Kuching – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Bersama Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kembali memfasilitasi kebutuhan hukum Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dengan sukses menyelenggarakan Sidang Isbat Nikah Terpadu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia. Agenda penting yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini menjadi solusi bagi 102 pasangan peserta yang selama ini perkawinannya belum tercatat secara resmi oleh negara. Kegiatan ini merupakan buah sinergi dan komitmen nyata dari berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin hak-hak sipil WNI. Pelaksanaan sidang Isbat Nikah Terpadu ini dihadiri oleh jajaran tinggi Mahkamah Agung dan perwakilan kementerian terkait.
Turut hadir dalam acara tersebut, Yang Mulia Hakim Agung Kamar Pidana (Jupriyadi, S.H., M.Hum) Duta Besar LBBP Republik Indonesia (Dr. Abdullah Zulkifli) beserta jajaran, serta Ketua PA Jakarta Pusat (Dr. Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.,) didampingi para Hakim dan Panitera dari PA Jakarta Pusat. Dukungan kuat juga datang dari pemerintah pusat, yang diwakili oleh: Ketua Tim Data Pendidikan, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama RI, (Dr. H. Winuhoro Hanumbhawono, S.T., M.E., Msi), Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Raden Sakunto Pkasi) dan Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri RI (Meilan Inggrit Margareth Leleury, S.STP.) Seluruh pejabat fungsional yang hadir serta 102 pasangan peserta Isbat Nikah Terpadu yang berbahagia menjadi saksi dimulainya rangkaian sidang yang bertujuan mulia ini.
Acara dibuka dengan sambutan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA – RI, (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.,) yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam. "Kami Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Sarawak, Malaysia beserta jajarannya, Kementerian Agama RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang telah memfasilitasi kegiatan Isbat Nikah Terpadu bagi 102 pasang peserta di wilayah Kuching," ungkap Dirjen Badilag. Dalam pidatonya, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menegaskan kembali filosofi pencatatan perkawinan. Meskipun keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama, pencatatan merupakan kewajiban administrasi untuk melindungi hak asasi pasangan suami istri dan anak-anaknya. Beliau menekankan bahwa pencatatan perkawinan adalah hak dasar dalam sebuah keluarga dan merupakan amanah besar undang-undang.
Dirjen Badilag menambahkan bahwa tingginya angka perkara isbat nikah di seluruh satuan kerja Pengadilan Agama menunjukkan bahwa banyak masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, yang perkawinannya belum tercatat. Oleh karena itu, kegiatan isbat nikah terpadu ini hadir sebagai solusi konkret bagi para pencari keadilan untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka.
"Kegiatan isbat nikah terpadu ini, tidak lain merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum," tegas Dirjen Badilag, mengacu pada amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menjamin setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.
Menutup sambutan, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., mendoakan agar seluruh keluarga yang baru disahkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
Dirjen Badilag sangat berharap kegiatan serupa ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan. "Semoga kita dapat terus bersinergi Antar kementerian/lembaga dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri," tutup Dirjen Badilag.
Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu ini sekali lagi membuktikan komitmen Mahkamah Agung RI melalui Ditjen Badilag untuk menjangkau para pencari keadilan, memastikan bahwa tidak ada WNI yang kehilangan hak-hak sipilnya, terlepas dari lokasi geografis mereka. (RW)