“Yang perlu kita lakukan sekarang adalah merumuskan program prioritas untuk satu tahun ke depan. Setelah program terumuskan, kita siapkan kegiatan. Program-program prioritas itu harus menggambarkan seluruh unit kerja yang ada,” ungkapnya.
Ada berbagai program prioritas baru yang ditawarkan Dirjen Badilag. Sebagian program itu telah berjalan dan sebagian lainnya sedang dirintis.
“Tapi ini perlu kita pilah-pilah lagi, mana yang termasuk program dan mana yang termasuk kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program. Satu program bisa terdiri dari beberapa kegiatan,” Dirjen menjelaskan.
Program baru yang sudah berjalan dan akan ditingkatkan hingga ke level nasional adalah pendaftaran perkara secara online dan arsip digital. Yang pertama dikembangkan oleh PA Jakarta Selatan dan yang kedua dimulai oleh PA Jakarta Barat.
Diskusi hukum dan penerbitan majalah digital “Peradilan Agama” juga termasuk program baru yang telah berjalan. Diskusi hukum putaran pertama dan diselenggarakan Badilag pada akhir April 2013 dan majalah digital edisi perdana terbit sebulan setelah diskusi itu.
Fit and proper test untuk menjaring calon pimpinan PA Kelas IA Tertentu dan hakim tinggi juga terhitung sebagai program baru yang akan terus ditingkatkan. Karena keterbatasan anggaran untuk mengadakan tes secara tatap muka, tidak tertutup kemungkinan, Badilag akan memberlakukan tes secara elektronik.
“Anggaran kita setahun hanya untuk 40 orang, padahal orang yang bisa jadi hakim tinggi dalam setahun bisa lebih dari 100,” ungkap Dirjen.
Program baru lainnya yang sedang berjalan ialah pengembangan SIADPA Plus, mulai dari pengembangan info perkara hingga penyempurnaan SIADPTA. Selain itu, ke depan Badilag juga akan mengintegrasikan SIADPA dengan SIMPEG.
“Integrasi SIADPA dan SIMPEG ini penting untuk melihat kinerja para hakim,” ujar Dirjen. Setelah SIADPA dan SIMPEG diintegrasikan, kelak dapat dilihat track record tiap-tiap hakim dalam menyelesaikan perkara, yang meliputi jumlah perkara yang ditangani, waktu yang diperlukan, hingga bunyi amar putusan.
Program baru lainnya yang telah disiapkan Badilag sidang satu atap yang melibatkan PA, KUA dan Disdukcapil. Ini merupakan bagian dari program besar access to justice.
“Bersama AIPJ (Australia-Indonesia Partnership for Justice), kita akan segera menyusun SOP-nya,” tutur Dirjen.
Masih termasuk program access to justice, selain tetap meningkatkan pelayanan perkara prodeo, sidang keliling dan posbakum, Badilag juga akan tetap memperhatikan masalah pengelolaan website.
Satu program access to justice yang terhitung baru adalah penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas. “Itu di PA Balikpapan sudah ada dan bisa dikembangkan di seluruh Indonesia,” ungkap Dirjen.
Program baru berikutnya yang tidak kalah penting ialah sertifikasi hakim ekonomi syariah dan pembentukan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Ke depan, menurut Dirjen Badilag, di setiap PA minimal terdapat satu majelis hakim yang akan menangani sengketa-sengketa ekonomi syariah.
Mengenai pengadilan khusus ekonomi syariah, saat ini di peradilan agama terdapat 12 PA Kelas IA tertentu, yang mirip dengan PN Kelas IA Khusus. Disebut mirip karena satker-satker itu memiliki kekhususan, namun jumlah tunjangan untuk aparat di satker-satker tersebut berbeda.
“Ke depan, 12 PA itu kita jadikan PA Kelas IA Khusus. Nah, di antara kekhususannya ialah adanya pengadilan khusus yang menangani sengketa ekonomi syariah,” Dirjen menjelaskan.
Program prioritas lainnya adalah lomba pemberkasan atau putusan. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas putusan beserta berkas perkara.
“Intinya adalah untuk melihat kualitas putusan. Bisa lomba pemberkasan atau hanya lomba putusan. Kalau lomba pemberkasan, berarti semuanya: mulai berkas gugatan, berita acara, hingga putusan. Kalau lomba putusan, hanya fokus ke pertimbangan hukum,” kata Dirjen.
Selain mencanangkan program-program prioritas tersebut, Badilag juga akan membangun Mediation Center, Hisab Rukyat Center dan Pusat Data, serta mengembangkan Galeri 130 Peradilan Agama.
“Hisab Rukyat Center akan kita launching besok Selasa, 30 Juli 2013,” kata Dirjen.
Perlu payung hukum
Seluruh program prioritas Badilag yang baru ini, menurut Dirjen Badilag, selain mengacu kepada program prioritas sebelumnya, juga mengacu kepada program prioritas yang dicanangkan MA.
Sebagai gambaran, program prioritas di MA terdiri dari penyelesaian perkara, manajemen SDM, perencanaan dan keuangan, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan access to justice.
Sementara itu, program prioritas yang telah berjalan di Badilag sebelumnya terdiri dari penyelesaian perkara, manajemen SDM, pelayanan publik dan meja informasi, implementasi SIADPA Plus, pengelolaan website, pengawasan dan justice for all yang terdiri dari sidang keliling, prodeo dan posbakum.
Agar seluruh program prioritas itu memiliki legalitas yang kuat, perlu ada payung hukum. Payung hukum itu menjadi patokan mengenai apa saja program prioritas yang dimiliki Badilag dan siapa saja yang menjadi penanggung jawab dan pelaksananya.
Pada tahun 2011, tepatnya pada 11 Mei 2011, Wahyu Widiana yang kala itu menjadi Dirjen Badilag mengeluarkan Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 0014/DjA/SK/KU/V/2011 yang menetapkan program-program prioritas Badilag dan membentuk Tim Monitoring Program Prioritas.
“Kita perlu membentuk tim lagi yang mewakili seluruh unsur yang ada,” kata Dirjen Badilag. Tim ini, imbuhnya, akan dibentuk setelah lebaran nanti.
(hermansyah)