logo web

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on . Dilihat: 8120

“Kami dengar ekonomi syariah di Sudan sangat maju sehingga layak jika kami mengadakan studi banding di Sudan,” tutur Ketua MA RI yang didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Mohammad Saleh, Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkotsar, Ketua Kamar Perdata Suwardi, Ketua Kamar Peradilan Agama Andi Syamsu Alam, Ketua Kamar Peradilan Militer Imron Anwari, Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Imam Soebechi, Ketua Kamar Pembinaan Widayatno Sastro Hardjono dan Ketua Kamar Pengawasan.

Hal kedua yang mengagumkan dari Sudan, menurut Hatta Ali, adalah independensi hakim. Di negara yang bertetangga dengan Mesir itu, hakim dikondisikan supaya terbebas dari pelbagai intervensi.

“Sehingga hakim tidak tercemari oleh pergaulan masyarakat,” ujar Hatta Ali, dalam pertemuan yang juga dihadiri Dirjen Badilag Purwosusilo dan Sekretaris Ditjen Badilag Farid Ismail itu.

Dan hal ketiga dari Sudan yang mengagumkan menurut Hatta Ali ialah independensi anggaran lembaga peradilan.

“Sistem penganggaran yang sepenuhnya ada di MA, bukan berdasarkan belas kasih pemerintah, tapi berdasarkan prosentase anggaran negara,” tuturnya.

Karena itu, Ketua MA RI berharap agar MoU antara MA RI dan MA Sudan yang telah ditandatangani pada tahun 2011 dapat segera ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak.

“Kami menaruh perhatian dan membuka tangan selebar-lebarnya dalam bidang teknis hukum. Mana yang kira-kira perlu kita tingkatkan,” ujar Hatta Ali.

Bidang teknis hukum yang dimaksud Hatta Ali meliputi pidana, perdata, agama, militer dan tata usaha negara.

“Mudah-mudahan mulai tahun 2013 ini kita bisa menindaklanjuti MoU tersebut,” imbuh Hatta Ali.

Siap berkunjung ke Sudan

Kesempatan bertemu dengan pimpinan MA RI dimanfaatkan oleh ketua delegasi MA Sudan, Haydar Ahmad Daf’ullah, untuk menyampaikan berbagai hal mengenai sistem peradilan di Sudan. Apa yang disampaikannya kali ini tidak berbeda jauh dengan paparannya di hadapan para peserta diklat calon hakim di Aula Balitbandiklat MA, beberapa hari lalu.

Selain mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pimpinan MA RI, Haydar Ahmad Daf'ullah juga menyampaikan undangan kepada Ketua MA RI agar berkenan berkunjung ke MA Sudan.

“Kami ingin Yang Mulia Ketua MA RI berkunjung ke Sudan pada bulan November 2013,” tuturnya.

Undangan secara lisan tersebut direspons positif oleh Ketua MA RI. Hanya, pada bulan November, Ketua MA RI sudah diagendakan berangkat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan pimpinan MA di sana.

“Karena itu kami minta supaya kunjungan ke Sudan dijadwalkan di bulan yang lain,” kata Hatta Ali.

Indonesia dan Sudan telah menjalin kerja sama sejak lama, termasuk di bidang yudisial. Pada tahun 2007, Ketua MA RI Prof Bagir Manan pernah berkunjung ke Sudan. Setahun kemudian, delegasi MA RI yang dipimpin Wakil Ketua MA Marianna Sutadi juga berangkat ke Sudan untuk mempelajari ekonomi syariah.

Sebaliknya,  delegasi MA Sudan juga beberapa kali berkunjung ke Sudan. Kunjungan yang paling monumental ialah kunjungan Ketua MA Sudan pada November 2011 untuk meresmikan kerja sama melalui MoU.

