Jakarta (14/01/2026) – Di ambang fajar tahun anggaran baru, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menggelar momentum krusial yang menentukan arah institusi setahun ke depan. Rapat Kerja Tahun Anggaran 2026 yang digelar hari ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah pernyataan sikap kolektif untuk mencapai standar tertinggi dalam pelayanan hukum dan moralitas aparat. Puncak dari kegiatan ini ditandai dengan prosesi yang sangat sakral, pengucapan Pakta Integritas kali ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.). Di bawah kepemimpinan beliau, seluruh jajaran pejabat dan aparatur Ditjen Badilag berdiri tegak, menyatukan suara dalam sebuah janji suci yang bergema di ruang pertemuan.
Dirjen Badilag menegaskan bahwa pembacaan bersama ini adalah bentuk pengikatan diri satu sama lain untuk membangun budaya saling mengawasi (peer-supervision). "Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah benteng diri kita saat menghadapi godaan yang dapat merusak integritas, sekaligus janji kita untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan di Indonesia," tegas beliau dalam sambutannya. Di tengah dinamika zaman, Dirjen Badilag menaruh perhatian sangat serius pada isu moralitas yang sedang menjadi sorotan publik. Beliau menyampaikan pesan yang sangat kuat dan tidak berkompromi mengenai integritas. Beliau menegaskan bahwa profesionalisme tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan moralitas yang luhur. Menyikapi fenomena sosial yang sedang marak, beliau menyampaikan himbauan tegas sebagai bagian dari amanah pimpinan. "Integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Saya himbau dengan tegas, tidak ada tempat bagi siapa pun di lingkungan Peradilan Agama yang terlibat dalam praktik judi online. Ini adalah pelanggaran berat yang merusak martabat institusi," ujar beliau dengan penuh penekanan.
Beliau mengingatkan bahwa sesuai garis kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan MA RI akan mengambil tindakan tegas tanpa toleransi sedikit pun bagi siapa pun yang melanggar komitmen ini. Lebih lanjut, beliau memberikan himbauan agar seluruh anggaran dan fasilitas negara dikelola secara bijaksana untuk menunjang tugas negara.
Selain aspek integritas, Raker ini membedah strategi implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2025 yang telah memperluas kewenangan peradilan agama dalam sengketa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) syariah. Dirjen mencanangkan tahun 2026 sebagai "Tahun Emas", di mana seluruh program kerja harus tegak lurus dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung. Fokus utama pembangunan Badilag ke depan mencakup:
- Transformasi SDM: Menciptakan insan peradilan yang mumpuni secara teknis dan memiliki integritas paripurna.
- Modernisasi Teknologi: Mengoptimalkan teknologi untuk efektivitas perkara dan akses keadilan bagi kelompok rentan.
- Eskalasi Prestasi: Tidak lagi sekadar mempertahankan capaian 2025, namun melahirkan program-program progresif yang mampu menjawab tantangan zaman.
- SDM Paripurna: Mewujudkan aparatur yang unggul, adaptif terhadap teknologi, namun memiliki kedalaman etika profesionalisme yang tinggi.
Sebagai tindak lanjut, hasil dari Rapat Kerja ini nantinya akan dibahas lebih mendalam pada Rapat Koordinasi Badilag bersama para pimpinan pengadilan tingkat banding pada lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Dirjen Badilag berpesan agar seluruh program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Beliau menekankan bahwa program-program tahun 2026 ini dirancang secara realistis dan tidak berlebihan, namun tetap progresif. Program ini telah dinanti-nantikan karena akan menjadi indikator kinerja utama bagi seluruh satuan kerja di bawah naungan Ditjen Badilag. Keberhasilan implementasi program ini akan menjadi tolok ukur profesionalisme dan dedikasi setiap satuan kerja dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dan Modern
Kegiatan yang penuh semangat ini ditutup dengan harapan besar agar seluruh aparatur Badilag mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI menuju Badan Peradilan yang Agung dan Modern. Seperti yang tersirat dalam pesan penutup Dirjen Badilag: "Tahun 2026 waktunya berakselerasi, wujudkan Badilag yang hebat dan unggul, Mahkamah Agung RI jaya". (RW)