logo web

Dipublikasikan oleh Hermansyah pada on . Dilihat: 7890

37 PA Diaudit Badan Pengawasan MA

Jakarta l Badilag.net

Badan Pengawasan MA sedang mengadakan audit kinerja dan audit integritas di pengadilan-pengadilan dari empat lingkungan peradilan. Khusus untuk lingkungan peradilan agama, sasaran audit sebanyak 37 PA.

Informasi itu disampaikan Drs. H. Abdul Manaf, S.H., M.H., Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan MA, dalam rapat koordinasi Ditjen Badilag dengan Kamar Peradilan Agama MA, Senin malam (30/9/2013), di Bogor.

Ke-37 PA yang diaudit itu tersebar di empat wilayah. Audit dilaksanakan pada September hingga Oktober. “Akhir tahun kami usahakan dapat nilai seluruhnya,” kata Abdul Manaf.

Audit integritas dilakukan Badan Pengawasan terhadap enam bidang, yaitu administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, bantuan hukum, keterbukaan informasi dan pelayanan pengaduan.

Sementara itu, audit integritas difokuskan pada perilaku aparat peradilan. Audit integritas dilakukan dengan cara membuat kuesioner yang ditujukan kepada pihak internal dan pihak eksternal pengadilan. “Kami minta pendapat para pihak yang berperkara dan pengacara,” terang Abdul Manaf.

Sebagaimana pemeriksaan yang lazim dilakukan oleh Badan Pengawasan, audit kinerja dan integritas yang kini dilaksanakan itu melibatkan para hakim pengawas yang berasal dari lingkungan peradilan yang berbeda-beda. Dengan begitu, diharapkan hasilnya dapat lebih objektif.

Selain audit kinerja dan audit integritas, hal penting lain yang kini sedang dilakukan Badan Pengawasan ialah menyusun draft revisi SK Ketua MA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Abdul Manaf mengungkapkan, revisi yang sedang dilakukan ialah dengan memberi kewenangan hakim pengawas di pengadilan tingkat pertama dalam menangani pengaduan yang ditujukan kepada satkernya.

“Kalau sekarang, yang menangani pengaduan adalah pengadilan di atasnya,” ujar Manaf.

Di samping itu, Badan Pengawasan juga sedang memberdayakan hakim pengawas bidang tingkat pertama. Menurut Abdul Manaf, Badan Pengawasan ingin agar hakim pengawas bidang tingkat pertama lebih menguasai administrasi umum, di samping administrasi perkara dan administrasi persidangan.

Pengalaman selama ini, ujar Abdul Manaf, saat dilakukan fit and proper test untuk menduduki jabatan pimpinan pengadilan tertentu, pada umumnya para hakim—bahkan pimpinan pengadilan—kurang menguasai administrasi umum.

Pemberdayaan hakim pengawas bidang tingkat pertama itu sudah dimulai Badan Pengawasan pada 19-21 September lalu ketika menyelenggarakan rapat koordinasi/konsultasi tata cara pemeriksaan hakim pengawas bidang tingkat pertama se-Karesidenan Kediri yang terdiri dari Kediri, Kota Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, dan Nganjuk.

[hermansyah]

