Dari Sidang Satu Atap hingga Mediation Center
Jakarta | Badilag.net
Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) menggelar Konferensi Kemitraan Indonesia-Australia, Kamis (19/4/2013). Konferensi yang berlangsung di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, itu membahas berbagai isu terkini, dari sidang satu atap hingga mediation center.
Sidang satu atap adalah pelayanan identitas hukum yang melibatkan empat instansi dalam waktu bersamaan, yaitu Pengadilan Agama (PA), Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Negeri (PN) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Rachael Moore, Counsellor Democratic Governance AusAID, menilai sidang satu atap sangat penting untuk membantu masyarakat memperoleh hak identitas hukum seperti akta kelahiran, akta nikah dan akta cerai.
Ia menegaskan, identitas hukum tersebut sangat penting untuk mewujudkan hak-hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Tanpa identitas itu, masyarakat miskin dan anak-anak sulit mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
“Kemiskinan yang terjadi bukan persoalan ketidakmamuan ekonomi semata, tetapi juga mencakup pengingkaran hak-hak dasar yang berkaitan dengan hukum,” tandasnya.
Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Dr. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H, sangat mendukung adanya sidang satu atap. Menurutnya, sidang satu atap memudahkan masyarakat memperoleh hak-hak hukumnya.
“Saya seribu persen setuju dengan sidang satu atap ini. Saat ini kita tengah menyiapkan surat edaran untuk pelaksanaan sidang satu atap tersebut,” tegas Andi Syamsu Alam.
Selain sidang satu atap, mediasi juga jadi fokus pembahasan dalam konferensi ini. Meski aturan mengenai mediasi sudah cukup lama ada, namun pelaksanaan mediasi di lapangan masih belum sesuai harapan.
Hakim agung Prof. Dr. Takdir Rakhmadi mengatakan bahwa mediasi penting untuk mengurangi jumlah perkara dan mengurangi jumlah suap yang terjadi di pengadilan.
“Hanya saja kita saat ini tidak memiliki data yang akurat tentang keberhasilan mediasi di pengadilan,” ujar Takdir Rakhmadi.
Takdir Rakhmadi memandang perlu adanya kajian tentang mediasi ini. Dengan kajian tersebut dapat diungkap kenapa banyak perkara tidak berhasil dimediasikan.
Merespons hal itu, Wakil Ketua PN Cibinong Diah Sulastri Dewi berpendapat Mahkamah Agung seharusnya memiliki “Mediation Center” untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan data yang akurat tentang mediasi.
Dirjen Badilag Purwosusilo setuju dengan pendapat Wakil Ketua PN Cibinong. Karena itu, ia mengatakan bahwa Ditjen Badilag dalam waktu dekat akan membuat “Mediation Center”.
Selain ketersediaan data mediasi, aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah regulasi. Wiwiek Awiati, anggota Tim Asistensi Mahkamah Agung, setuju bila dilakukan revisi terhadap Perma No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
“Evaluasi, monitoring, pelatihan ToT, perubahan kurikulum dan survey tentang mediasi perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung ke depan,” tegasnya.
Khusus mengenai mediasi di Pengadilan Agama, Lies Markus menyoroti pentingnya kurikulum mediasi disesuaikan dengan karakter perkara yang ada di Pengadilan Agama.
“Saya melihat banyak trainer mediasi tidak paham betul soal perkara dan permasalahan yang ada di Pengadilan Agama,” ujar aktivis perempuan itu.
Pertemuan penting
Konferensi Kemitraan Indonesia-Australia diselenggarakan AIPJ bekerjasama dengan Bappenas. Konferensi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada AIPJ guna menjalankan program-programnya.
Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas Dr. Diani Sadiawati, S.H.,LL.M mengatakan bahwa kerjasama dengan mitra donor secara sinergis dan harmonis sangat penting untuk mendukung program-program program pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin.
“Pertemuan ini sangat penting untuk menentukan prioritas kerjasama. Karenanya, pemikiran yang fokus dan tajam sangat diperlukan pada pertemuan ini,” ujar Diani Sadiawati.
(Rahmat Arijaya)
.