LAKIP MA Tahun 2013 Ditargetkan Mendapat Nilai B+
Bandung l Badilag.net
Mahkamah Agung bertekad meningkatkan perolehan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) dari CC menjadi B+.
Hal itu dikemukakan Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. pada rapat kerja Badilag 2014 di Bandung, Rabu malam (5/2/2014).
“Sesuai pernyataan Bapak Sekretaris MA, LAKIP MA tahun 2013 ditargetkan mendapat nilai B+,” kata pejabat eselon I yang baru saja meraih gelar doktor ilmu hukum itu.
Selama beberapa tahun, LAKIP yang disusun Sekretariat MA hanya memperoleh nilai CC. Penilaian itu dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan membagi hasil penilaian itu menjadi enam, yaitu A, B+, B, CC, C dan D.
Pada 2 Desember 2013 lalu, Kemenpan mengumumkan hasil evaluasinya terhadap AKIP tahun 2012 yang disusun kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dari pengumuman itu diketahui, akuntabilitas kinerja MA hanya memperoleh nilai CC.
Kementerian/lembaga yang memperoleh nilai A hanya ada enam, di antaranya adalah Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. MA mendapat nilai CC bersama 39 kementerian/lembaga lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Agama dan Sekretariat Jenderal DPR. Sebelumnya, pada tahun 2011, akuntabilitas kinerja MA juga hanya memperoleh nilai CC.
Dengan demikian, berbeda dengan laporan keuangan MA yang predikatnya naik dari WDP ke WTP, laporan akuntabilitas kinerja MA tetap tidak beranjak dari nilai CC.
Sesungguhnya MA telah berupaya maksimal untuk meningkatkan nilai akuntabilitasnya. Ini, misalnya, dapat dicermati dari surat Sekretaris MA Nomor 075-1/SEK/KU.01/2/2013, tertanggal 18 Februari 2013, tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung RI.
Surat itu memuat tujuh poin. Intinya, Sekretaris MA meminta kepada para pejabat eselon I MA dan para ketua pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia agar mengevaluasi dan menyempurnakan SAKIP di satuan kerjanya.
Sejauh ini, upaya MA untuk memperbaiki akuntabilitas kinerjanya ternyata belum berhasil. Mengingat MA adalah satu di antara tiga lembaga yang dijadikan proyek percontohan reformasi birokrasi, apa yang diraih MA sungguh di luar harapan. Dalam hal akuntabilitas kinerja, dua insitusi lainnya yang juga jadi percontohan reformasi birokrasi, Kemenkeu dan BPK, berada tiga tingkat di atas MA.
Dimotori Badan Pengawasan MA
MA beserta satuan-satuan kerja di bawahnya berkewajiban menyusun LAKIP. Satker-satker itu meliputi satker eselon I, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
Di MA, penyusunan dan penilaian terhadap LAKIP dimotori oleh Badan Pengawasan. Sejauh ini, dari tujuh satker eselon I di MA, hanya Badan Pengawasan yang LAKIP-nya bernilai A. Enam satker eselon I lainnya adalah Kepaniteraan, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun, Balitbangdiklatkumdil dan BUA.
“Terus terang, saya iri kepada Bawas. Tentu iri dalam pengertian positif. Yang LAKIP-nya dapat nilai A hanya Bawas. Yang lain-lain belum, termasuk Badilag. Makanya kita perlu pendampingan,” kata Dirjen Badilag.
Ia menambahkan, baik-buruknya LAKIP sangat tergantung pada Renstra yang disusun sebuah satker. Renstra itu meliputi visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
Karena itu, penyusunan Renstra Badilag 2015-2019 yang dilakukan pada raker kali ini selain dapat memperjelas arah yang dituju Badilag selama lima tahun ke depan, juga diharapkan Dirjen Badilag dapat memperbaiki nilai LAKIP Badilag dan pada akhirnya berimbas positif pada LAKIP MA.
[hermansyah]
.