.
Comments  
# Al Fitri - PA Manna 2013-10-01 10:58
untuk itu perlu juga pelatihan penguasaan administrasi umum bagi2 hakim2 dan calon pimpinan kedepan
Reply | Reply with quote | Quote
# SYAFAH SMRD 2013-10-01 11:07
kami menyambut baik gagasan pemberdayaan hakim pengawas bidang tingkat pertama,agar memperoleh sentungan langsung dari badan pengawas.sehing ga mereka memperoleh pemahaman yang mendasar sebagai m odal dalam pelaksanaan pengawasan.kede pan bisa membantu pengadilan tinggai agama sebagai kawal mahkamah agung dalam kaitan pengawasan
Reply | Reply with quote | Quote
# Faizal Kamil.KPA Cilegon 2013-10-01 11:47
Audit, evaluasi atau apa saja titel untuk tranparansi Peradilan sangat terbuka lebar untuk dimanfaatkan oleh satker yang manajemennya bersifat modern. Olehnya langkah strategis melalui tupoksi Bawas MARI. sangat baik dan optimal.
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-10-01 12:22
Audit kinerja dan integritas kepada 37 PA se-Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas setiap satker PA sasaran Bawas.
Semoga dengan tambahan kewenangan Hawasbid yang dapat menangani pengadukan yang masuk ke satker bersangkutan semakin menambah "taji" Hawasbid dalam peningkatan kinerja sebuah satker!
Reply | Reply with quote | Quote
# Ilman Hasjim, PA Andoolo 2013-10-01 12:44
Menilai kinerja memang harus melibatkan unsur luar, termasuk para pihak berperkara,,, Karena seringnya menghadapi masyarakat pencari keadilan secara langsung, diharapkan audit integritas bisa menjadi acuan, sejauh mana sikap dan peran aparat dalam melayani masyarakat,,, Semoga sukses dan berjalan lancar,,,
Reply | Reply with quote | Quote
# h. masruri, ptk 2013-10-01 13:06
Semoga dengan adanya kegiatan Badan Pengawasan MA yang sedang mengaudit kinerja dan audit integritas di pengadilan-peng adilan dari lingkungan peradilan agama, sebanyak 37 PA, dapat selesai dengag hasil dan predikat baik dan sempurna. terlebih karena Audit integritas ini dilakukan Badan Pengawasan terhadap enam bidang, yaitu administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, bantuan hukum, keterbukaan informasi dan pelayanan pengaduan. Yang itu semua sebenarnya jauh jauh hari sudah sering sekali ditekankan untuk menjadi perhatian bersama sehingga semestinya sudah tidak ada masaalah lagi. Ya semoga saja.
Reply | Reply with quote | Quote
# Masrinedi-PA Painan 2013-10-01 13:25
Semoga ke 37 PA yang akan Diaudit Badan Pengawasan MA dapat menampilkan yang terbaik sehingga wibawa peradilan semakin bagus di hadapan masyarakat dalam segi pelayanannya yang menyenangkan dan menenangkan.
Aamiin YRA !
Reply | Reply with quote | Quote
# maharnis pta babel 2013-10-01 14:05
saya sangat setuju dan senang sekali bahkan mendukung dengan program bawas melakukan audit kenerja dan integritas di empat lingkungan peradilan, kalau bisa bukan hanya melibatkan hakim pengawas tingkat pertama tapi juga melibatkan Hakim Tingkat banding ( hakim Tinggi ) mudah-mudahan memperoleh hasil maksimal Amin
Reply | Reply with quote | Quote
# mwiaty@pta pdg 2013-10-01 14:13
wahai warga Peradilan Agama se Indonesia mari kita berdo'a sebagai menambah kekuatan spritual buat 37 PA yg diaudit oleh badan pengawasan MA Semoga 37 PA tsb berhasil baik dan memuaskan baik itu tentang audit kinerja maupun audit integritas. Insya Allah 37 PA bisa berbuat yg terbaik LA TAKHAF WA LA TAHZAN. :roll:
Reply | Reply with quote | Quote
# idrislatif pta jambi 2013-10-01 14:17
perkejaaan audit adalah reprentasi dari hasil kinerja yang berbasi pada kompetensi, apa yang dilaksanakan bawas merupakan lanjutan dalam pencapaia reformasi birokrasi, semoga semua pa mendapat nilai yang baik terutama dalam 8 area perubahan.
Reply | Reply with quote | Quote