(hermansyah)

Comments  
# Ilman Hasjim, PA Andoolo 2013-06-25 04:07
Tiga hal yang patut ditiru MA dan peradilan yang dibawahnya,,, Ekonomi syariah, independensi hakim, dan kemandirian anggaran,,, MoU harus terus ditingkatkan, selama itu untuk perbaikan MA ke depan, terlebih khusus bagi peradilan agama,,, Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim dalam menangangi ekonomi syariah menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,,, Trimakasih kepada Sudan yng sudah membuka peluang bagi hakim untuk meneruskan jenjang S3,,,
Reply | Reply with quote | Quote
# alpian, pa.negara 2013-06-25 04:30
semoga kita dapat mencontoh negara sudan yang mampu memberikan independensi para hakim dan anggaran yg sepenuhnya diserahkan kepada lembaga yudikatif tidak hanya balas kasihan pemerintah
Reply | Reply with quote | Quote
# Faizal Kamil.KPA Bengkalis 2013-06-25 05:18
Eksistensi MA Sudan sudah menjadi lembaga ideal bagi lembaga kekuasaan Kehakiman, NKRI mudah-mudahan juga begitu. Meskipun sama-sama negara berkembang (Development Countries). Inilah harapan kita insan Peradilan Agama khususnya, dan untuk semua penegak hukum lainnya...
Reply | Reply with quote | Quote
# alwi kendari 2013-06-25 05:48
semoga tiga hal yang mengagumkan dari sudan dapat juga mengagumkan pada Mahkamah Agung RI, amin
Reply | Reply with quote | Quote
# ELGHANI PTA AMBON 2013-06-25 05:51
Belajar ilmu dr sipapun itu bagus. tp yang lebih penting dalm kontek SUDAN adalah TELADANI sikap dan prilaku PARA HAKIMNYA. dijamin gak bakal ada HAKIM yang ditankap KPK atau polisi.
Reply | Reply with quote | Quote
# Masrinedi-PA Painan 2013-06-25 06:01
Semoga Tiga Hal Mengagumkan dari Sudan itu (praktek ekonomi syariah, independensi hakim dan independensi anggaran) dapat pula diwujudkan di peradilan Indonesia. Aamiin YRA !
Reply | Reply with quote | Quote
# Ismail Paisuly, PA Masohi 2013-06-25 06:16
Mudah2an ketiga hal mengagumkan dari negara Sudan yg menurut YM Ketua MARI tersebut bisa terlaksana di Indonesia.Khusu snya pada point kedua walaupun kultur negara kita yg tidak mengkondisikan sehingga para hakim indevenden, akan tetapi dari perilaku para hakim itu sendiri sangat menentukan indevendensinya . Artinya perilaku hakim harus tegas dan jelas, jangan takut diobok2 oleh pihak manapun. Kan kita sudah menganut Trias politika. Tapi kadang dari perilaku kita sendiri yg menjerumuskan diri kita ke dalam ketidakindevend ensian.
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-06-25 06:50
tiga hal yang yang mengagumkan dari Mahkamah Agung Sudan perlu diterapkan di Mahkamah Agung RI dan jajarannya kebawah semoga tiga hal yang mengagumkan tersebut bisa terealisir di MA RI.
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-06-25 06:53
memang Negara Indonsia dan negara Sudan memiliki kesamaan dalam penduduknya Mayoritas beragama Islam oleh karena itu kita Ummat Islam harus saling belajar terutama mengenai Alqodhiyah
Reply | Reply with quote | Quote
# abuhuraerah - PTA Mdo 2013-06-25 06:59
SANGAT TEPAT PERNYATAAN YM. BPK KMA. Untuk berobah dan maju, salah satu kiatnya adalah mau belajar dan bahkan meniru hal yang positif pada negara lain.Di negara kita, kemandirian Hakim sudah menjadi program prioritas, tapi kemandirian anggaran kini masih sebatas wacana, padahl kemandirian anggaran itu juga inheren dengan kemandirian Hakim. Sedang masalah ekonomi Syariah, MA.perlu lebih mengintensifkan kerjasama dengan pemerintah Sudan, hususnya bagi lingkungan Peradilan Agama yang notabene adalah kompetensi absolutnya....
Reply | Reply with quote | Quote
# A.Topurudin, PA Banyumas 2013-06-25 07:16
Independensi Lembaga Peradilan dalam segala aspek, cermin negara demokrasi dan masyarakat madani sejati, menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak sebatas slogan dan jargon. Indonesia layak meniru!
Reply | Reply with quote | Quote
# NURMADI RASYID,PA.BKL 2013-06-25 07:22
Kegaguman oleh ketua delegasi MA Sudan, Haydar Ahmad Daf’ullah kepada Mahkamah Agung RI merupakan kemajuan yang di capai oleh Mahkamah Agung RI dibawah kepemimpinan Bp. Hatta Ali dan petinggi lainnya semoga Mou itu terlaksana dalam waktu dekat.
Reply | Reply with quote | Quote
# Al Fitri - PA Manna 2013-06-25 10:48
3 hal yang mengagumkan peradilan si Sudan, patut untuk ditiru oleh kita...
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep sm PA Tasikmalaya / Singaparna 2013-06-25 11:06
Mudah-mudahan kita juga mengarah seperti Sudan, sehingga kita mandiri
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-06-25 11:14
Secara teori, di kita hakim/peradilan juga indevenden, tapi dalam praktek masih perlu 'pembangunan'. Soal ekonomi syari'ah, di kita juga sudah mulai maju, tapi tidak semaju di Sudan. Mungkin karena di Sudan tidak dominan faham sekuler, sementara di kita, orang mengaku tidak sekuler, tapi sikap dan tindakannya di atasnya sekuler.
Reply | Reply with quote | Quote
# MAME SADAFAL PA KAB.KEDIRI 2013-06-25 11:16
Kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara MA-RI dengan MA Sudan semoga dimasa-masa yang datang akan memberikan hasil yang lebih menggembiran sebagaimana apresiasi dan telah disampaikan YM Ketua MA-RI di hadapan rombongan Ketua MA sudan, Idealnya profesi Hakim seperti itu sehingga hakim benar-benar mandiri, hanya di ikat dan tunduk kepada code of konduc.amien
Reply | Reply with quote | Quote
# Hardinal PTA Jypura 2013-06-25 14:03
Sudan sebagai : 1). Pelopor ekonomi syariah, 2) Independensi hakim, 3). Independensi anggaran lembaga peradilan. Luar biasa, “SEMPURNALAH” sudah Lembaga Kekuasaan Kehakiman di Sudan.
Indonesia bagaimana dan kapan....!!!??? Kita kelihatannya memang dididik untuk bersikap manja berkepanjangan kepada legislatif dan eksekutif agar setiap tahun mendapat belas kasih, seperti memperjuangkan APBN-P. Teori Trias Politika hanya sebatas label melekat pada teori, tidak pada tatanan implementasi. MK dan MA seharusnya “satu paket budget”, bukan MA “bagian” dari Budgetnya eksekutif. Barangkali disinilah sumber terjadinya ketimpangan penghasilan sesama insan peradilan. Semoga hal ini dapat kita perjuangkan bersama secara sustainable, walau wujud "bayangan semu" pun belum ada di sekitar kita saat ini. Mudah-mudahan untuk dekade ke depan kita bisa...Amien!
Reply | Reply with quote | Quote
# Nasikhin Am. pta gtlo. 2013-06-25 14:11
Sebagaimana ungkapan YM. Dr. H. Hatta Ali, SH. MH. (Ketua Mahkamah Agung RI)ada 3 hal yang mengagumkan dari negara Sudan, disamping ekonomi syari'ahnya yang sudah maju,keunggulan lainnya adalah indepedensi hakim dan independensi anggarannya. Hal-hal tersebut kiranya patut diperjuangkan, lebih-lebih yang berkaitan dengan hal ke tiga, yang kita memang masih jauh dari itu. Selamat berjuang pak Hatta Ali.
Reply | Reply with quote | Quote
# Lazuarman PA Manna 2013-06-26 05:50
Hal yang positif dan patut diterapkan di peradilan Indonesia patut kita contoh dan kita perjuangkan demi mewujudkan cita cita peradilan yang agung.
Reply | Reply with quote | Quote
# R.A. Said 2013-06-26 06:28
Mudah-mudahan kunjungan MA Sudan ke MARI membawah berkah bagi kita. Amin
Reply | Reply with quote | Quote
# daswir tanjung 2013-06-26 06:46
KIta sambut dengan baik kunjungan MA Sudan ke Indonesia, dan Pimpinan MA dapat mengambil pelajaran dari kunjungan ini terutama dalam masalah ekonomi Syariah, sesuai Undang Undang Peradilan Agama, bahwa sengketa ekonomi syari'ah diselesaikan oleh Peradilan Agama, dan surat Edaran MA yang menyangkut tentang arbitrase syari'ah harus ditinjau ulang, dan kalau perlu dicabut . apa yang dikatakan oleh Ketua MARI harus ditindak lanjuti demi kemajuan peradilan dimasa mendatang.selam at dan selamat
Reply | Reply with quote | Quote
# Muh.amir razak PTA Kendari 2013-06-26 07:36
Mudah2an dengan kunjungan delegasi MA Sudan Ke MA-RI dapat memberi nuangsa baru bagi MA-RI dalam baiak dalam pembinaan yustisial maupun peningkatan kwalitas kesejarhteraan lembaga peradilan di Indonesia
Reply | Reply with quote | Quote
# HAM HSB,MH PA Sidikalang 2013-06-26 08:47
Kunjungan ini memang sangat meberikan manfaat buat Mari kkhususnya dengan Badilag, untuk tukar informasi berkenaan dengan Ekonomi Syariah. Sekedar numpang saran dan permohonan, Beasiswa untuk S3 ke Sudan jangan hanya biaya kuliah yang di beasiswakan tetapi kalu mungkin dengan biaya hidup di Sudan juga di biayai oleh Pemerintah Sudan. Kemungkinan hal ini yang membuat para Hakim tidak ikut daftar S3 ke Sudan waktu itu.
Reply | Reply with quote | Quote
# A Rahim Upuolat PA Masohi 2013-06-26 09:21
Menggaris bawahi Indenpendensi Kuangan MA Sudan, saya mohon dan harus bisa MA RI bukan saja indenpendensi secara institusional tetapi juga indenpendensi finansialnya karena boleh jadi hal itu dapat mempengaruhi indenpendensi institusional (indenpendensi hukum) karena MARI harus merengek-rengek minta dikasihani untuk menambah belanjaannya yang makin lama makin kurang karena harus memenuhi standarisasi setelah peralihan ke sistim satu atap dibawah MARI.
Reply | Reply with quote | Quote
# iyam pa cianjur 2013-06-26 09:46
berbagi pengalman adalah hal yang sangat berharga dan semoga kunjungan hakim agung sudan memberikan kita pengetahuan baru.....
Reply | Reply with quote | Quote
# Mahmudin A - PA Fakfak 2013-06-27 06:51
Kemandirian anggaran bagi MA RI sebagai lembaga Yudikatif hendaknya menjadi program prioritas yang terus menerus untuk diperjuangkan oleh MA sampai.... penghabisan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Indra_pa cianjur 2013-06-27 09:08
ada 3 hal dan diantara 3 hal tersebut, poin ketiga yg paling sulit terwujud di indonesia... :o
Reply | Reply with quote | Quote
# abdullah berahim, pta palu 2013-06-27 12:21
kagum sih boleh Pak, tinggal kita mau seperti mereka atau tidak. kalau mereka bisa seperti itu, tentu kita juga bisa. kami yang berada pada livel bawah, bisanya kami hanya berharap kepada bapak yang berada pada livel atas. studi banding boleh saja, tapi yang terpenting bagi mereka yang pegang kebijakan saja. kalo jg melibatkan yg di bawah, itu hanya rame2 saja dan pemborosan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-06-28 15:49
Siap dan bersediakan kita mencontoh 3 hal yang mengagumkan tersebut untuk diterapkan dalam dunia peradilan kita?
Jawabnya: "SIAP!"
Reply | Reply with quote | Quote
# H.Ambo Asse/HATI PTA Banjarmasin 2013-07-10 07:29
yang saya kagumi Ketua Mahkamah Agung RI, yang memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Delegasi Sudan dan beliau menstessing point mengenai Ekonomi Syari'ah dan kemandirian hakin dlm menegakkan hukum dan kemandirian lembaga Mahkamah Agung dari segala hal termasuk anggarannnya merupakab prosentase dari negara bukan belas kasihan dari Ekswekutif.
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage