Di hadapan para pejabat eselon III dan IV Badilag, Dirjen Badilag mengungkapkan bahwa DIPA untuk Ditjen Badilag telah diserahkan oleh Sekretaris MA pada 23 Desember 2013.

“Anggaran itu untuk program peningkatan manajemen peradilan agama,” ujar Dirjen Badilag.

Tahun ini, anggaran untuk program tersebut berjumlah Rp 69,3 miliar. Rinciannya, Rp 47,2 miliar untuk satker Badilag dan Rp 22,1 miliar untuk satker-satker di lingkungan peradilan agama.

Dalam kesempatan ini Dirjen Badilag mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada petunjuk operasional kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk memudahkan mekanisme penyiapan dana,  Dirjen Badilag menginstruksikan agar setiap unit eselon II segera menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu kepada jadwal penarikan yang baru.

Khusus untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan pihak ketiga, Dirjen Badilag meminta agar mulai diproses, khususnya untuk barang yang sudah jelas jenisnya dan tidak terikat dengan kegiatan lain. “Misalnya pengadaan komputer, laptop, dan kendaraan,” ujarnya.

Dirjen Badilag juga menginformasikan bahwa pejabat pengelola keuangan yang tidak terikat dengan tahun anggaran, seperti kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan penandatangan surat perintah membayar (SPM) tetap masih seperti tahun 2013.

“Namun tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan dalam waktu dekat,” Dirjen Badilag menambahkan.

Sebagaimana tahun sebelumnya, tahun ini penyerapan anggaran juga harus maksimal. Hal itu menjadi tanggung jawab para pejabat eselon II yang dibantu pejabat-pejabat struktural di bawahnya.

“Serapan harus tinggi, tapi juga jangan lupakan output dan outcome-nya,” tandas Dirjen Badilag.

Di akhir pengarahannya Dirjen Badilag mengingatkan agar unit-unit kerja eselon II disiplin dengan jadwal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan keuangan. Sebab, hal itu akan sangat membantu proses penyiapan dana di bagian keuangan.

[hermansyah l ridwan anwar]