Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Tukiran, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.), Para nara sumber, dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kalianda serta diikuti oleh pejabat/aparatur Pengadilan Agama yang bertugas melaksanakan administrasi pemberkasan perkara kasasi dan PK se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Jakarta.
Sekretaris Ditjen Badilag membuka acara secara resmi didampingi
KPTA Bandar Lampung dan Kasubdit PK
Drs. Yusrizal, M.H. selaku ketua panitia pelaksana dalam laporan pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 36 orang peserta yang terdiri dari panitera muda gugatan/hukum dan operator pada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Jakarta. Outcomes yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya peningkatan profesionalitas pejabat/aparatur yang bertugas menyelenggarakan administrasi pemberkasan perkara kasasi dan PK sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara pada tingkat kasasi dan PK yang pada gilirannya akan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Yusrizal mengungkapkan suatu fakta bahwa berdasarkan statistik data perkara kasasi dan PK tahun 2013, dari 805 berkas perkara kasasi, ternyata sebanyak 251 berkas atau 31% berkas perkara tidak lengkap. Kemudian dari 92 berkas perkara PK yang diajukan, sebanyak 51 berkas (57%) dinyatakan tidak lengkap.
Bentuk ketidaklengkapan berkas perkara tersebut sangat variatif, seperti adanya kekurangan lembar halaman memori atau kontra memori atau putusan tingkat pertama/banding, berkas perkara yang berbentuk fotokopi tanpa dilegalisir, Bundel A yang dikirim ke Mahkamah Agung hanya berbentuk fotokopi, bukan yang asli, berita acara sumpah novum (bukti baru) tidak sesuai dengan pentunjuk Buku II, softcopy putusan yang tidak dikirim baik melalui media CD, flashdisk atau ke direktori putusan, dan lain-lain.
“Fakta tersebut menunjukan bahwa kualitas penyelenggaraan administrasi perkara kasasi dan PK tidak mengalami kemajuan sebagaimana yang diharapkan”, ungkap Yusrizal. Padahal, Direktorat Jenderal Badilag telah berupaya secara optimal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemberkasan perkara kasasi dan PK melalui kegiatan orientasi dan monitoring serta menerbitkan buku pedoman pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Oleh sebab itu, lanjut Yusrizal yang merupakan kasubdit PK tersebut, melalui kegiatan orientasi ini sangat ditekankan agar seluruh peserta yang nota-bene merupakan pejabat/apatur pengadilan agama yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan administrasi pemberkasan perkara kasasi dan PK untuk dapat meningkatkan kemampuannya di bidang pemberkasan perkara kasasi dan PK.
“Di samping orientasi pemberkasan kasasi dan PK, kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas SEMA No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi dan PK. Dalam rangka percepatan efektivitas SEMA yang mulai berlaku sejak 1 Maret 2014 tersebut, kepada seluruh peserta akan juga akan disosialisasikan mekanisme pelaksanaan SEMA tersebut”, demikian cuplikan laporan ketua panitia.
Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam sambutannya pada pembukaan tersebut menyampaikan bahwa pemberkasan perkara kasasi dan PK memiliki arti yang sangat penting dalam rangka percepatan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali. Zainuddin Fajari, yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama tersebut, mengungkapkan bahwa penyebab ketidaklengkapan berkas perkara kasasi tersebut setidaknya disebabkan oleh tiga hal: (i) kurangnya ketelitian pejabat/aparatur, (ii) tidak profesional pejabat/aparatur (iii) kurangnya kesadaran pejabat tentang pentingnya pelayanan di bidang administrasi pemberkasan perkara kasasi dan PK. Oleh sebab itu, kepada seluruh peserta diharapkan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan terima kasih kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang telah memilih Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
Enam komponen profesionalitas yang mesti dipenuhi
Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tukiran, S.H., M.H. menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya aparatur yang profesional. Aparatur yang profesional setidaknya harus memiliki enam kriteria, yaitu: (i) memiliki kapabilitas ; (ii) memiliki integritas; (iii) bekerja secara efektif; (iv) bekerja secara efisien; (v) berwawasan ke depan; (vi) bekerja dengan sistematis.
Setelah memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan orientasi tersebut, mewakili Direktur Jenderal Badilag, Tukiran, S.H., M.H. (Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) langsung memberikan materi tentang program perioritas pembaharuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Badilag Mari tahun 2014. Pada tahun terakhir renstra 2010-2014 ini, Badilag terus berupaya meningkatkan kinerja melalui empat misi yang telah diperbaharui dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Keempat misi tersebut adalah (i) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama; (ii) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern; (iii) Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan; (iv) Meningkatkan Akuntabiltas dan Transparansi Peradilan. Keempat misi tersebut kemudian dirinci dalam beberapa program perioritas yang menjadi terget dan fokus konerja tahun 2014.
(cbs)