Ini Hasil Lengkap Survei Kepuasan Publik Terhadap Layanan Administrasi Pengadilan

Jakarta l Badilag.net

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) baru saja merilis hasil survei berjudul “Laporan Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan: Survey Kepuasan Pengadilan 2013”. Pernah dicuplik dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, laporan hasil survei itu kini dipublikasikan secara utuh.

PSHK mengadakan survei terhadap empat aspek, yaitu layanan administrasi, layanan informasi, bantuan hukum dan tilang.

Pada aspek pertama, yakni layanan administrasi pengadilan (court administration) di PN dan PA, PSHK menemukan bahwa 50% responden menyatakan puas, 40% menyatakan cukup dan 10% persen menyatakan tidak puas.

Rinciannya, pada PN, 34% responden menyatakan puas, 50% cukup dan 15% tidak puas. Sedangkan pada PA, 65% responden menyatakan puas, 30% cukup dan 5% tidak puas.

Berikut ini adalah data lengkap layanan administrasi PN dan PA yang disurvei oleh PSHK:

No	Aspek layanan	Sub-Aspek Layanan	Pengadilan Negeri			Pengadilan Agama
			Puas	Cukup	Tidak	Puas	Cukup	Tidak
1.	Fasilitas pengadilan	Akses ke gedung pengadilan	36%	50%	14%	60%	34%	6%
		Fasilitas informasi	32%	48%	20%	51%	41%	8%
		Fasilitas toilet	11%	41%	48%	28%	46%	26%
2.	Proses pendaftaran	Prosedur pendaftaran	36%	55%	9%	62%	34%	4%
		Sistem pembayaran	34%	63%	13%	61%	30%	9%
		Petugas pendaftaran dan pembayaran	38%	48%	14%	60%	32%	8%
3.	Persidangan	Persiapan persidangan	39%	52%	9%	56%	38%	6%
		Fasilitas ruang sidang	44%	41%	15%	66%	28%	6%
		Proses persidangan	39%	49%	12%	64%	31%	5%
		Pemeriksaan setempat	38%	53%	9%	60%	33%	7%
4.	Pemberian putusan	Pemberian putusan	-	-	-	-	-	-
5.	Pengembalian sisa pembayaran	Sisa panjar biaya perkara	49%	45%	15%	73%	21%	6%
6.	Permohonan eksekusi	Eksekusi	22%	55%	23%	47%	47%	6%
7.	Petugas pengadilan	Petugas pengadilan	31%	51%	18%	62%	31%	7%
TOTAL			34%	50%	15%	65%	30%	5%

 

 

Metodologi PSHK

PSHK melakukan survei pada Maret hingga Juli 2013 di 12 kota pada 12 Pengadilan Negeri (PN), 12 Pengadilan Agama (PA) dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Khusus untuk PTUN, tidak ada laporan hasil survei pelayanan administrasi.

Pengadilan-pengadilan itu tersebar di empat area berdasarkan wilayah pengawasan Badan Pengawasan MA. Wilayah I adalah Sumatera; wilayah II adalah Jawa dan Bali; wilayah III adalah Kalimantan dan Sulawesi; dan wilayah IV adalah NTB, NTT, Maluku dan Papua.

Wilayah I terdiri dari Medan, Palembang dan Rantau Prapat. Wilayah II terdiri dari Jakarta Selatan, Sleman dan Tuban. Wilayah III terdiri dari Banjarmasin, Samarinda dan Palu. Dan, wilayah IV terdiri dari Mataram, Soe dan Sumbawa Besar.

Pengadilan-pengadilan itu ditentukan PSHK dengan pertimbangan memiliki perkara di atas 350 per tahun dan menangani perkara-perkara yang kompleks. Tujuannya agar memberikan hasil yang optimal terhadap pemetaan kepuasan atas layanan pengadilan.

PSHK melakukan survei dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif, untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

Dengan pendekatan kuantitatif, data yang dihimpun berupa angka-angka yang diperoleh berdasarkan persepsi kepuasan responden. Untuk itu, PSHK menggunakan kuesioner.

Di sisi lain, pendekatan kualitatif ditempuh PSHK dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen. Yang diwawancarai PSHK adalah aparatur pengadilan.

Pada survei kepuasan administrasi pengadilan, responden di PN dan PA berjumlah 770. Rinciannya, 383 responden di PN dan 387 responden di PA.

Mayoritas responden adalah lulusan perguruan tinggi (51%), lalu SMP dan SMA (42%), SD (6%) dan lainnya (1%).

Sebagian besar responden adalah para pihak non-advokat (49%), disusul advokat (26%), agen pengurusan administrasi peradilan (3%) dan lainnya (5%).

Sebanyak 72% responden adalah pria dan hanya 28% responden wanita. Rinciannya, di PN, responden pria 82% dan responden wanita 18%. Sementara di PA, responden pria 59% dan responden wanita 41%.

[hermansyah]