Ditjen Badilag Gelar Bimtek Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id
Dalam rangka menyukseskan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) mengelar bimbingan teknis secara virtual dengan menghadirkan narasumber Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan (RB Kunwas) Drs. Agus Uji Hantara, M.E, di command center Ditjen Badilag.
Dengan materi " Strategi Meraih Predikat WBK dan WBBM dalam Pembangunan Zona Integritas di Tengah Pandemi Covid-19", acara ini diikuti oleh seluruh pegawai Ditjen Badilag, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia melalui aplikasi zoom meeting dan berlangsung selama 4 hari (15-20/5).
Dalam acara ini para peserta yang mengikuti bimtek sudah terjadwal berdasarkan Surat Dirjen Badilag No. 1711/DJA/HM.00/5/2020 tentang undangan mengikuti Virtual Meeting. Mereka adalah satker yang sudah meraih predikat WBK/WBBM, satker yang tahun lalu sudah dinilai tapi tidak memperoleh predikat WBK/WBBM dan satker yang baru akan diusulkan.
Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi para Ketua PTA dan PA beserta jajarannya, di tengah pandemi covid-19 masih dapat meluangkan waktu dan bersemangat untuk mengikuti bimtek ZI untuk membawa peradilan agama menjadi Peradilan Agama yang excellent .
"Saya minta kepada seluruh satker yang diusulkan dalam ZI untuk mempersiapkan strategi dan mempelajari dengan baik tentang ZI, salah satunya yaitu melakukan studi banding dengan satker yang sudah berhasil meraih ZI dengan predikat WBK/WBBM. Saya Juga minta para PTA yang ikut bimtek untuk melakukan evaluasi kepada satker di wilayahnya masing-masing yang diusulkan masuk dalam ZI," ujar Aco Nur yang didampingi para pejabat eselon II dan III Ditjen Badilag.
Sementara Agus Uji Hantara menjelaskan tentang strategi pembangunan ZI unit kerja menuju WBK/WBBM. menurutnya ada lima strategi dalam pembanguna ZI. Pertama, Mindset/Culturset & Komitmen. Komiteman nyata pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, Kemudahan, kecepatan, transparansi pelayanan. Menyediakan fasilitas yang lebih baik dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan serta semangat hospitallitty untuk kepuasan publik. Ketiga, Progra yang menyentuh masyarakat. Membuat inovasi program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. Keempat, Monitoring dan Evaluasi. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan umpan balik perbaikan. Kelima, Manajemen Media. Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.
Agus juga menuturkan dalam Reformasi birokrasi dan pembangunan ZI terdapat 3 budaya yang akan dicapai. Yang pertama yaitu budaya integritas tinggi. "Jangan sampai ada pelayanan yang tidak jelas, diskriminasi dan apakah masih ada calo di dalam pengadilan. Dalam Budaya integritas tinggi semua personil pengadilan harus menjunjung itu. Nilai-nilai organisasi yang ada di Mahkamah Agung dan juga di Ditjen Badilag diimplementasikan," ujarnya.
Kemudian yang kedua adalah budaya kinerja tinggi. Capai-capaian kinerja kita harus tinggi dengan capaian indikator kinerja utamanya. "Saya lihat tahun kemarin evaluasi akuntabilitas kinerja maupun evaluasi Reformasi Birokrasi di PA dan PTA kinerjanya luar biasa tinggi. Rata-rata di PA sudah mendekati 90% tingkat penyelesaiannya," ungkapnya.
Sedangkan yang ketiga adalah budaya melayani dengan baik. Pelayanan peradilan yang baik di PTA maupun di PA."Pelayanan peradilan yang baik selain kepada publik juga kepada stakeholder di Pengadilan Agama,"tuturnya.
Agus juga meminta apa yang telah ia paparkan agar dibaca dan dipelajari. "Ini tugas kita bersama untuk memperbaiki Republik ini menjadi lebih baik, peradilan yang agung dan peradilan yang cepat dan moderen ini bisa terwujud,"pungkasnya.(RA)