Dirjen Badilag buka Acara Review Pedoman APM
Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id
Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. didampingi Sektditjen Badilag Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dan Dirbiganis Dr. Chandra Boy Serosa, S.H., M.H. membuka acara review pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Bekasi, Rabu (20/3/2108).
Aco Nur berbicara bahwareview pedoman APM merupakan komitmen Ditjen Badilag dalam rangka melanjutkan peningkatan kualitas peradilan agama terutama menyangkut pelayanan pengadilan agama kepada masyarakat pencari keadilan.
Sejak tahun 2017, Ditjen Badilag telah melaksanakan dan menerapkan APM terhadap 359 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan 29 Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syaríyah Aceh di Seluruh Indonesia.
Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan pemeliharaan, pemantauan, menjaga konsistensi dan mengevaluasi penerapan Sistem APM dengan melakukan penyempurnaan dan review pedoman APM.
Aco Nur menegaskan keberhasilan suatu program salah satunya karena berkualitasnya pedoman. Untuk itu, Ditjen Badilag menghadirkan beberapa pihak yang memiliki kompetensi yaitu beberapa Asesor APM serta Auditor Badan Pengawasan MA RI.
Dirjen berharap selama 3 hari kegiatan dapat menghasilkan pedoman APM yang mengakomodir perkembangan dan kebutuhan peradilan agama. Saat ini peradilan agama sudah menerapkan register dan keuangan perkara secara elektonik. Diharapkan juga, pedoman yang baru dapat mengakomodir Zona Integitas (ZI) dan Reformasi Birokrasi (RB).
Aco Nur berpesan bahwa dalam mengakomodir ZI dalam Pedoman APM harus sesuai dengan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
Terkait ZI, kembali mengingatkan pimpinan Pengadilan Agama sampai kebawahnya harus mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun ZI. Dan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada semua unsur Pengadilan Agama dimulai dari Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera sampai dengan Pegawai Tidak Tetap.
Aco Nur berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi batu lompatan menuju peradilan yang modern berbasis teknologi informasi, beorientasi melayani masyarakat sehingga kinerja dan pelayanan peradilan agama menjadi semakin berkualitas dan semakin memuaskan masyarakat pencari keadilan. (abu jahid – hirpan hilmi)