Ketika Mantan Dirjen Badilag Minta Maaf
Tapaktuan l Badilag.net
Mantan Dirjen Badilag Wahyu Widiana meminta maaf kepada para pejabat, hakim dan pegawai Mahkamah Syar’iyah (MS) Tapaktuan.
“Saya mohon maaf, selama tujuh tahun jadi Dirjen dan lima tahun jadi Direktur Pembinaan Peradilan Agama, saya belum pernah ke sini,” kata Wahyu Widiana, di ruang pertemuan MS Tapaktuan, Senin (1/12/2014).
Bersama dengan Sekditjen Badilag H. Tukiran, S.H, M.M., ia ke MS Tapak Tuan dalam kapasitas sebagai penasehat senior Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).
MS Tapaktuan adalah salah satu satker di bawah MS Aceh. Yurisdiksinya meliputi Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya.
Terletak di pesisir, diperlukan waktu sekitar 9 jam dari Banda Aceh dengan rute berkelok-kelok untuk menuju Tapaktuan. Karena lokasinya yang begitu jauh, MS ini hampir tidak pernah dikunjungi oleh pejabat dari pusat.
Jika ingin memangkas waktu perjalanan, caranya ialah dengan naik pesawat berbadan mungil dan berbaling-baling dari bandara Kualanamu Medan. Pesawat dari maskapai Susi Air itu terbang sekira 1 jam. Tapi pesawat ini hanya melayani dua kali penerbangan dari Kualanamu ke Tapaktuan dan sebaliknya, yaitu pada hari Senin dan Jumat.
Dengan pesawat milik Menteri Kelautan dan Perikanan itulah Wahyu Widiana dan Sekditjen Badilag meluncur ke MS Tapaktuan. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan darat dari bandara Tapak Tuan menuju gedung MS Tapaktuan sekira 45 menit.
“Saya bersyukur bisa ke sini untuk melihat pelayanan terpadu,” kata Wahyu Widiana.
Pelayanan terpadu itu diselenggarakan MS Tapaktuan di Blangpidie pada Selasa (2/12/2014). Ini adalah sidang terpadu pertama di wilayah Nangroe Aceh Darussalam.
“Saya mengapresiasi, sebab ini yang pertama di Aceh dan akan dievaluasi dan dijadikan percontohan di wilayah Aceh. Kami sudah ada pembicaraan dengan Pemda Aceh,” tambahnya.
Wahyu Widiana menegaskan, sidang terpadu merupakan bagian dari program Justice for the Poor. Menurutnya, program ini sangat positif. Pada waktu bersamaan, pengadilan memberi pelayanan bersama KUA dan Disdukcapil. Masyarakat sangat terbantu, baik dari segi waktu maupun biaya, sebab mereka akan memperoleh penetapan pengadilan, buku nikah dan akta kelahiran sekaligus.
“Di Indonesia, ada 40 juta yang tidak punya akta kelahiran. Setengah pasutri tidak punya akta nikah,” ungkapnya.
Begitu penting dan bermanfaatnya program ini, wajar jika menjadi perhatian secara nasional, bahkan internasional.
“Ini sepertinya bukan tugas pokok, tapi ini jadi perhatian di mana-mana. Tolong dukung ide-ide ini. Ada kepuasan tersendiri bisa membantu masyarakat kurang mampu,” tandasnya.
Wahyu Widiana mengaku senang melihat suasana di MS Tapaktuan. Ia berharap agar kinerja MS ini terus meningkat. “Jangan sampai terjadi, kalau sudah dianggap bagus, malah yang terjadi sebaliknya,” ia berpesan.
Blusukan itu positif
Sekditjen Badilag H. Tukiran, S.H., M.M. menilai kunjungan seperti ini positif buat kedua pihak, baik pusat maupun daerah.
“Sekarang tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi satker yang terpencil. Kenapa kita tidak blusukan ke PA-PA, padahal itu sangat positif,” ujarnya.
Dengan melakukan kunjungan seperti ini, pihak pusat dapat mengetahui keadaan di daerah. Sebaliknya, pihak daerah dapat memperoleh informasi mengenai program-program pihak pusat.
Setelah itu, terciptalah suasana saling mengenal. Komunikasi antara pusat dan daerah pun menjadi semakin lancar.
“Untuk menuju visi dan misi MA, Badilag tentu tidak basa sekonyong-konyong melakukannya sendiri, tapi harus ada keterlibatan semua,” imbuhnya.
Ketua MS Tapaktuan Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. gembira satkernya bisa dikunjungi oleh mantan Dirjen Badilag dan Sekditjen Badilag.
“Alhamdulillah, luar biasa mantan Dirjen hadir bersama Sekditjen. Saya yakin di aceh baru ada sekarang ini,” tuturnya.
Kepada dua sosok penting itu, Ketua MS Tapaktuan berharap mendapat masukan berharga.
“Kami perlu dibangunkan supaya tetap terjaga. Kami butuh semangat dan motivasi. Kalau ada yang kurang, mohon beri bimbingan," ujarnya.
[hermansyah]