# H.Ambo Asse/PTA.Banjarmasin 2013-10-01 14:46
Pemberdayaan pengawasan pada hakim tingkat pertama cukup bagus karena mengaktifkan hakim-hakim tingkat pertama selain menanganan perkara, hanya yang akan menjadi kesulitan ketika pengaduan terhadap anggota satker yang diadukan adalah hakim baiknya tetap oleh pengadilan yang lebih tinggi (Hakim Tinggi Pengawas, karena sangat sulit menghindari kesetiakawanan) diantara hakim tingkat pertama yang sehari-hari bergaul bahklam mungkin juga bagian dari yang diadukan. tapi gagasan ini sangat bagus tinggal methodenya. trims.
Reply | Reply with quote | Quote
# Hasanuddin Wapan PA Soasio 2013-10-01 14:46
Smoga dengan Pengawasan ini khususnya aparat peradilan Agama semangat untuk kerja keras serta meningkatkan kinerja terlebih menguasai bidang administrasi keperkaraan atau umum.....smoga selalu jaya Badilag.
Reply | Reply with quote | Quote
# M.Yusuf PA Kendarif 2013-10-01 14:55
Alhamdulillah, dengan dilakukannya revisi SK KMA tersebut maka hakim pengawas tingkat pertama akan memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan yang diajukan di satker yang bersangkutan.Pe mberdayaan hakim tingkat pertama mantap...
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep sm Wk PA Sragen 2013-10-01 15:13
Semoga hasilnya memuaskan dan setuju hakim tingkat pertama diberdayakan untuk hakim tingkat pertama, selamat Pak, ide super cemerlang
Reply | Reply with quote | Quote
# Asni Falah PTA Banten 2013-10-01 15:26
untuk menilai baik tidaknya kinerj suatu SATKER perlu adanya penilaian oleh suatu badan pengawasan yang independen. BAWAS MA cukup mumpuni untuk melakukan tugas pengawasan. Apalagi akan memberdayakan hakim-hakim pengawas bidang, niscaya pengawasan akan berjalan lebih efesien dan efektif. Selamat bekerja.
Reply | Reply with quote | Quote
# Alimuddin M.PA.Denpasar 2013-10-02 05:53
Minimnya pengetahuan hakim di bidang administrasi umum wajar, karena memang bukan bidangnya dan tidak pernah didiklat atau dibimtek tentang bidang tersebut.
Jadi hakim sebagai calon pimpinan mestinya perlu dibekali dengan keahlian di bidang administrasi umum JUGA!
Reply | Reply with quote | Quote
# Nurmadi Rasyid.PA BKL 2013-10-02 06:50
Merupakan suatu yang bagus karena dengan adanya audit dan pengawasan dan pemberdayaan hakim pengawasan bidang pada tingkat pertam semakim memberikan lebih baiknya jalannya administasi baik umum maupun perkara.
Reply | Reply with quote | Quote
# FAUZI.PA.Sungailiat BABEL 2013-10-02 07:03
smoga program ini dapat dinikmati oleh seluruh satker bukan hanya terbatas pada 37 PA saja tentu kita sangat mengharapkan semua Hakim PA mendapat bagian pengetahuan dalam bidang ADM umum ini.
Reply | Reply with quote | Quote
# ayep sm Wk PA Sragen 2013-10-02 07:10
Semoga hasilnya meningkat, dan kita tunggu petunjuk tehnis pengawasan oleh hakim tingkat pertama, selain hawasbid itu.
Reply | Reply with quote | Quote
# uwanudin pta banten 2013-10-02 07:15
Salah satu fungsi manageman adalah adanya controrling sehingga dengan adanya hakim bidang pengawas di PA yang maksimal, maka kinerja pengadilan insya Allah akan baik, selamat kepada PA yang akan diaudit semoga sukses amiin
Reply | Reply with quote | Quote
# Mawardi Lingga PA Sidikalang 2013-10-02 07:28
Untuk kesuksesan visi agar terciptanya Peradilan Yang Agung, sepertinya pengawasan dan pembinaan yang effektif masih amat dibutuhkan, karena pengawasan Malaikat belum cukup ampuh.
Reply | Reply with quote | Quote
# @ Razak Banten 2013-2-10-8.30@ 2013-10-02 08:03
Semoga hasil auditnya bagus dan memuaskan sehingga pengadilan di bawah lingkungan mahkamah Agung RI sudah bersih transparan dan terbuka
Reply | Reply with quote | Quote
# Abinuwas PA.Pekalongan 2013-10-02 08:40
Memang diantara hal yg sering dirasakan oleh Hawasbid tk pertama didalam melakukan tugas pengawasannya adalah kurang menguasainya terhadap bidang tugas yang harus diawasi, karena sebelum diberi tugas sebagai Hawasbid tidak/belum diadakan pembekalan terlebih dahulu tentang bidang tugas yang akan dipercayakan kepadnya. Karenanya perlu adanya pembekalan yang cukup terhadap hakim yang akan ditunjuk sebagai Hawasbid, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya kemudian.Trim's
