama di saat pelaksanaan sidang keliling, tidak jarang hari itu sidang, hari itu mediasi dan hari itu juga kesimpulan hasil mediasi dari sang mediator.
Reply | Reply with quote | Quote
# atik 2013-04-09 12:38
coment nya benar semua kagak ada yang salah karena sdh punya pengalaman masing-masing saat memediasi para pihak, dan ketika di mediasi tdk ada yang tidak serius apalagi mediatornya , amat sangat serius,laporann ya kan cuma kata gagal saja toh tidak ada embel2 lain, karena itu PTA juga sebaiknya tidak asal membatalkan saja putusan tk pertama karena bisa jadi bandingnya hanya mengolor waktu saja.
Reply | Reply with quote | Quote
# S.Rosyid Surabaya 2013-04-10 09:37
Koment saya "barangkali kita perlu mawas diri", insyaAllah dengan mawas diri kekurangan kita bisa di minimalisir
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Yusuf PA Kendari. 2013-04-10 09:55
Sebuah pelajaran yang sangat berharga bagipara Hakim, semoga menjadi perhatian kita bersama.
Reply | Reply with quote | Quote
# amam/Kab.Madiun 2013-04-11 07:01
Bisa jadi mediasi telah dilaksanakan maksimal, hanya pencantuman tanggal laporan hasil mediasi yang tidak tepat. Atau memang mediasinya yg tidak maksimal.
Reply | Reply with quote | Quote
# abdullah berahim, pta palu 2013-04-11 08:32
terhdp putusan PTA sby tsb, banyak bermunculan berbagai komentar. semua berpendpt boleh2 sj. tdk ada yg salah, pta sby jg mungkin benar. mediator jg katanya hrs bersertifikat+p rofessional, boleh2 jg. itu PERMA katanya tdk lbh kuat dr HIR/R.Bg. PERMA hrs diamankan jg OKE? yg jelas perkara itu "kasusistis", ada yg bisa didamaikan, ada yg tidak. tidak bisa digeneralisir, pukul rata, namanya sj kasuistis.
Reply | Reply with quote | Quote
# abdullah berahim, pta palu 2013-04-11 08:34
mediator jg "manusia", sebenarnya kalau blh dibagi, mediator ada 2 type, ada mediator yg serius dg nawaitu yg tulus utk mendamaikan sesuai amanah yg diberikan kpdnya, ada jg mediator yg asal2an sj, yg penting sdh dimediasi, cape2, ngapaen, nggak ada gunanya, mau cerai atau tdk bukan urusan gue. terhdp type mediator yg ke2/terakhir ini biar ybs punya sertifikat sbg mediator, sdh berkali2 ikut bimtek "tdk ada gunanya". type org yg begitu tdk perlu dijadikan mediator. yg kita butuhkan sebenarnya adalah mediator2 seperti type yg pertama itu, walaupun tdk punya sertifikat, tdk pernah ikut bimtek, tapi dia memiliki jiwa sbg "MEDIATOR SEJATI".
Reply | Reply with quote | Quote
# Djulia Herjanara_sungguminasa 2013-04-11 19:18
Setiap orang mempunyai argumen & alasan yang dapat menambah khazanah hukum progresif yg tdk dipungkiri telah berjalan dan akan selamanya mengisi pola pikir aparatur dalam melihat setiap kasus yg terus berubah setiap saat, mudah2n setiap perbedaan akan smakin mendekatkan pada rasa keadilan masyarakat, bukan lagi hanya berkata pada "aplikasi pasal demi pasal"
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2013-04-11 20:13
Semoga tambah hati-hati, dan kita kadang ingin cepet selesai, bukan orang yang ingin selesai.
Reply | Reply with quote | Quote
# tyar 2015-10-22 15:16
Saya sebagai tergugat..Surat cerai saya keluar tp saya tidak pernah menghadiri mediasi atau pun sidang..apakah itu bisa saja terjadi?
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage