“Kami dengar ekonomi syariah di Sudan sangat maju sehingga layak jika kami mengadakan studi banding di Sudan,” tutur Ketua MA RI yang didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Mohammad Saleh, Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkotsar, Ketua Kamar Perdata Suwardi, Ketua Kamar Peradilan Agama Andi Syamsu Alam, Ketua Kamar Peradilan Militer Imron Anwari, Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Imam Soebechi, Ketua Kamar Pembinaan Widayatno Sastro Hardjono dan Ketua Kamar Pengawasan.
Hal kedua yang mengagumkan dari Sudan, menurut Hatta Ali, adalah independensi hakim. Di negara yang bertetangga dengan Mesir itu, hakim dikondisikan supaya terbebas dari pelbagai intervensi.
“Sehingga hakim tidak tercemari oleh pergaulan masyarakat,” ujar Hatta Ali, dalam pertemuan yang juga dihadiri Dirjen Badilag Purwosusilo dan Sekretaris Ditjen Badilag Farid Ismail itu.
Dan hal ketiga dari Sudan yang mengagumkan menurut Hatta Ali ialah independensi anggaran lembaga peradilan.
“Sistem penganggaran yang sepenuhnya ada di MA, bukan berdasarkan belas kasih pemerintah, tapi berdasarkan prosentase anggaran negara,” tuturnya.
Karena itu, Ketua MA RI berharap agar MoU antara MA RI dan MA Sudan yang telah ditandatangani pada tahun 2011 dapat segera ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak.
“Kami menaruh perhatian dan membuka tangan selebar-lebarnya dalam bidang teknis hukum. Mana yang kira-kira perlu kita tingkatkan,” ujar Hatta Ali.
Bidang teknis hukum yang dimaksud Hatta Ali meliputi pidana, perdata, agama, militer dan tata usaha negara.
“Mudah-mudahan mulai tahun 2013 ini kita bisa menindaklanjuti MoU tersebut,” imbuh Hatta Ali.
Siap berkunjung ke Sudan
Kesempatan bertemu dengan pimpinan MA RI dimanfaatkan oleh ketua delegasi MA Sudan, Haydar Ahmad Daf’ullah, untuk menyampaikan berbagai hal mengenai sistem peradilan di Sudan. Apa yang disampaikannya kali ini tidak berbeda jauh dengan paparannya di hadapan para peserta diklat calon hakim di Aula Balitbandiklat MA, beberapa hari lalu.
Selain mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pimpinan MA RI, Haydar Ahmad Daf'ullah juga menyampaikan undangan kepada Ketua MA RI agar berkenan berkunjung ke MA Sudan.
“Kami ingin Yang Mulia Ketua MA RI berkunjung ke Sudan pada bulan November 2013,” tuturnya.
Undangan secara lisan tersebut direspons positif oleh Ketua MA RI. Hanya, pada bulan November, Ketua MA RI sudah diagendakan berangkat ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan pimpinan MA di sana.
“Karena itu kami minta supaya kunjungan ke Sudan dijadwalkan di bulan yang lain,” kata Hatta Ali.
Indonesia dan Sudan telah menjalin kerja sama sejak lama, termasuk di bidang yudisial. Pada tahun 2007, Ketua MA RI Prof Bagir Manan pernah berkunjung ke Sudan. Setahun kemudian, delegasi MA RI yang dipimpin Wakil Ketua MA Marianna Sutadi juga berangkat ke Sudan untuk mempelajari ekonomi syariah.
Sebaliknya, delegasi MA Sudan juga beberapa kali berkunjung ke Sudan. Kunjungan yang paling monumental ialah kunjungan Ketua MA Sudan pada November 2011 untuk meresmikan kerja sama melalui MoU.
(hermansyah)