Dirjen Badilag Buka Rakerda PTA Padang: Menegaskan Tingkatkan Kualitas Layanan dan Integritas
Padang, 25 Februari 2025 – Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang dan Pengadilan Agama (PA) se-wilayah PTA Padang, yang berlangsung pada 25-26 Februari 2025.
Acara Rakerda yang diselenggarakan di Kota Padang ini dihadiri oleh Ketua PTA Padang, Dr. Abd. Hakim, M.H.I., Wakil Ketua PTA Padang, Drs. H. Alaidin, M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badan Peradilan Agama, Sutarno, S.IP., M.M. serta jajaran Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris PTA Padang, dan Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris PA se-wilayah PTA Padang.
Dalam sambutannya, Dirjen Badilag menekankan pentingnya transformasi digital dalam peradilan agama. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat.
"Kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pengadilan agama tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional, tetapi harus berinovasi dalam memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien," ujar Muchlis.
Tingkatkan Layanan dan Integritas
Dalam paparannya, Dirjen Badilag menyoroti implementasi E-Court sebagai langkah utama dalam mempercepat penanganan perkara. Berdasarkan data, hampir 99% perkara di wilayah PTA Padang sudah ditangani melalui sistem E-Court. Selain itu, dalam penilaian Triwulan ke-IV, PA Batusangkar menduduki peringkat kedua secara nasional dalam pemanfaatan sistem ini.
Selain itu, Muchlis menegaskan bahwa zona integritas dan penguatan transparansi menjadi prioritas utama. Digitalisasi dalam pelayanan hukum, seperti penerapan E-AC sebagai solusi untuk mengatasi pemalsuan akta cerai, serta optimalisasi pengawasan melalui CCTV Online di ruang-ruang strategis pengadilan, menjadi langkah konkret dalam meningkatkan layanan dan integritas.
"Sebagai aparat peradilan agama, kita semua harus menyadari bahwa kualitas pelayanan hukum adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat menaruh harapan besar agar peradilan agama bisa menjadi tempat mereka memperoleh keadilan dengan mudah, cepat, dan tanpa biaya yang memberatkan. Oleh karena itu, kita harus terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap aspek pelayanan kita," tegasnya.
Pembinaan: Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur
Setelah pembukaan Rakerda, Dirjen Badilag melanjutkan agenda dengan pembinaan kepada seluruh peserta. Fokus utama pembinaan ini adalah program prioritas Badilag Tahun 2025. Muchlis menyampaikan enam program prioritas Ditjen Badilag Tahun 2025, yaitu:
- Penguatan Integritas melalui pembangunan Zona Integritas dan sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi, termasuk optimalisasi keterbukaan informasi publik.
- Optimalisasi Layanan Peradilan dengan target pendaftaran perkara melalui E-Court mencapai 80%, penyelesaian perkara tepat waktu, serta optimalisasi eksekusi putusan.
- Penguatan Kelembagaan, termasuk pengajuan peningkatan kelas pengadilan dan pembentukan pengadilan agama baru.
- Peningkatan Kompetensi SDM, melalui rekrutmen pimpinan berbasis meritokrasi, bimbingan teknis (bimtek), serta sistem reward & punishment.
- Penguatan Teknologi Informasi, termasuk penyederhanaan dan integrasi aplikasi berbasis IT.
Pembinaan ini juga menyoroti hasil pengawasan Badan Pengawasan MA-RI, yang menemukan beberapa permasalahan. Oleh karena itu, Muchlis menekankan bahwa disiplin dan profesionalisme aparatur adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan agama.
Sinergi dan Kolaborasi untuk Peradilan Agama yang Lebih Baik
Menutup pembinaan, Dirjen Badilag mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum Rakerda ini sebagai ajang berbagi ide, merumuskan strategi baru, serta memperkuat sinergi antar-satuan kerja dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan.
"Kita harus membangun sinergi yang kuat agar peradilan agama tetap relevan dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Tanpa kolaborasi dan komitmen bersama, inovasi yang kita buat tidak akan berjalan maksimal," pungkasnya.
Rakerda PTA Padang tahun ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi peradilan agama di wilayah Sumatera Barat untuk semakin beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat. (FHD)