Menurut Dirjen Badilag, prestasi tersebut patut dibanggakan mengingat salah satu indikator berjalannya manajemen yang baik adalah adanya perencanan, penganggaran serta hasil yang baik. PTA Maluku Utara, yang kantornya berada di ‘pulau terpencil’ Sofifi, ternyata berhasil melakukan itu. Sebuah prestasi yang yang tidak dapat diraih oleh semua satker.
Namun Dirjen Badilag juga menegaskan bahwa prestasi tersebut baru sebatas capaian penyerapan anggaran. Dijelaskannya, tingginya serapan anggaran harus didukung dengan output dan outcome yang nyata.
“Jangan sampai ada satker di lingkungan peradilan agama yang memiliki tingkat serapan yang tinggi namun terdapat kegiatan yang sifatnya materiil atau lazim disebut dengan kegiatan fiktif. Cara membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar ada adalah dengan mendokumentasikan setiap program dan kegiatan,” tandas Dirjen.
Adanya peningkatan koordinasi serta kualitas kerja yang apik antara elemen di masing-masing satker juga menjadi harapan Dirjen Badilag. Apalagi di dalam kegiatan tersebut terdapat agenda Rakerda di mana seluruh unsur pimpinan serta pejabat masing-masing satker se-PTA Maluku Utara bertemu.
Dirjen Badilag mengingatkan, hendaknya tidak ada lagi missing link dalam menerjemahkan sekaligus melaksanakan kebijakan pimpinan MA maupun Ditjen Badilag. Hendaknya seluruh PA di bawah PTA Maluku Utara bisa menyatukan visi, misi, persepsi serta aksi di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
“Jangan ada lagi perbedaan pandangan dalam menjalankan kebijakan yang nantinya akan menentukan hasil dari pekerjaan nantinya,” ia berpesan.
Hijau semangka
Pada kesempatan ini Dirjen Badilag juga menunjukkan perhatiannya yang serius terhadap implementasi SIADPA Plus. Di hadapan hadirin, Dirjen Badilag tak hanya bicara, tapi juga membawa data terkini yang berasal dari pantauan online pelaporan info perkara yang telah disiapkan oleh tim di Laboratorium SIADPA sehari sebelumnya.
Kevalidan data, pelaporan online dan grafik kinerja SIADPA Plus di PA-PA sewilayah hukum PTA Maluku Utara dikupas Dirjen.
Dari seluruh PA di wilayah Maluku Utara, hanya ada satu PA yang hampir tidak memiliki kekurangan atau kesalahan, baik dalam pengimplementasian SIADPA maupun pelaporannya. PA tersebut adalah PA Labuha, yang kantornya berada paling jauh dari PTA Maluku Utara. Untuk menuju ke PA Labuha, jika berangkat dari PTA Maluku Utara, harus menyeberang dulu ke Kota Ternate menggunakan speedboot sekitar 45 menit dan selanjutnya menempuh perjalanan kapal selama delapan jam.
Dirjen berharap adanya kevalidan dan kesesuaian antara data yang telah diupload di portal pelaporan perkara online Ditjen Badilag dan data fisik yang berada di berkas.
Menurut Dirjen, ada semacam fenomena yang terjadi di pelaporan online perkara di mana satker-satker berlomba untuk mengupload pelaporan dengan sempurna namun mengabaikan keadaan yang sebenarnya di lapangan.
“Misalnya dalam pelaporan online perkara seakan-akan berjalan begitu sempurna namun kenyataannya banya berkas yang masih berada di Panitera masing-masing dan beum diminutasi,” ungkapnya.
Dirjen mengibaratkan pelaporan model begini sebagai “Hijau Semangka”. Dari luar tampak hijau namun merah di dalamnya. “Artinya, dalam pelaporan online terlihat hijau namun di kenyataan yang ada masih banyak data yang tidak sesuai,” tandasnya.
Rakerda dan Bimtek yang diselenggarakan PTA Maluku Utara ini diselenggarakan selama tiga hari, 2-4 Mei 2013. Dua kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan PTA Maluku Utara untuk melahirkan aparat peradilan agama yang cakap serta berkompeten dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya.
Ketua Panitia Pelaksana Drs. H. Nurdin, yang juga Pansek PTA Maluku Utara, mengungkapkan bahwa peserta kegiatan ini berjumlah 60 orang. Mereka terdiri dari 17 hakim tingkat pertama dan tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan yang berjumlah 43 orang.
(SPN-TIM PTA MU)