Reply | Reply with quote | Quote
# Marzuqi/PTA.Bjm. 2013-10-02 09:37
Ass.wr.wb. Apa yang dihajatkan Pak IRWIL IV mengenai kinerja & integritas PA; pada tahun 2008, saat acara pelepasan Ketua PA Pak As'ad yang mewakili Pengacara/advok at Kabupaten Lobok timur menyampaikan rasa puas dan bangga atas pelayanan PA Selong , dari sisi tranparansi biaya, kecepatan, ketepatan dan kemudahan lainnya. Bila diragukan bisa disurvey kembali kepada yang terkait. Wassalam kami dukung program Pak IRWIL.
Reply | Reply with quote | Quote
# pitirramli/wapan PA.Jambi 2013-10-02 09:56
Audit dari Badan Pengawasan MA-RI sangat bermanfaat dan supaya sering dilakukan, karena dengan adanya audit, baik audit kinerja maupun integritas akan lebih mengetahui kelemahan dan kekurangan maupun kelebihan masing-masing badan peradilan, akan lebih baik lagi memberdayakan Hakim tinggi pengawas daerah dan membuat suatu standar atau pedoman pengawasan yang sama seluruh Indonesia dan tidak kalah penting adalah bagaimana kekurangan yang ditemukan itu dapat diberikan solusi dan jalan keluar ,tidak hanya pandai mencari kesalahan tapi tidak dapat memberikan solusi...
Reply | Reply with quote | Quote
# HM.Anwar Saleh PA Soe 2013-10-02 12:27
semoga keinginan Bawas MARI untuk merevisi SK No 076/KMA/SK/VI/2 009, dapat terealisasi secepatnya
Reply | Reply with quote | Quote
# Arinal PA Pyk 2013-10-02 13:40
Semoga hasil auditnya berbuah manis dengan harapan memotivasi semangat kinerja dan intergitas akan semakin tumbuh kearah yang lebih tinggi lagi
Reply | Reply with quote | Quote
# s.yanto.tn.PTA-Kendari 2013-10-03 07:23
Memang betul apa yang dikatakan oleh Bp. Inspektur Pengawas wil VI Bawas MA. Rata rata Hakim tdk menguasai bidang Adminis trasi Umum, apalagi kalau sudah menyangkut bdg keuangan (belanja modal, belanja barang), kecuali bagi hakim yg sebelumnya pernah menjabat jabatan struktural (Pansek, misalnya). Oki sebenarnya hal ini adalah menjadi PR bagi Litbangdiklat, supaya calon hakim juga dibekali pengetahuan bidang umum, jadi mereka tdk saja menguasai adm perkara tapi juga menguasai adm umum. Kmd untuk mengatasi kondisi yg ada saat ini, perlu diadakan diklat singkat khusus bagi hakim ttg adm umum. Mudah-mudahan unt masa yg akan datang hal ini sudah terprogramkan.
Reply | Reply with quote | Quote
# Lazuarman PA Manna 2013-10-03 07:44
Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik kedepan diharapkan dapat didukung dan ditunjang oleh dana DIPA yang memadai, karena banyak pelayanan publik belum dapat berjalan dengan optimal karena belum didukung oleh dana DIPA yang memadai,,
Reply | Reply with quote | Quote
# Nadimah PA Plg 2013-10-03 08:25
Insyaallah dengan adanya Pengawasan ini khususnya aparatur peradilan Agama semangat kerja keras meningkatkan kinerja menuju peradilan yang Agung.amin.
Reply | Reply with quote | Quote
# nelsondongoranPA Psp 2013-10-03 10:57
seharusnya yang mengawasi adm umum dan adm perkara di tk. I itu bukan hakim tapi pejabat adm umum dan adm perkara pada PTA masing-masing karena mereka adalah orang-orang yang telah berpengalaman di Tk. I sebelum ke PTA jadi Hakim itu cukup menagngani perkara di persidangan karena pada dasarnya penanggung jawab administrasi peradilan itu adalah Panitera Sekretaris bukan Ketuanya makanya Kuasa Pengguna Anggaran itu adalah Panitera/Sekret arisnya .... hanya sekedar wacana dan usul.
Reply | Reply with quote | Quote
# rafi 2013-10-03 12:48
smoga menjadi lebih baik dari lembaga lainnya
Reply | Reply with quote | Quote
# Dalih Effendy, PAJT. 2013-10-03 13:22
"USUL KEPADA BAWAS MARI "

