Ditjen Badilag Gelar Bimbingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Ditjen Badilag dalam hal ini Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama menyelenggarakan kegiatan Bimbingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan Agama, di ruang rapat Ditjen Badilag, Senin (22/2).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktur Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H.,M.H. pasca melakukan evaluasi secara komprehensif, mendalam, disertai dengan audiensi ke beberapa Stakeholder terkait diantaranya Badan Pengawasan dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB.

Pelaksanaan kegiatan di awal tahun dimaksudkan untuk lebih mempersiapkan satker dalam melaksanakan pembangunan ZI tahun 2021 dan mempersiapkan penialian di tahun 2021. Kegiatan ini menjadi sangat penting dikarenakan pada tahun 2020 dari 29 Satker yang diusulkan mengikuti Pembangunan Zona Integritas WBBM, hanya 2 satker yang berhasil memperoleh predikat WBBM (6,9 %) sementara itu dari 265 satker yang diusulkan WBK, hanya 49 satker yang berhasil meraih predikat WBK (18,49%).

Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H, secara resmi membuka kegiatan ini. “Saya menyambut baik kegiatan ini, mumpung masih diawal tahun untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan pembangunan ZI yang lebih terarah, dan untuk mempersiapkan diri dalam penilaian tahun 2021,“ujar Dirjen Badilag.

 

Aco Nur juga mengucapkan selamat kepada PA Jakarta Pusat dan PA Jakarta Selatan yang sudah memperoleh predikat WBBM tahun 2020 dan meminta untuk mempertahankan dan meningkatkan nilainya.

Aco Nur juga meminta kepada PTA dan PA yang memperoleh predikat WBK tahun 2020 untuk mempersiapkan ikut penilaian WBBM tahun ini. "Bagi satker yang sudah ikut penilaian tahun 2020 baik WBBM maupun WBK, tapi belum memperoleh predikat seperti yang diharapkan, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap konsisten dalam melaksanakan pembangunan ZI dan bangun kepercayaan diri untuk bisa meraih predikat di tahun ini. Bagi satker yang belum sama sekali ikut penilaian, saya berharap bisa ikut di tahun ini. Oleh karena itu bagi satker yang sudah siap, segera usulkan ke Badilag melalui PTA, tolong PTA akomodir satker yang sudah siap tapi belum masuk daftar yang sudah diusulkan ke Badilag tahun ini, segera perbaiki usulannya, saya tunggu sampai besok sore," ujar Aco Nur.

Berdasarkan surat Ditjen Badilag Nomor 485/DJA/HM.00/2/2021 bertanggal 18 Februari 2021 yang dipublikasikan di website laman https://badilag.mahkamahagung.go.id/, acara terbagi menjadi 2 sesi yakni sesi I berlangsung Pukul 8.30 - 12.00 WIB, diikuti oleh seluruh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pengadilan Agama, dan Mahkamah Syar’iyah dengan Narasumber dari Badan Pengawasan.

Sesi II dilangsungkan pada pukul 13.00 – 16.30 WIB, diikuti oleh Satker yang sudah berhasil meraih predikat WBBK dengan narasumber dari PA Jakarta Pusat dan PA Jakarta Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini dihadiri Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan kordinator 6 area satker pada ruang Media Center masing-masing Kantor Pengadilan.

Kegiatan tersebut juga turut mengundang Auditor Badan Pengawasan yang dihadiri secara langsung di ruang Laboratorium SIPP Ditjen Badilag, auditor yang hadir adalah M.Anis S.E.,Ak.,M.Ak.,Ca. (Auditor Madya), Zufri Hardi, S.T., M.H. (Auditor Muda), dan Ekasari Rahmawati,S.E.,M.A. (Auditor Pertama) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Terdapat hal-hal pokok yang menjadi perhatian dalam pembinaan virtual tersebut diantaranya:

1. Memaksimalkan Pengelolaan media informasi untuk mempublikasikan seluruh prestasi pengadilan, inovasi layanan yang dimiliki, dan juga keterbukaan informasi baik melalui website dan media lain seperti Instagram, Facebook resmi satker dll.
2. Pengelolaan Inovasi Layanan meliputi :
   1. Inovasi yang menyentuh kebutuhan pengguna pengadilan, untuk meningkatkan layanan;
   2. Pembangunan inovasi yang mengarah pada layanan pengguna pengadilan, tidak hanya intern;
   3. Seluruh prestasi diupload secara periodik, tanpa menunggu perintah dari atas;
   4. Pastikan seluruh media informasi selalu aktif dan update datanya
3. Penguasaan materi dan kemampuan komunikasi oleh pimpinan pengadilan dan tim kerja Pembangunan ZI. Semua tim kerja harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan ZI sehingga menguasai betul substansinya.
4. Mengenai Survey:
   1. Survey Eksternal Survey dilakukan secara berkala baik survey kepuasan masyarakat maupun survey integritas;
   2. Tindaklanjuti hasil survey dengan membuat rencana kegatan yang memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan, untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada periode survey berikutnya;
   3. Publikasikan hasil survey melalui media resmi pengadilan
5. Pengelolaan Responden:
   1. Pengumpulan data responden yang kooperatif
   2. Bangun komunikasi, dan dimonitor terus untuk memastikan semua responden mengisi survey seperti yang diharapkan.
6. Secara detil saya minta kawan-kawan dari Bawas bisa menyampaikan dengan jelas, apa apa yang perlu dipersapkan mumpung belum turun sebagai tim penilai internal.
7. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menggali berbagai informasi guna perbaikan pembangunan ZI kita, sehingga tahun ini bisa lebih banyak lagi yang berhasil memperoleh predikat baik WBK maupun WBBM.
   
   

Untuk pembinaan pada sesi II dibuka Oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H.,M.H. yang diilanjutkan dengan pemaparan kiat-kiat meraih WBBM oleh
Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. (Ketua PA Jakarta Selatan) dan Dr. Drs. H. Sirajuddin Sailellah, S.H., M.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat). Adapun Kiat-kiat tersebut diantaranya berupa:

1. Memastikan bahwa implementasi ZI menuju WBK yang indikatornya: tetap dijalankan secara konsisten/totalitas, meningkatkan kualitas implementasi ZI WBK, Implementasi ZI-WBK telah hadir dan membudaya dalam birokrasi PA yang bersangkutan;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang indikatornya meliputi: keharusan adanya pengkatan pelayanan publik baik dalam bentuk inovasi sarana layanan maupun inovasi aplikasi layanan, pelayanan publik tersebut harus berkorelasi dengan kebutuhan kekinian/masa pandemi;
3. Manajemen media: pertanyaan besar adalah bagaimana masyarakat mau memanfaatkan kalau tudak mengetahui keunggulan inovasi kita? (Agus)