JAKARTA (10/03/26) – Di tengah khidmatnya suasana bulan suci Ramadhan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI menyelenggarakan perhelatan akbar Rapat Koordinasi Peradilan Agama & Badilag Awards 2026. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang non Yudisial, Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI, Para Hakim Agung pada Kamar Agama, seluruh unit eselon I pada Mahkamah Agung RI, turut memeriahkan Ketua Himpunan Ilmuwan Dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI), Perwakilan Direktur Bank Syariah Indonesia, seluruh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, dan disaksikan secara virtual oleh aparatur peradilan agama. Rapat Koordinasi ini menjadi momentum krusial bagi penguatan visi peradilan yang agung, berintegritas, dan berkelas dunia.
Mengawali rangkaian sambutan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.,) menyampaikan laporan progres kinerja yang menunjukkan lompatan besar dalam transformasi digital. Beliau memaparkan potret transformasi peradilan agama yang kini telah "bermetamorfosis menjadi institusi bernapaskan teknologi tanpa kehilangan jati diri". Dalam paparannya bahwa tingkat implementasi e-court secara nasional telah menyentuh angka membanggakan sebesar 96,61% di penghujung tahun 2025.
Selain itu, Dirjen Badilag menyoroti keberhasilan indeks perdamaian melalui mediasi yang melesat dari 40,59% pada tahun 2023 menjadi 60,51% di akhir tahun 2025. Dalam rangka menjaga komitmen terhadap integritas dan profesionalitas kinerja raihan predikat WBK, WBBM, dan SMAP menjadi wujud nyata upaya ditjen badilag menjaga 'ketahanan etik' di tengah ekspektasi publik yang kian meningkat. ”Kami berkomitmen memastikan bahwa setiap lonjakan efisiensi dan digitalisasi e-court yang kami capai, seluruhnya berakar pada nilai integritas yang kokoh; karena bagi kami, integritas bukan sekadar pelengkap kinerja, melainkan syarat mutlak dalam melayani masyarakat pencari keadilan.”, ujar beliau.
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi tanpa batas para aparatur, agenda ini menghadirkan panggung kehormatan melalui penganugerahan Badilag Awards 2026. Penghargaan ini bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan bentuk syukur dan pengakuan nyata atas kinerja luar biasa satuan kerja yang telah menjaga marwah peradilan melalui prestasi yang melampaui panggilan tugas rutin mereka. Terdapat 21 kategori penghargaan prestisius yang diberikan kepada satuan kerja berprestasi sebagai simbol apresiasi tertinggi atas capaian kinerja mereka sepanjang tahun. Penyerahan penghargaan ini terasa kian istimewa karena dilakukan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, yang menjadi sumber kekuatan moril luar biasa bagi para peraih penghargaan untuk terus konsisten dalam jalur transformasi dan integritas. Dan peraih Badilag Awards 2026 dengan jumlah penerima penghargaan terbanyak diraih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
Puncak acara diisi dengan pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, (Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,) yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam arahannya, beliau menyampaikan empat pesan fundamental:
- Peningkatan Kinerja (Al-Ghunmu bil Ghurmi): Beliau menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang telah diterima sejak awal tahun 2026 oleh para hakim, telah menerima peningkatan penghasilan yang sangat signifikan. "bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut, bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendorong lahirnya kinerja yang semakin berkualitas, berintegritas, dan profesional. Peningkatan kesejahteraan, harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerja." tegas beliau.
- Harmoni dan Kondusifitas Internal: Ketua MA mengingatkan agar kenaikan penghasilan hakim jangan sampai menimbulkan jarak atau dikotomi antara hakim dengan aparatur peradilan non hakim. Beliau mengibaratkan peradilan sebagai satu tubuh di mana seluruh unsur hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan harus saling menopang dalam satu sistem yang utuh. "Peradilan itu ibarat satu tubuh. Kedudukan hakim memang penting. Tapi, tanpa dukungan organ-organ lainnya, tubuh itu tentu tidak dapat berfungsi dengan baik."pesan beliau
- Penguatan Integritas Tanpa Kompromi: Integritas disebut sebagai mahkota bagi setiap aparatur. Beliau menginstruksikan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk memastikan tidak ada praktik transaksional maupun pungutan liar di wilayahnya. "Praktik permintaan atau pungutan tertentu, walau cuma 1000 rupiah, harus dihentikan sepenuhnya. Mahkamah Agung menerapkan zero tolerance," tegas beliau
- Kualitas Kepemimpinan yang Melayani: Menutup pembinaannya, beliau meminta perubahan paradigma kepemimpinan dari sosok yang dilayani menjadi pelayan. Mengutip hadis Rasulullah SAW, "sayyidul qoumi khoodimuhum", beliau menegaskan bahwa pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya. "Pimpinan harus menjadi role model, bukan foto model," pungkasnya.
Rapat Koordinasi ini diharapkan melahirkan langkah strategis dalam mengimplementasikan arah kebijakan Mahkamah Agung guna menghadirkan keadilan yang bersih dan bermartabat bagi masyarakat pencari keadilan.(RW)