Saya setuju Hakim Pengawas Bidang pada Peradilan tingkat I pertama lebih diberdayakan, harus mampu menguasai bidang yang diawasinya terutama keenam sasaran tersebut di atas.

Sayangnya kondisi di lapangan selama ini Hakim Pengawas Bidang peradilan tingkat I bekerja tanpa landasan atau dasar-dasar yang kuat.

Tanpa perencanaan dan sasaran yang tepat, hasilnya pengawasan atau pemeriksaan dilakukan asal-asalan. Untuk itu saran saya 1. Perlu dibuat pedoman khusus hakim Pengawas Bidang tingkat I, 2. Bidang yang diawasi dengan sasaran secara jelas t3rmasuk kisi-kisibya. 3. Struktur organisasi dan mekanisme pengawasan secara lengkap 4. Format penyusunan hasil laporan pemeriksaan secara lengkap yang secara hirarki dipertanggungja wabkan kepada hakim tinggi pengawas.5. Ada anggaran rutin dari dipa sehingga jadi hakim pengawas bidang dapat tunjangan meskipun sekedar uang konsumsi dan biaya menyusun laporan. 6. Dibuat dulu persoalan yang dihadapi para hakim pengawas bidang sebelum menyusun buku panduan yang lebih koprehenshif. Terima kasih buat Bapak Kabawas maupun Bapak Dirjen semoga usul ini membuat kita bekerja semakin baik dan sempurna secara keseluruhan bukan di PA tertentu saja.
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-10-04 08:39
semoga audit kinerja dan audit integritas terhadap 37 PA. menghasilkan audit yang memuaskan bagi Bawas MA.
Reply | Reply with quote | Quote
# AFFAN PA. GRESIK 2013-10-04 08:41
semoga yang dilakukan Bawas MA terhadap 37 PA. menjadikan PA. PA yang lain lebih bersiap diri
Reply | Reply with quote | Quote
# Rusliansyah - PA Nunukan 2013-10-04 10:02
Dengan tambahan "kewenangan" Hawasbid pengadilan tk.I menangani pengadukan akan semakin memberikan power kepada Hawasbid.
Semoga ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Hawasbid demi terlaksananya tupoksi pengadilan!
Reply | Reply with quote | Quote
# Roihan Hasibuan 2016-03-02 09:25
Insya Allah dengan adanya Pengawasan ini khususnya aparatur peradilan Agama semangat kerja keras meningkatkan kinerja menuju peradilan yang Agung. ter khusus Pengadilan Agama Sidikalang Amin.
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage